PIDIE – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyampaikan temuan awal bahwa Abzalul Riza, pemuda 20 tahun yang tewas dalam bentrokan di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, diduga terkena proyektil peluru. Dugaan itu didasarkan pada bekas luka di tubuh korban serta keterangan awal rumah sakit yang menyebut korban mengalami trauma akibat benda tajam. Namun lembaga itu menegaskan penyebab pasti kematian belum dapat dipastikan, sebab jenazah korban belum pernah diautopsi sejak dimakamkan pada Kamis (5/11/2026) dini hari.
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyampaikan temuan itu dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Senin (9/11/2026), setelah tim lembaganya bertemu keluarga korban, para korban luka, dan pimpinan rumah sakit di Pidie. “Soal benda tajam itu bisa ditafsirkan banyak. Tetapi kalau dari bekas luka di badan korban meninggal dunia, tentu saya kira bisa diidentifikasi bahwa itu adalah dugaan kuatnya proyektil,” kata Anis. Ia menegaskan lembaganya belum dapat memastikan siapa pemilik proyektil tersebut, dan temuan awal itu akan ditindaklanjuti dengan meminta keterangan Panglima TNI serta Pangdam Iskandar Muda mengenai penggunaan senjata saat kejadian.
Temuan Awal Tim Komnas HAM di Lapangan
Tim Komnas HAM sudah berada di Pidie sejak Jumat (6/11/2026) untuk memantau dan mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak. Mereka meminta keterangan warga setempat, keluarga korban, para korban luka, Bupati Pidie, Kapolres Pidie, Camat Tiro, kepala desa, serta pihak rumah sakit tempat korban dirawat. Dari pengumpulan keterangan sementara itu, Komnas HAM memperoleh gambaran bahwa bentrokan tersebut benar terjadi dan menimbulkan satu korban meninggal serta sejumlah warga luka-luka.
Anis mengatakan lembaganya belum bisa membuka semua temuan awal kepada publik, sebab pendalaman masih berlangsung. Menurut Komnas HAM, sampai enam hari sesudah peristiwa itu, jenazah korban masih belum diautopsi. “Tentu saja ini salah satu aspek yang penting untuk didorong [agar korban diautopsi] ke depan, sehingga kenapa korban meninggal dunia itu menjadi terang-benderang,” kata Anis. Ia menambahkan keluarga korban berharap pemerintah menuntaskan kasus ini, dan Komnas HAM meminta pemulihan bagi seluruh korban, termasuk warga yang mengalami trauma akibat bentrokan.
TNI Bantah Gunakan Peluru Tajam
Pernyataan Komnas HAM itu berbeda dengan keterangan resmi TNI. Pangdam Iskandar Muda Brigjen TNI Mahesa Fitriadi menegaskan prajurit yang dikerahkan ke lokasi tidak menggunakan peluru tajam. “Saya yakini dan saya pertanggungjawabkan, tidak ada satu butir pun amunisi tajam,” kata Mahesa dalam konferensi pers di Banda Aceh, Jumat (6/11/2026). Menurut dia, personel hanya melepaskan tembakan peringatan menggunakan peluru hampa dan peluru karet ke arah atas, karena keselamatan mereka terancam setelah dilempari batu dan kayu.
Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Donny Pramono menjelaskan langkah pengamanan dilakukan bertahap, mulai dari peralatan pengendalian massa, lalu tembakan peringatan dengan munisi hampa, kemudian munisi karet. Setelah massa bubar, prajurit menurunkan bendera tersebut dari lokasi acara. Mahesa menyebut 272 personel dikerahkan ke lokasi dan tidak semuanya membawa senjata, sementara senjata yang digunakan telah dipisahkan dan TNI melakukan investigasi internal yang hasilnya akan disampaikan setelah proses selesai.
