JAKARTA — Pertumbuhan industri hilirisasi nikel Indonesia kembali menghadapi sorotan terkait pemenuhan hak tenaga kerja. Dugaan ketimpangan perlakuan antara pekerja domestik dan tenaga kerja asing, mulai dari struktur pengupahan hingga kesempatan menduduki posisi strategis, menjadi perhatian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Anggota Komisi XIII DPR RI, Meity Rahmatia, menyatakan dukungannya terhadap upaya Komnas HAM memperjuangkan kesetaraan hak pekerja Indonesia dengan pekerja asing di sektor pertambangan nikel.

Meity mengungkapkan, persoalan tersebut juga pernah didengarnya ketika melakukan kunjungan ke salah satu kawasan pertambangan nikel di Sulawesi Tengah. Dalam kunjungan itu, ia menerima sejumlah informasi mengenai dugaan ketidakadilan yang dialami pekerja domestik.

“Dalam kunjungan saya ke salah satu lokasi tambang di Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu, saya juga mendengar dugaan terkait ketidakadilan dalam masalah ini. Terutama terkait upah, peluang terhadap posisi strategis dalam tambang, dan perlindungan kerja,” ungkap Meity.

Pernyataan tersebut disampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026), menyusul perhatian Komnas HAM terhadap dugaan diskriminasi antara pekerja asing dan domestik dalam industri nikel.

Hilirisasi Harus Berdampak pada Kesejahteraan Pekerja Lokal

Meity menegaskan, agenda hilirisasi mineral tidak semestinya hanya diukur dari peningkatan investasi, kapasitas produksi, dan nilai ekspor. Lebih dari itu, hilirisasi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia, termasuk melalui peningkatan kesejahteraan dan kualitas tenaga kerja domestik.

Menurutnya, pekerja Indonesia harus memperoleh kesempatan yang adil untuk berkembang, menduduki jabatan strategis, serta mendapatkan perlindungan dan fasilitas kerja sesuai kompetensi dan tanggung jawabnya.

“Tujuan dari hilirisasi tambang juga untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan pekerja tambang domestik adalah rakyat Indonesia. Mereka harusnya menjadi prioritas pemerintah. Hak-hak mereka terpenuhi secara maksimal, memiliki peluang dan hak yang setara dengan pekerja asing,” jelasnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang terpilih sebagai anggota legislatif dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan pada Pemilu 2024 tersebut berharap pemerintah dan perusahaan pertambangan memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini.

Komnas HAM Soroti Upah, Keselamatan, dan Perlindungan Pekerja

Sorotan Komnas HAM tidak hanya menyangkut perbedaan upah dan fasilitas antara pekerja asing dan domestik. Kajian lembaga tersebut juga mencatat sejumlah persoalan lain dalam industri nikel, termasuk keselamatan dan kecelakaan kerja, dampak lingkungan, hak masyarakat di sekitar kawasan tambang, serta perlindungan pekerja perempuan.

Di tengah kontribusi industri nikel yang diperkirakan mencapai 3–4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan peningkatan nilai ekspor, Komnas HAM menekankan pentingnya memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan pemenuhan hak asasi manusia.

Komnas HAM juga mendorong penguatan perjanjian kerja bersama sebagai landasan untuk memastikan standar perlakuan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, mekanisme pengaduan, serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Selain itu, pemerintah dan perusahaan didorong membuka data yang lebih transparan mengenai komposisi tenaga kerja, struktur pengupahan berdasarkan jabatan dan kompetensi, catatan kecelakaan kerja, hingga hasil pemeriksaan ketenagakerjaan.

Transparansi Menjadi Kunci Kesetaraan

Dalam prinsip kesetaraan hak pekerja, perbedaan kompensasi maupun fasilitas berdasarkan jabatan, keahlian, pengalaman, dan tanggung jawab dapat memiliki alasan objektif. Namun, perbedaan perlakuan yang tidak proporsional semata-mata karena kewarganegaraan perlu dievaluasi dan dikoreksi.

Komnas HAM juga menekankan pentingnya mekanisme pengaduan yang dapat diakses pekerja domestik maupun asing tanpa ancaman intimidasi atau tindakan pembalasan dari perusahaan maupun penyedia tenaga kerja.

Persoalan ini menjadi penting seiring semakin besarnya investasi dan ekspansi kawasan industri pengolahan nikel di Indonesia. Industri yang dibangun dengan dukungan sumber daya alam nasional dan tenaga kerja dalam negeri dituntut tidak hanya menghasilkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga memastikan perlindungan dan keadilan bagi seluruh pekerjanya.

Pada akhirnya, keberhasilan hilirisasi nikel tidak cukup diukur dari besarnya investasi dan produksi. Kesempatan kerja yang setara, perlindungan keselamatan, transparansi pengupahan, serta peningkatan kapasitas pekerja Indonesia juga menjadi bagian penting dari manfaat pembangunan industri nasional. (MS Network)