JAKARTA – Aliansi Rakyat Bela Indonesia (ARBI) tetap menggelar aksi hari ini, Ahad (15/11/2026), di Tugu Proklamasi, Jakarta, dengan target 7.500 hingga 10.000 massa. Lokasi aksi berubah dari rencana awal di Monas, dan panitia menyatakan aksi tetap berjalan meski dua dari lima tuntutan disebut sudah mendapat respons sebagian. Aksi ini merupakan lanjutan dari aksi serupa yang digelar di Lapangan Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta, pada Ahad (8/11/2026).
Konsolidasi menjelang aksi digelar pada Jumat (13/11/2026) di Aula Buya Hamka, Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta, pukul 14.00 hingga 16.00 WIB secara hibrida, luring dan daring. Ketua Panitia ARBI Ustaz Bachtiar Nasir (UBN) menjadi pembicara utama dalam konsolidasi itu. Panitia menyebut sejumlah peserta dari berbagai daerah menyatakan kesediaan hadir meski harus menanggung biaya perjalanan sendiri, dan panitia membuka desk relawan untuk aksi hari ini. DPP Pengacara Jawara Bela Umat (PEJABAT) mengerahkan sekitar 500 personel dari Jabodetabek untuk membantu keamanan internal panitia selama aksi berlangsung.
Jam mulai aksi masih simpang siur dalam pemberitaan. Satu laporan menulis aksi dimulai pukul 17.00 WIB, sementara dua laporan lain menulis pukul 07.00 WIB. Ketiga laporan itu meliput konsolidasi yang sama pada Jumat lalu dan memuat kutipan UBN yang identik, sehingga perbedaan jam tersebut belum bisa dipastikan. Artikel ini tidak menetapkan satu jam mulai sebagai fakta dan akan mengikuti perkembangan di lapangan.
Lima Tuntutan yang Dibawa
ARBI membawa lima tuntutan yang dibacakan pada aksi 8 November lalu dengan sebutan salam lima jari. Pertama, rakyat bersatu membela Indonesia. Kedua, rakyat bersatu melawan pengkhianat bangsa dan negara.
Ketiga, rakyat bersatu melawan oligarki dan penguasaan asing atas aset negara. Keempat, rakyat bersatu menegakkan Pasal 33 UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Kelima, rakyat bersatu menegakkan hukum secara konsisten, khususnya putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, dengan sorotan pada syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Tuntutan itu dipicu dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh bangsa. Bachtiar Nasir menyebut dirinya, para tokoh, pimpinan lembaga, dan lembaga swadaya masyarakat menjadi korban penyadapan ilegal. “Bukan cuma pihak negara, tapi kami pun, para tokoh, para pimpinan lembaga, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menjadi korban penyadapan ilegal oleh para pengkhianat-pengkhianat negara dan bangsa ini,” kata Bachtiar Nasir pada aksi 8 November lalu. “Hari ini Indonesia memanggil kita semua dari rongrongan para pengkhianat,” tuturnya.
Dua Tuntutan Disebut Terjawab Sebagian
Dalam konsolidasi Jumat lalu, UBN menyatakan dua dari lima tuntutan sudah mendapat respons sebagian, tetapi aksi tetap digelar. “Saya katakan sebagian karena entah apakah tuntutan pidana terhadap pemalsuan itu yang terbukti dalam rilisnya dia tidak mengakui adanya pemalsuan ijazah itu. Maksud saya proses-prosesnya dan sampai pada pengunduran dirinya,” kata UBN. Sumber-sumber yang ada tidak menyebut secara eksplisit dua tuntutan mana yang dimaksud, sehingga artikel ini tidak menetapkan keduanya sebagai fakta.
Pernyataan UBN itu berkaitan dengan perkembangan terbaru seputar Gibran Rakabuming Raka. Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026 dan menegaskan keputusan itu bersifat pribadi serta tidak berkaitan dengan ijazah. Ia menyebut dokumen pendidikannya lengkap dan sudah diserahkan ke pengadilan. MPR menjadwalkan rapat gabungan pada 13 November 2026 dan sidang paripurna pemilihan wakil presiden pengganti pada 2 Desember 2026.
Sorotan Oligarki dan Pasal 33
Sorotan terhadap oligarki menjadi salah satu tuntutan yang ditekankan UBN dalam konsolidasi. Ia mendesak penegakan hukum tegas terhadap perusahaan dan pengusaha yang terbukti membakar hutan dan lahan. “Kita menuntut dengan segera kalau memang sudah jelas perusahaan dan pengusaha yang melakukan pembakaran hutan dan lahan yang menyebabkan banyak kerusakan dan korban, kita juga akan tuntut bahwa mereka-mereka yang sudah terbukti harusnya lebih keras digerebeknya daripada pesantren di Sukoharjo yang dituduh senjata itu,” ujarnya.
Tuntutan soal Pasal 33 UUD 1945 juga disampaikan dengan penekanan pada pengelolaan sumber daya alam. “Apa yang sudah dirampas oleh negara secara transparan untuk kemakmuran rakyat seluas-luasnya. Apa yang sudah dirampas dari hak rakyat oleh negara harus dikembalikan kepada rakyat, dan jangan hanya dikuasai oleh segelintir sekelompok orang yang menciptakan oligarki baru di negara ini,” kata UBN. Menurut panitia, pengelolaan sumber daya alam harus diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, bukan segelintir kelompok.
Pengamanan dan Aksi Sebelumnya
Ketua Umum PEJABAT H. Eka Jaya menyatakan pihaknya mengoordinasikan personel dari Jabodetabek untuk hadir pada aksi hari ini.
“Insya Allah kita akan mengoordinasikan PEJABAT Jabodetabek untuk hadir besok hari Minggu di Tugu Proklamasi dalam rangka Aksi Rakyat Bela Indonesia. Kurang lebih tidak banyak, mungkin 500-an orang kita akan coba untuk turun,” ujar Eka Jaya. Tidak ditemukan pernyataan atau apel pengamanan Polda Metro Jaya yang spesifik untuk aksi ARBI hari ini, sehingga artikel ini tidak menulis angka personel polisi untuk aksi tersebut.
Pada aksi 8 November di Al-Azhar, sejumlah tokoh hadir, antara lain Jimly Asshiddiqie selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar, Tamsil Linrung selaku Wakil Ketua DPD RI, Said Didu, Faisol Nasar, Ferry Juliantono, Munarman, Ustaz Fadlan Papua, Ustaz Zaitun Rasmin, dan Erick Yusuf. Jimly saat itu berkata, “Kita harus menjadi corong suara penyeimbang. Kalau ada kelompok pengkhianat, maka harus muncul yang mengimbanginya.” Tidak ada sumber yang mengonfirmasi Jimly atau tokoh lain akan hadir dan berbicara pada aksi hari ini; hanya UBN yang terkonfirmasi sebagai penyelenggara dan pembicara.
Komentar