Desakan Copot Komandan dan Tim Gabungan
Komisioner Komnas HAM Amiruddin al-Rahab mendesak Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengambil tindakan tegas terhadap jajaran komando militer di Aceh. “Panglima TNI, atas terjadinya peristiwa di Tiro, Pidie tersebut perlu menegur keras komandan satuan yang ada di Aceh, kalau perlu mencopotnya, karena telah menggunakan anggota TNI berhadapan langsung dengan masyarakat dalam situasi damai,” kata Amiruddin dalam keterangan tertulis, Minggu (8/11/2026). Ia menilai pertanggungjawaban atas jatuhnya korban tidak boleh berhenti pada anggota yang berada di lapangan.
Amiruddin juga meminta komandan lapangan dan anggota yang diduga melepaskan tembakan diperiksa serta diproses hukum secara terbuka. Langkah awal yang ia usulkan adalah Panglima TNI memerintahkan pengamanan seluruh senjata yang digunakan saat kejadian untuk diperiksa melalui uji balistik. Kepolisian pun diminta segera melakukan autopsi forensik terhadap jenazah korban, agar penyebab kematian dapat dipastikan secara ilmiah dan menjadi alat bukti dalam penegakan hukum.
Untuk menjaga kepercayaan publik, Amiruddin mendorong Panglima TNI atau Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan membentuk Tim Gabungan Investigasi yang melibatkan unsur pemerintah dan masyarakat Aceh. Tim itu diusulkan dipimpin oleh Menko Polkam Dudung Abdurrachman. Komnas HAM sendiri akan menjalankan penyelidikan secara independen, dan hasilnya diposisikan sebagai informasi pembanding terhadap penyelidikan aparat penegak hukum, bukan penggantinya.
Kronologi Bentrokan dan Nasib Para Korban
Bentrokan pada Rabu (4/11/2026) bermula saat warga mengibarkan Bendera Bulan Bintang dalam kenduri Maulid Nabi Muhammad SAW di meunasah Gampong Pulo Keunari. Pasukan TNI meminta bendera itu diturunkan, tetapi warga menolak. Sekitar pukul 15.30 WIB, tiga truk berisi pasukan TNI tiba di lokasi, lalu warga melempari mereka dengan batu. Pasukan sempat mundur, kemudian kembali dengan tambahan personel bersenjata laras panjang, dan rentetan tembakan terdengar di sekitar meunasah.
Di tengah kepanikan itu, Abzalul Riza yang sedang duduk di bawah tenda di pekarangan meunasah diduga terkena tembakan di bagian dada dekat ketiak. Warga menggotongnya dengan sepeda motor menuju rumah sakit, tetapi ia meninggal dalam perjalanan. Jenazahnya dimakamkan di tempat pemakaman umum Gampong Daya Kampung Baro, sekitar 100 meter dari rumahnya, pada Kamis (5/11/2026) dini hari. Riza merupakan anak bungsu dari enam bersaudara dan datang ke lokasi bersama sahabatnya untuk melihat keramaian setelah mengambil ijazah di sekolah.
Selain satu korban meninggal, sejumlah warga mengalami luka-luka dan dirawat di rumah sakit di Pidie. Di antara mereka terdapat seorang anak berusia 10 tahun beserta ibunya, serta seorang warga yang harus dirujuk ke Banda Aceh karena patah tulang tengkorak. Enam prajurit TNI pun terluka dan sudah memperoleh perawatan medis. Beberapa keluarga di Pulo Keunari pergi mengungsi ke rumah saudara mereka karena khawatir tentara datang lagi.
Sampai Selasa (10/11/2026), penyebab pasti kematian korban masih belum dipastikan secara resmi, dan kepastiannya masih menunggu autopsi forensik serta uji balistik. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah sepakat membuka penyelidikan dan mempersilakan Komnas HAM bekerja secara independen. Yusril juga menilai fakta tetap bisa diungkap meski jenazah sudah dimakamkan tanpa autopsi. Komnas HAM menyatakan akan melanjutkan pendalaman dan meminta keterangan Panglima TNI serta Pangdam Iskandar Muda, sementara masyarakat Aceh menuntut penyelidikan yang transparan dan penyelesaian polemik bendera melalui dialog, bukan kekerasan.
Comment