KENDARI – Setelah sekian lama hidup dalam suasana kumuh, kini muncul harapan baru bagi warga Pulau Pandan, Kelurahan Poasia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari.
Pasalnya, pemerintah pusat bersama DPR RI telah berkomitmen untuk merevitalisasi kawasan kumuh di pesisir tersebut.
Program penataan kawasan kumuh di Kota Kendari ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk menciptakan permukiman layak huni, sehat, dan berkelanjutan.
Peninjauan Langsung Kawasan Kumuh di Pulau Pandan
Pada Selasa (10/6/2025) pagi, Direktur Jenderal Kawasan Pemukiman Kementerian PUPR, Ir. Fitrah Nur, didampingi Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ir. Ridwan Bae, meninjau langsung kawasan RT 2, 3, dan 4 Pulau Pandan. Kunjungan ini juga dihadiri Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, serta jajaran OPD teknis, staf ahli, Camat Abeli, dan Lurah Poasia.
Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Kendari, wilayah tersebut dihuni oleh 187 kepala keluarga dengan total sekitar 165 rumah, yang sebagian besar berada di kawasan pesisir padat dan rentan terhadap bencana lingkungan.
Dirjen Kawasan Pemukiman, Fitrah Nur, menegaskan bahwa revitalisasi kawasan kumuh tidak hanya menyasar perbaikan rumah warga, tetapi juga peningkatan kualitas lingkungan secara menyeluruh.
“Kita akan benahi lingkungan dan hunian warga. Termasuk menyediakan ruang terbuka hijau (RTH), akses jalan, sanitasi, dan sistem drainase. Perencanaannya akan disiapkan dan diserahkan ke Pemkot Kendari,” jelasnya.
Ia menyebutkan bahwa Pulau Pandan adalah lokasi ketiga yang dikunjunginya dalam rangka percepatan program penataan kawasan kumuh pesisir di Indonesia.
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menyambut positif langkah pemerintah pusat dan menyatakan kesiapan daerah dalam menindaklanjuti rencana tersebut.
“Kami akan segera menyiapkan dokumen perencanaan dan terus berkoordinasi dengan satker dan balai permukiman. InsyaAllah revitalisasi kawasan ini bisa segera terealisasi secara bertahap dan konkret,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Kendari, Satria Damayanti, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi berbagai kebutuhan dasar warga Pulau Pandan.
“Permasalahan seperti akses air bersih, sistem drainase buruk, dan minimnya ruang terbuka telah kami petakan. Dokumen perencanaan teknis sedang kami susun sebagai dasar pelaksanaan program,” jelasnya.
Adapun program penataan kawasan kumuh ini merupakan bagian dari visi Kota Kendari untuk menjadi kota yang inklusif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Dukungan penuh dari pemerintah pusat, DPR RI, lintas OPD, dan masyarakat lokal diyakini menjadi kunci keberhasilan revitalisasi Pulau Pandan.
Dengan program ini, kawasan kumuh di Kota Kendari tak hanya diubah menjadi permukiman yang layak huni, tapi juga menjadi lingkungan yang sehat, aman, dan membanggakan bagi warganya. (MS)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
