JAKARTA – Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri menyampaikan orasi ilmiah dalam Sidang Terbuka Senat wisuda Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN) di Jakarta, Kamis (19/11/2026). Di hadapan 150 wisudawan, ia menegaskan perbedaan menduduki jabatan presiden dengan menjadi pemimpin sejati, sekaligus menyatakan penolakannya terhadap ajakan untuk masuk ke pemerintahan.
Orasi bertajuk Membangun Kepemimpinan Strategik Pemerintahan dan Tantangan Geopolitik Indonesia itu disampaikan dalam wisuda Program Sarjana (S1) XIX dan Program Pascasarjana (S2) XII Tahun Akademik 2026/2027 Ganjil. Sebanyak 150 orang diwisuda pada kesempatan itu, terdiri dari 79 lulusan S1 Ilmu Pemerintahan, 22 lulusan S1 Ilmu Politik, dan 49 lulusan S2 Ilmu Pemerintahan. Acara tersebut dihadiri Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning, serta Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Abdi Negara Nusantara Ermaya Suradinata.
Jadi Presiden Gampang, Pemimpin Sulit
Megawati membuka orasinya dengan membedakan jabatan presiden dan hakikat kepemimpinan. Menurutnya, kursi presiden kerap hanya dilihat sebagai jabatan elite yang sarat fasilitas, padahal menjadi pemimpin sejati menuntut tanggung jawab yang jauh lebih berat. “Karena menjadi pemimpin itu sulit, tapi menjadi presiden itu gampang,” kata Megawati.
Ia menuturkan pengalamannya sendiri saat memimpin negara, ketika hampir semua kebutuhan sehari-hari dilayani oleh orang lain. “Saya merasakan, dihormati kiri kanan, mau buka pintu sendiri enggak boleh, mesti dibukakan, dan lain sebagainya,” ujarnya. Namun di balik penghormatan dan kemudahan itu, kata dia, tersimpan risiko besar bagi siapa pun yang memegang kekuasaan.
“Banyak sekali yang namanya kerikil-kerikil tajam, yang kalau kita tidak hati-hati, maka kita bisa terpeleset,” ujarnya. Megawati mengibaratkan perjalanan hidupnya seperti cakra manggilingan, roda yang terus berputar dari masa sulit ke masa menyenangkan. “Berbagai ujian sejarah telah saya lalui,” katanya.
Godaan kekuasaan, menurutnya, akan terus menguji setiap pemimpin, terutama saat berada di puncak. “Setiap pemimpin nanti selalu diuji konsistensinya, keteguhan dan sikapnya, terlebih ketika sedang memegang kekuasaan,” katanya. Dari perenungan panjang atas pengalaman hidupnya, ia merumuskan lima dimensi yang menurutnya wajib dimiliki seorang pemimpin strategik: keyakinan, keteguhan, keberanian, kesabaran, dan kebenaran.
“Setelah mengalami kontemplasi yang mendalam, saya merumuskan lima dimensi seorang pemimpin yang betul-betul, saya kira, harus mempunyai strategi atau strategic thinking,” ujar Megawati. Keyakinan, jelasnya, bersumber dari Pancasila. “Keyakinan itu bersumber dari Pancasila makanya kalian harus benar hidup di sini dengan Pancasila. Falsafah bangsa ini hanya bisa dipahami kalau kita mau membaca memahami konteks kelahirannya dan mengerti bagaimana praktiknya dalam kehidupan berbangsa bernegara,” katanya.
Menolak Masuk Pemerintahan
Di bagian lain orasinya, Megawati mengaku hingga kini masih diajak untuk masuk ke pemerintahan. Ia menjawab ajakan itu dengan penolakan. “Mau dikasih masuk ke pemerintahan saya bilang terima kasih. Saya di luar aja,” kata Megawati.
Sebelum menutup orasinya, ia menyatakan menggugat jalannya pemerintahan. “Secara subjektif sebagai anaknya proklamator saya menggugat yang namanya pemerintahan, kalau begini terus, lalu bagaimana keadaan Republik yang kita cintai,” kata Megawati. Sikap itu menegaskan posisinya tetap berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kritik Keras ke Penegak Hukum
Kritik Megawati juga mengarah ke institusi penegak hukum. Ia mempertanyakan kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi dan menyinggung soal kejahatan penyadapan. Ia mengingatkan perannya saat Polri dipisahkan dari institusi militer, lalu mempertanyakan mengapa ada pihak yang justru menyalahgunakan wewenang dengan melakukan penyadapan.
Ia menilai banyak orang kini takut bersikap tanpa perintah. “Semuanya tuh sekarang sukanya begitu jadi seperti harus perlu komando terus,” ujarnya. Menurutnya, kebebasan berbicara sudah dijamin oleh konstitusi, sehingga warga negara tidak perlu takut menyuarakan pendapat. “Ndak ada yang berani sekarang semuanya begini,” katanya.
Megawati menyinggung oknum polisi yang dinilainya membohongi rakyat, lalu mendorong para mahasiswa agar berani bersuara. “Memangnya Polisi mau nangkap kamu segini banyak? Ah terus mau nangkap saya? Saya nggak takut,” katanya.
Ia menyebut pernah tiga kali dipanggil polisi dan satu kali dipanggil kejaksaan, dan menilai sikapnya selama ini justru bentuk ketaatan pada hukum sebagai warga negara, bukan pembangkangan.
Pesan untuk Wisudawan dan Generasi Muda
Dalam orasi ilmiahnya, Megawati mengajak para wisudawan memahami sejarah bangsa secara utuh. Ia menegaskan sejarah bangsa perlu dipahami secara utuh, bukan dipilih-pilih atau dilupakan, sebab sejarah membentuk jati diri dan kesadaran kebangsaan. “Sejarah adalah bagian dari kemanusiaan untuk mengetahui siapa diri kita sebenarnya,” ujar Megawati.
Ia menekankan pentingnya menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kepada para lulusan, ia mengingatkan tanggung jawab generasi penerus dalam menjaga persatuan dan kedaulatan. “Kalian adalah pewaris Republik ini,” tegas Megawati.
Megawati juga mengusulkan agar DPR membuat aturan untuk menertibkan buzzer. “Saya mengatakan ke DPR, harus dibuat hukum bagi mereka yang buzzer buzzer,” kata Megawati. Ia mengingatkan para lulusan agar jabatan dan kekuasaan tidak dijadikan tujuan utama, melainkan mengukur keberhasilan dari kemampuan memberi manfaat bagi masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan.
Ketua STIPAN, Sumarsono, menjelaskan kampus yang berdiri sejak 21 November 2003 itu kini telah meluluskan sekitar 1.921 alumni. Dalam sambutannya, ia mengingatkan bahwa gelar akademik harus menjadi bekal untuk berkontribusi nyata bagi masyarakat. “Ini bukan akhir perjuangan, melainkan awal baru bagi perjuangan berikutnya,” katanya. Rangkaian wisuda juga diisi penandatanganan nota kesepahaman STIPAN dengan Institut Agama Islam Al-Zaytun.
Rano Karno, yang hadir memberikan sambutan sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta sekaligus alumnus STIPAN, menekankan bahwa jabatan adalah amanah. “Jabatan bukan sekadar kedudukan, melainkan amanah untuk bekerja dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Rano. Para lulusan diharapkan mampu menerapkan ilmu yang diperoleh untuk membantu menyelesaikan persoalan di lingkungan masing-masing.

Komentar