Kendari
Beranda / Sultra / Kendari / Gubernur ASR Perpanjang 2.489 PPPK Paruh Waktu Sultra

Gubernur ASR Perpanjang 2.489 PPPK Paruh Waktu Sultra

Gubernur Sultra Andi Sumangerukka saat memberikan sambutan usai menyerahkan SK Perpanjangan PPPK Paruh Waktu, Selasa (17/11/2026)
Gubernur Sultra Andi Sumangerukka saat memberikan sambutan usai menyerahkan SK Perpanjangan PPPK Paruh Waktu, Selasa (17/11/2026). Sumber: Terassultra.com

KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka (ASR), menyerahkan Surat Keputusan (SK) perpanjangan masa perjanjian kerja kepada 2.489 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra. Perpanjangan itu berlaku selama tiga bulan, terhitung Oktober hingga Desember 2026. Penyerahan SK dilakukan dalam rangkaian Upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN) di Lapangan Kantor Gubernur Sultra, Selasa, 17 November 2026.

Dalam kegiatan itu, Gubernur ASR menyerahkan SK secara simbolis kepada dua perwakilan PPPK Paruh Waktu. Penyerahan tersebut didampingi Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra. Upacara HKN menjadi momentum penyerahan SK sekaligus penyampaian arahan kepada aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sultra.

Rincian 2.489 Pegawai yang Diperpanjang

Dari total 2.489 pegawai yang diperpanjang masa kerjanya, sebanyak 1.090 orang merupakan tenaga guru, dua orang tenaga kesehatan, dan 1.397 orang tenaga teknis. Komposisi itu menunjukkan tenaga guru dan tenaga teknis menjadi kelompok terbesar penerima perpanjangan. Tenaga kesehatan menjadi kelompok terkecil, dengan hanya dua orang.

Perpanjangan tiga bulan ini memberi kepastian masa kerja bagi ribuan pegawai tersebut hingga akhir Desember 2026. Kepastian itu penting karena status PPPK Paruh Waktu ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja dan dievaluasi secara berkala. Dengan SK perpanjangan di tangan, para pegawai dapat menjalankan tugas dengan kejelasan status hingga akhir tahun.

Para penerima SK tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sultra. Mereka menjalankan tugas pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan urusan teknis pemerintahan. Perpanjangan ini sekaligus menegaskan bahwa keberadaan mereka masih dibutuhkan untuk mendukung roda pemerintahan daerah.

Polda Sultra Kerahkan 324 Personel Operasi Zebra Anoa

116 Pegawai Tidak Diperpanjang

Sementara itu, 116 PPPK Paruh Waktu tidak mendapatkan perpanjangan masa kerja. Mereka terdiri atas 110 tenaga teknis dan enam tenaga guru. Keputusan itu diambil setelah evaluasi terhadap masing-masing pegawai yang bersangkutan.

Gubernur menjelaskan, terdapat sejumlah alasan di balik keputusan tersebut. Sebanyak tiga orang telah memasuki batas usia pensiun, lima orang meninggal dunia, dan 40 orang mengundurkan diri. Selain itu, 68 orang tidak diusulkan oleh OPD masing-masing karena dinilai kurang disiplin dan tidak menunjukkan kinerja yang baik.

Khusus pegawai yang tidak diusulkan OPD, keputusan tersebut berkaitan dengan persoalan kedisiplinan dan penilaian kinerja. Evaluasi itu menjadi penanda bahwa perpanjangan masa kerja tidak diberikan secara otomatis kepada seluruh pegawai. Kinerja dan kedisiplinan menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan perpanjangan.

Pesan Gubernur: Jadikan SK sebagai Motivasi

Dalam arahannya, ASR meminta para penerima SK menjadikan perpanjangan masa kerja sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas pengabdian. Ia menegaskan nilai seorang pegawai tidak ditentukan oleh status maupun lamanya masa kerja, tetapi oleh ketulusan, kesungguhan, dan hasil kerja yang diberikan kepada masyarakat.

“Jadikan perpanjangan SK ini sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas pengabdian. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab, dan berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Andi Sumangerukka.

Bimtek Bedah Rumah Sultra Dimulai, 120 Warga Tahap 1

“Kualitas seorang pegawai tidak ditentukan oleh status kepegawaiannya, tetapi oleh kesungguhan, tanggung jawab, dan hasil kerjanya,” kata dia.

ASR juga mengingatkan seluruh ASN bahwa jabatan dan profesi yang diemban merupakan amanah rakyat. Setiap kewenangan harus disertai tanggung jawab, sementara setiap tugas harus berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ia meminta ASN menjadi bagian dari solusi, bukan justru menambah persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Disiplin, integritas, etika, serta profesionalisme harus menjadi landasan dalam membangun budaya kerja yang produktif dan berorientasi pada hasil. Gubernur menegaskan PPPK Paruh Waktu merupakan bagian penting dalam roda pemerintahan daerah. Karena itu, seluruh pegawai diharapkan terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

Realisasi Anggaran Baru 66,17 Persen

Selain menyoroti kedisiplinan ASN, Gubernur juga memberikan perhatian terhadap realisasi anggaran Pemprov Sultra yang hingga minggu kedua November 2026 baru mencapai 66,17 persen. Dengan waktu pelaksanaan anggaran yang semakin terbatas, seluruh kepala OPD diminta mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan serta segera menyelesaikan berbagai kendala yang masih dihadapi.

“Saya minta seluruh kepala OPD mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan. Jangan sampai anggaran yang sudah dialokasikan tidak memberikan hasil nyata bagi masyarakat,” kata Andi Sumangerukka.

IKA SMAN 9 Kendari: Kasus Aslan Tanggung Jawab Personal

ASR menegaskan akan mengevaluasi realisasi anggaran dan kinerja pimpinan OPD apabila hingga 18 Desember 2026 capaian anggaran belum menyentuh 80 persen. Evaluasi tersebut tidak hanya menyangkut serapan anggaran, tetapi juga kemampuan pimpinan OPD dalam menjalankan tanggung jawab dan memastikan program pemerintah berjalan sesuai target.

Ia mengingatkan agar percepatan kegiatan tidak mengabaikan kualitas pekerjaan. Setiap program harus direncanakan secara matang, memiliki target terukur, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penggunaan anggaran juga harus dilakukan secara tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan, karena anggaran daerah merupakan amanah dan harapan masyarakat yang harus diwujudkan.

Di akhir arahannya, ASR meminta seluruh kepala OPD memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap jajaran masing-masing, termasuk PPPK Paruh Waktu. Setiap pegawai harus memiliki kejelasan tugas, tanggung jawab, dan target kinerja. Ia berharap seluruh ASN menjadikan status kepegawaian sebagai sarana pengabdian untuk memberikan manfaat bagi masyarakat serta berkontribusi terhadap kemajuan Sulawesi Tenggara.

Perpanjangan masa kerja PPPK Paruh Waktu ini berlangsung di tengah perhatian pemerintah daerah terhadap penataan kepegawaian dan percepatan program akhir tahun. Bagi masyarakat yang berminat menjadi aparatur sipil negara, jalur rekrutmen resmi tetap tersedia, termasuk melalui pembukaan akun SSCASN untuk CPNS 2026. Sementara itu, para PPPK Paruh Waktu yang diperpanjang diharapkan membuktikan kepercayaan yang diberikan melalui kinerja yang lebih baik.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *