JAKARTA – Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) kini hanya bisa diajukan secara elektronik lewat aplikasi Polri Super App, dengan satu syarat baru yang paling sering menjegal pemohon: kepesertaan BPJS Kesehatan harus aktif. Aturan itu berlaku sejak Peraturan Polri Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penerbitan SKCK mulai berlaku pada 20 Mei 2026, menggantikan Perpol Nomor 6 Tahun 2023. Bersamaan dengan itu, surat pengantar dari kelurahan tidak lagi diminta, dan pas foto pemohon wajib berlatar merah.
SKCK adalah surat resmi Polri yang menerangkan ada atau tidaknya catatan kepolisian atas nama seseorang. Dokumen ini diminta untuk berbagai keperluan, antara lain melamar pekerjaan, seleksi CPNS dan PPPK, pendaftaran TNI dan Polri, melanjutkan pendidikan atau beasiswa, pengurusan visa, pencalonan pejabat publik, hingga pengangkatan anggota organisasi profesi seperti advokat dan notaris. Satu lembar SKCK hanya berlaku untuk satu jenis keperluan dan satu negara tujuan, sehingga SKCK untuk melamar kerja tidak bisa dipakai sebagai syarat visa, dan sebaliknya.
Biaya penerbitan SKCK adalah Rp30.000 per permohonan, sesuai tarif penerimaan negara bukan pajak yang diatur dalam PP 76/2020, dan berlaku sama untuk pengajuan baru maupun perpanjangan. SKCK berlaku enam bulan sejak tanggal diterbitkan, ditandatangani secara elektronik, dan dilengkapi kode QR dari Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) yang dipakai instansi penerima untuk memeriksa keasliannya.
Syarat Membuat SKCK Online 2026
Untuk pengajuan lewat aplikasi, aturan terbaru hanya mewajibkan lima isian: lokasi domisili, data diri, pas foto, keperluan, serta lokasi dan tanggal penerbitan. Yang perlu disiapkan sebelum mulai adalah KTP elektronik atau paspor yang masih berlaku, nomor HP dan email aktif, pas foto berwarna berlatar merah dalam bentuk file, serta status BPJS Kesehatan aktif. Untuk keperluan luar negeri, siapkan pula paspor dengan masa berlaku paling sedikit enam bulan. Data KTP dan kartu keluarga dicocokkan otomatis dengan data kependudukan, sehingga fotokopi dokumen tidak lagi diperlukan untuk pengajuan online.
Ketentuan BPJS diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Perpol 1/2026: setiap pemohon harus terdaftar sebagai peserta aktif jaminan kesehatan. Status ini dicek otomatis lewat pertukaran data dengan BPJS Kesehatan, sehingga kartu fisik tidak perlu diunggah. Karena itu, periksa dulu status kepesertaan di aplikasi Mobile JKN sebelum mengajukan — menunggak iuran satu bulan saja bisa membuat status berubah nonaktif dan pengajuan tidak bisa diselesaikan. Pengecualiannya hanya tiga: warga negara Indonesia yang sedang tinggal di luar negeri, warga negara asing yang menetap di Indonesia tanpa bekerja, dan warga negara asing yang masa kerjanya di Indonesia belum genap enam bulan. Peserta yang iurannya dibantu pemerintah lewat PBI-JK termasuk peserta aktif selama statusnya tercatat aktif.
Pas foto adalah kendala yang paling sering membuat pengajuan tertahan, karena sistem memeriksa foto dengan pemindaian wajah otomatis. Ketentuannya: ukuran 4×6 dalam posisi tegak, latar merah untuk warga negara Indonesia dan kuning untuk warga negara asing, wajah menghadap ke depan dan terlihat jelas, hanya satu orang, tanpa masker atau kacamata gelap. Pakai pakaian rapi berkerah, dan hindari baju merah karena akan menyatu dengan latar. Pemohon berjilbab tetap harus menampilkan seluruh wajah. Foto boleh diambil sendiri dari ponsel di depan dinding atau kain merah polos dengan cahaya merata, lalu diunggah sebagai JPEG, PNG, atau WebP dengan ukuran maksimal 5 MB. Sistem akan memotong bagian tengah foto otomatis menjadi 4×6, jadi periksa hasil potongannya di layar pratinjau sebelum lanjut.
Langkah Membuat SKCK Lewat Polri Super App
Unduh Polri Super App dari Play Store atau App Store — di App Store namanya Super App Polri dengan pengembang Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri. Alternatifnya, buka microsite skck-online.polri.go.id lewat peramban ponsel atau laptop, yang masih berlabel beta. Untuk pengajuan pertama, aplikasi meminta verifikasi identitas: NIK, nomor HP yang menerima kode OTP lewat SMS, swafoto, dan foto KTP, lalu lengkapi seluruh data profil karena menu SKCK baru bisa dipakai setelah profil lengkap. Hanya unduh dari toko aplikasi resmi: aplikasi SKCK berbentuk file APK yang dikirim lewat chat atau iklan bukan aplikasi Polri, dan jangan pernah membagikan kode OTP kepada siapa pun.
Buka menu SKCK, lalu ketuk Ajukan SKCK atau Ajukan SKCK baru dan isi formulirnya. Isian keperluan tersusun berjenjang: domisili, klasifikasi keperluan, jenis keperluan, detail jenis keperluan, lalu keterangan tambahan. Pada kolom keterangan tambahan, tulis nama lembaga yang akan menerima SKCK, misalnya perusahaan yang dilamar, kampus tujuan, atau instansi formasi seleksi. Untuk keperluan luar negeri, sistem menambahkan kolom negara tujuan, nomor paspor, dan unggahan foto paspor dengan ukuran maksimal 2 MB. Pilih negara tujuan dengan teliti, karena satu SKCK hanya berlaku untuk satu negara.
Setelah data keperluan, unggah pas foto dan pilih lokasi cetak. Tingkat kantor penerbit ditentukan oleh cakupan keperluan: Polsek untuk lingkup kecamatan seperti melamar kerja di perusahaan swasta setempat; Polres untuk lingkup kabupaten atau kota seperti CPNS, PPPK, BUMN, calon kepala desa, dan calon DPRD; Polda untuk lingkup provinsi seperti calon pejabat provinsi, notaris, dan sebagian keperluan warga negara asing; Mabes Polri untuk keperluan nasional dan luar negeri seperti visa, kerja atau sekolah di luar negeri, naturalisasi, dan calon pejabat pusat. Lokasi pengambilan tidak harus sesuai alamat KTP — pemohon bebas memilih Polres yang paling mudah dijangkau, yang memudahkan perantau. Tanggal pengambilan harus hari kerja, karena akhir pekan, tanggal merah, dan cuti bersama tidak bisa dipilih.
Sistem lalu menampilkan pratinjau SKCK. Periksa ejaan nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, pekerjaan, serta keperluan sebelum semuanya terkunci, dan ketuk Edit Data bila ada yang salah. Setelah pratinjau sesuai, pemohon diminta menjawab dua pertanyaan: apakah pernah terlibat tindak kriminal, dan apakah pernah melanggar hukum atau norma sosial. Jawab dengan jujur — aturan menyatakan pemohon yang memberikan data tidak benar dapat dituntut secara hukum. Data yang sudah dikonfirmasi tidak dapat diubah setelah pembayaran, sehingga salah ketik nama, tanggal lahir, atau keperluan berarti mengajukan ulang dan membayar Rp30.000 lagi.
Biaya, Verifikasi, dan Pengambilan SKCK
Pembayaran memakai BRI Virtual Account (BRIVA) yang muncul setelah memilih metode bayar. Buka BRImo atau ATM BRI, pilih menu Pembayaran lalu Virtual Account, masukkan nomor virtual account dari aplikasi, pastikan nominalnya Rp30.000, lalu selesaikan pembayaran dan simpan buktinya. Membayar dari bank lain atau dompet digital dimungkinkan selama aplikasi itu menyediakan pembayaran ke BRIVA, dengan biaya transfer antarbank bila ada ditanggung pemohon. Nomor VA punya batas waktu, jadi bayar segera setelah nomor terbit. Bila status belum berubah, ketuk Cek Status Pembayaran setelah beberapa menit dan jangan membayar dua kali. Setelah lunas, unduh Bukti Nomor Registrasi yang juga dikirim ke email.
