KENDARI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) tengah menghadapi tantangan fiskal serius.
Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap defisit riil sebesar Rp777 miliar dan utang jangka pendek senilai Rp757 miliar yang jatuh tempo pada 2025. Kondisi ini menandakan urgensi reformasi fiskal demi menjaga stabilitas keuangan daerah.
Sebagai langkah awal, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Sultra menggelar audiensi dengan Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, di Kantor Gubernur belum lama ini.
Pertemuan ini merupakan bagian dari Program 100 Hari Kerja Kepala Kanwil DJPb Sultra yang baru, Iman Widhiyanto, untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Paparan Kondisi Fiskal dan Ekonomi Sultra
Dalam pemaparannya, Iman Widhiyanto mengungkap beberapa data penting hingga pertengahan 2025:
– Realisasi belanja negara di Sultra mencapai Rp12,02 triliun atau 45,48% dari pagu.
– Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi) senilai Rp2,24 triliun kepada 43.573 debitur.
– Belanja APBN regional terkontraksi 41,52% (y-o-y) akibat efisiensi belanja barang dan modal.
– Pendapatan negara tercatat Rp1.915,66 miliar (35,23% dari target), tumbuh tipis 0,10%.
– Penerimaan pajak tumbuh 5,13%, namun PPh dan PPN justru turun masing-masing 6,16% dan 47,27% karena restrukturisasi wajib pajak dan fluktuasi harga nikel.
Ia juga menyoroti rendahnya penyerapan anggaran di sejumlah unit kerja Pemprov serta tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap dana pusat yang mencapai 64% dari total APBD.
Gubernur Dorong Efisiensi dan Optimalisasi PAD
Gubernur Andi Sumangerukka menyambut baik langkah DJPb memperkuat sinergi fiskal.
Menurutnya, pembenahan tata kelola anggaran, efisiensi belanja, dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi kunci mengurangi ketergantungan pada transfer pusat.
“Kolaborasi pusat dan daerah sangat penting agar kebijakan fiskal berdampak nyata bagi masyarakat. Forum Ekonomi Regional (FERO) harus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif,” tegas Andi, dikutip Jumat (8/8/2025).
Prospek Ekonomi Positif, Tantangan Berat
Meski dibayangi tekanan fiskal, ekonomi Sultra 2025 diproyeksikan tumbuh sekitar 5,2%, didorong sektor pertambangan, pertanian, pariwisata, dan infrastruktur. Inflasi pun terkendali di kisaran ±2,5%, sesuai target nasional.
Namun, beban defisit dan keterbatasan ruang fiskal berpotensi menghambat layanan publik, termasuk kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial, jika refocusing anggaran terus berlanjut.
Jalan Menuju Reformasi Fiskal
Audiensi antara Kanwil DJPb dan Pemprov Sultra diharapkan menjadi momentum untuk membangun kemitraan strategis demi mewujudkan pengelolaan fiskal yang sehat, transparan, dan berorientasi hasil.
Dengan reformasi fiskal yang tepat, Sultra berpeluang keluar dari tekanan defisit, memperkuat stabilitas keuangan, dan mempercepat pembangunan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. (MS)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
