JAKARTA – Pimpinan DPR menggelar rapat pimpinan pada Selasa siang, 10 November 2026, untuk membahas aspirasi fraksi-fraksi mengenai tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Rapat itu berlangsung setelah rapat paripurna pembukaan Masa Persidangan II pada pagi harinya. Hingga artikel ini ditulis, belum ada keputusan resmi yang diumumkan dari rapat pimpinan tersebut.
Kabar berlangsungnya rapat pimpinan itu disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Menurut Kholid, rapat pimpinan sedang mendiskusikan pandangan tiap fraksi atas putusan MA tersebut. Ia menyatakan keputusan dari masing-masing fraksi dan pimpinan DPR akan segera terdengar dalam waktu dekat.
Selama masa reses, kata Kholid, komunikasi antarpartai sudah berjalan secara informal melalui sambungan telepon. PKS sendiri, lanjut dia, telah menentukan sikap: mendorong DPR menggunakan hak konstitusionalnya. Berdasarkan kajian Dewan Pimpinan Pusat PKS, hak menyatakan pendapat (HMP) dinilai menjadi pilihan yang paling relevan untuk saat ini.
Rapim Bahas Aspirasi Fraksi
Rapat pimpinan menjadi tahap penting sebelum DPR menentukan langkah formal apa pun terkait putusan MA. Mekanisme di DPR memang menuntut pembahasan di tingkat pimpinan terlebih dahulu, terutama karena masa sidang baru saja dibuka setelah reses. Ketua DPR Puan Maharani sebelumnya menyatakan pimpinan akan mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi dan komisi terkait polemik ini sebelum mengambil langkah lanjutan.
Paripurna pembukaan Masa Persidangan II pada Selasa pagi dihadiri 403 anggota secara fisik dan 11 anggota lainnya mengajukan izin, sehingga total kehadiran mencapai 414 orang dan kuorum terpenuhi. Namun, usulan HMP soal ijazah Gibran tidak disinggung di dalam paripurna tersebut. Pembahasan baru bergerak pada tingkat pimpinan setelah paripurna selesai.
Putusan MA yang menjadi pangkal persoalan ini diketok pada 30 Oktober 2026. Majelis kasasi mengabulkan gugatan pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran dengan nomor perkara 742 K/TUN/2026. Surat yang dibatalkan itu bernomor 9149/D.D1/KS/2019 dan dipakai sebagai syarat pencalonan wakil presiden pada Pemilu 2024.
Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya juga telah bersikap atas persoalan syarat pendidikan Gibran. MK menyatakan gugatan terkait hal itu tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara SMA. MK menegaskan penilaian mengenai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden dan calon wakil presiden merupakan kewenangan lembaga lain, sehingga persoalan ini kini berada di tangan parlemen.
PKS: Mundur atau Proses Berjalan
Kholid tidak hanya menyampaikan kabar rapat pimpinan. Ia juga menegaskan pandangan PKS mengenai posisi Gibran setelah putusan MA dan pertimbangan hukum MK itu. Menurut dia, Gibran sebaiknya mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.
“Jadi, pilihannya memang, kalau beliau mundur, lebih bagus. Lebih baik,” kata Kholid.
Jika Gibran tidak mengambil pilihan tersebut, lanjut Kholid, DPR akan melanjutkan proses konstitusional yang tersedia. “Nah, kalau tidak mundur, ya proses konstitusional di DPR akan berjalan,” ujar dia.
Pernyataan Kholid itu mempertegas posisi PKS yang sejak Senin malam mendorong pengumpulan tanda tangan pengusul HMP. Dorongan agar Gibran mundur juga datang dari politikus Partai Demokrat Benny Harman. Menurut Benny, cara yang paling bermartabat untuk menyelesaikan masalah ini adalah Gibran sendiri yang menyatakan berhenti dari jabatannya.
Hingga Selasa sore, Gibran sendiri belum memberikan pernyataan apa pun. Kantor Wakil Presiden dan Istana juga belum mengeluarkan tanggapan resmi. Tidak ada konferensi pers yang digelar Gibran atau Istana pada hari ini. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pun belum mengeluarkan pernyataan baru hari ini terkait polemik tersebut.