Setelah pembayaran, petugas memverifikasi data pemohon. Portal resmi menyebut verifikasi dokumen membutuhkan satu hingga tiga hari kerja. Status pengajuan bergerak dari Draft, Menunggu Pembayaran, Sudah Dibayar, Verifikasi, Siap Cetak, hingga Aktif. Status Siap Cetak berarti SKCK sudah ditandatangani secara elektronik dan file digitalnya tersedia. Pemohon dapat mencetak SKCK lewat fitur cetak di aplikasi, atau mengambil lembar fisiknya di kantor polisi pilihan dengan menunjukkan bukti nomor registrasi dan KTP asli. Pengambilan boleh diwakilkan: untuk wakil satu kartu keluarga cukup isi nama dan NIK wakil, sedangkan wakil beda kartu keluarga wajib mengunggah surat kuasa bermeterai.
Bila memilih datang ke loket, bawa bukti nomor registrasi, KTP asli, dan bukti pembayaran. Sebagian Polres masih meminta fotokopi KTP, kartu keluarga, akta, atau ijazah di loket, jadi membawa satu set fotokopi tidak merugikan dan bisa menghemat satu kali bolak-balik. Perlu diingat, penerbitan manual dengan formulir kertas kini hanya dibuka bila aplikasi dinyatakan tidak berfungsi lewat pemberitahuan resmi Baintelkam Polri. Pada kondisi itu, petugas tetap memasukkan data pemohon ke aplikasi SKCK Polri.
Perpanjang SKCK dan Kendala yang Sering Terjadi
Perpanjangan diajukan lewat menu Perpanjang di aplikasi atau portal resmi. Hanya SKCK berstatus Aktif atau Siap Cetak yang bisa dipilih, dan perpanjangan baru bisa diajukan paling cepat sekitar 30 hari sebelum masa berlaku habis — lebih awal dari itu, sistem menolaknya. Keperluan pada perpanjangan terkunci mengikuti SKCK sebelumnya, sehingga bila kebutuhannya berubah, misalnya dari lamaran kerja ke CPNS, ajukan SKCK baru. SKCK yang sudah lewat masa berlakunya tidak bisa diperpanjang dan harus dibuat baru. Syarat perpanjangan praktis sama dengan pengajuan baru: akun aktif, BPJS Kesehatan aktif, dan pas foto terbaru berlatar merah, dengan biaya yang sama Rp30.000. Saat pengambilan, bawa bukti nomor registrasi perpanjangan, KTP asli, dan lembar SKCK lama bila petugas memintanya.
Kendala yang paling sering terjadi berawal dari foto: latar bukan merah, wajah tidak jelas, atau lebih dari satu orang membuat sistem menolak unggahan — foto ulang dengan cahaya yang merata biasanya menyelesaikan masalah. Verifikasi NIK atau akun yang gagal umumnya karena salah ketik 16 digit NIK atau data tidak cocok dengan KTP; periksa kembali email dan nomor ponsel, dan lakukan verifikasi wajah di tempat yang cukup terang. Bila status JKN belum aktif, perbaiki lewat BPJS terlebih dahulu dan jangan mengirim dokumen hasil edit untuk mengelabui pemeriksaan. Bila pembayaran berhasil tetapi status belum berubah, simpan bukti transaksi, periksa riwayat pengajuan, dan gunakan layanan bantuan resmi sebelum membayar ulang.
Yang terakhir dan paling penting: seluruh biaya resmi SKCK hanya Rp30.000, tanpa biaya formulir, biaya cetak, atau biaya legalisir tambahan. Jangan pernah membayar ke rekening pribadi, jangan mengunggah dokumen pribadi ke grup publik atau situs yang menjanjikan SKCK instan tanpa verifikasi, dan jangan menyerahkan OTP, kata sandi, atau PIN kepada siapa pun — termasuk yang mengaku petugas atau calo. Karena verifikasi memakan satu hingga tiga hari kerja dan antrean melonjak menjelang pembukaan CPNS, ajukan SKCK paling lambat seminggu sebelum batas penyerahan berkas. Periksa juga ketentuan pihak yang meminta: panitia seleksi sering menetapkan batasnya sendiri, misalnya SKCK harus terbit setelah pengumuman dibuka atau paling lama tiga bulan sebelum pendaftaran.
Komentar