48 Tanda Tangan, Daftar Nama Belum Dibuka
Di sisi lain, jumlah anggota DPR yang membubuhkan tanda tangan pada surat usulan HMP terus diperbarui. Anggota DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyebut angka terbaru mencapai 48 tanda tangan. “Iya (48 tanda tangan), hampir 50,” ujar Mardani kepada Kompas.com, Selasa siang.
Mardani memaparkan, 12 anggota DPR di antaranya berasal dari PKS, sedangkan sekitar 36 orang lainnya berasal dari partai lain. “PKS ada 12, ada yang 13, dan ada yang 4 dan 4. Ini saya lihat berkasnya,” ucap dia. Mardani mengatakan usulan HMP itu rencananya diserahkan kepada pimpinan DPR pada Selasa siang, saat rapat pimpinan berlangsung.
Angka yang beredar di media tidak sepenuhnya sama. CNN Indonesia pada Selasa siang masih mengutip Mardani yang menyebut “50-an anggota” dari enam fraksi dan menyatakan surat itu sudah disampaikan ke pimpinan. Selisih angka tersebut belum bisa diverifikasi secara independen, karena seluruh klaim jumlah penandatangan sejauh ini hanya bersumber dari Mardani.
Daftar nama para penandatangan juga belum dipublikasikan di media mana pun. Yang tampak di foto-foto liputan hanyalah Mardani yang memegang berkas usulan tersebut.
Perlu ditegaskan, pengumpulan tanda tangan ini belum berarti HMP sudah disetujui DPR. Usulan HMP masih berada pada tahap pengumpulan dukungan dan pelaporan ke pimpinan. Belum ada penyerahan resmi yang dikonfirmasi selesai, belum ada jadwal paripurna pembahasan, dan belum ada pemungutan suara. HMP sendiri juga bukan pemakzulan; HMP adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa, dan proses pemberhentian presiden atau wakil presiden tetap harus melalui Mahkamah Konstitusi dan MPR.
Puan: Gibran Masih Wapres
Ketua DPR Puan Maharani menegaskan bahwa status Gibran sebagai wakil presiden tidak berubah di tengah proses yang berjalan. “Mas Gibran sekarang masih Wapres. Walaupun ada proses-proses yang dilakukan, saat ini Mas Gibran masih Wapres,” kata Puan.
Puan mengakui pimpinan DPR sudah menerima laporan usulan HMP yang diteken puluhan anggota DPR itu. Namun, tindak lanjutnya baru akan dibahas setelah pembukaan masa sidang. “Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun, kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya,” ujar Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa.
Puan menekankan semua langkah harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Ia meminta semua pihak tidak berandai-andai dan tidak memicu keresahan di tengah masyarakat. Selama reses pun, kata Puan, pimpinan DPR sudah menerima banyak masukan mengenai pemakzulan Gibran, dan masukan-masukan itu akan diproses dengan mendengarkan laporan dari fraksi dan komisi terkait.
Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra menyatakan belum ada anggotanya yang menandatangani usulan HMP. Anggota DPR Fraksi Gerindra Kamrussamad mengatakan, hingga Selasa pagi, belum ada anggota Gerindra yang mengajukan penggunaan hak sebagaimana amanat Undang-Undang MD3. Gerindra dijadwalkan menggelar rapat internal pada hari yang sama untuk membahas sikap fraksi.
Pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, menyatakan masih mengamati pembahasan di DPR dan menyerahkan sepenuhnya persoalan ini kepada DPR. Pemerintah belum mengambil sikap dan masih menunggu salinan lengkap putusan MA.
Yang kini ditunggu adalah hasil rapat pimpinan DPR: apakah pimpinan akan membawa usulan HMP ke tahap pembahasan fraksi dan komisi, atau menahan langkah itu sambil menunggu sikap resmi tiap fraksi. Keputusan dari rapat internal Gerindra dan sikap fraksi-fraksi lain akan menjadi penentu apakah dukungan terhadap HMP terus bertambah atau justru berhenti di angka yang ada sekarang.
Comment