JAKARTA – Gibran Rakabuming Raka akhirnya buka suara. Setelah seharian bungkam, termasuk saat berdiri di samping Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Gibran menyampaikan pernyataan melalui video pada Kamis malam, 12 November 2026.
Dalam pernyataan itu, Gibran menegaskan keputusannya berhenti dari jabatan Wakil Presiden adalah keputusan pribadi. Ia membantah keputusan itu berkaitan dengan polemik ijazah yang selama ini menjadi sorotan publik.
“Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah. Sekali lagi, tidak berkaitan dengan ijazah,” kata Gibran.
Ia memastikan seluruh dokumen pendidikannya sudah lengkap dan telah diserahkan ke pengadilan.
“Seluruh dokumen pendidikan saya ada lengkap dan sudah saya serahkan kepada pengadilan,” ujarnya.
Gibran menyatakan keputusan itu diambil setelah pertimbangan panjang dan matang. Ia menyebut keputusan tersebut sebagai pilihan terbaik, meski bukan keputusan yang mudah.
“Oleh sebab itu, hari ini 12 November 2026, setelah melalui pertimbangan panjang dan matang dengan penuh kesadaran serta kecintaan yang mendalam pada seluruh rakyat Indonesia, saya menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dan menyerahkan kembali mandat ini seutuhnya kepada rakyat. Ini bukan keputusan yang mudah, tapi ini adalah pilihan terbaik,” kata Gibran.
Sebelumnya pada sore hari, Gibran meninggalkan Istana Wakil Presiden sekitar pukul 18.10 WIB dengan mobil, tanpa memberi pernyataan kepada wartawan yang menunggunya.
Jabatan Hanya Titipan
Gibran mengawali pernyataannya dengan keyakinan yang ia pegang sejak awal menjabat. Ia menyebut jabatan hanyalah titipan sementara, sementara keutuhan dan masa depan bangsa adalah segalanya.
“Sejak hari pertama saya mengucap sumpah jabatan, saya menjalankan amanah ini dengan satu keyakinan penuh. Jabatan hanya titipan sementara. Sedangkan keutuhan dan masa depan bangsa adalah segalanya,” kata Gibran.
Ia mengaku tidak pernah merancang atau mengejar jabatan wakil presiden. Jabatan itu datang kepadanya melalui tawaran yang ia terima dengan pergulatan batin.
“Sejujurnya, berada di kursi ini bukanlah sesuatu yang pernah saya rancang, pikirkan, atau kejar sebelumnya,” ujar dia.
Gibran menceritakan, pada September 2023 ia diminta mendampingi Prabowo Subianto yang maju sebagai calon presiden. Saat itu ia harus meninggalkan jabatan wali kota Solo serta partai yang membesarkannya.
“Saat itu, saya melalui pergulatan batin yang tidak ringan, karena saya harus mendelegasikan pekerjaan pembangunan yang telah saya rintis sebagai wali kota di kota kelahiran saya,” kata Gibran.
“Saya harus mendelegasikan pekerjaan rumah terkait kendala yang dihadapi masyarakat. Dan yang paling berat membuat kecewa partai yang selama ini sudah membimbing, dan membesarkan saya, serta menghadapi konsekuensi berseberangan dengannya,” imbuh dia.
Meski begitu, ia menerima panggilan itu dengan keyakinan anak muda harus berani mengambil risiko demi pengabdian yang lebih luas.
“Akhirnya, saya menerima panggilan tersebut dengan keyakinan anak muda harus berani mengambil risiko demi pengabdian yang lebih luas,” ujar dia.
Di penutup pernyataannya, Gibran menyebut satu bab dalam perjalanannya mungkin berakhir, tetapi kecintaannya kepada Indonesia dan rakyat Indonesia tidak akan pernah berakhir.
“Hari ini mungkin satu bab dalam perjalanan saya akan berakhir, tetapi kecintaan saya kepada Indonesia dan kepada rakyat Indonesia tidak akan pernah berakhir,” kata Gibran.
Minta Maaf dan Berterima Kasih
Gibran menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas kepercayaan yang diberikan selama ini. Ia juga berterima kasih kepada jajaran kabinet, lembaga negara, dan seluruh masyarakat Indonesia.
“Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya selama ini,” kata Gibran.
Ia menegaskan akan tetap berada di barisan yang sama dan bekerja untuk masa depan Indonesia. Ia juga menyatakan akan tetap berkarya untuk negeri dengan caranya sendiri.
“Saya akan selalu berada di barisan yang sama, bekerja untuk masa depan Indonesia,” ujar dia.
“Saya akan tetap berkarya untuk negeri dengan cara saya sendiri,” kata Gibran.
Gibran juga meminta maaf atas harapan yang belum terwujud dan masalah yang belum terselesaikan selama ia menjabat. Permintaan maaf itu secara khusus ia sampaikan kepada anak-anak muda Indonesia.
“Saya mohon maaf untuk setiap harapan yang belum bisa terwujud, untuk setiap masalah yang belum terselesaikan, untuk setiap hati yang mungkin terluka karena keterbatasan saya. Saya mohon maaf khusus untuk anak-anak muda Indonesia. Jangan pernah merasa terlalu muda untuk mewujudkan mimpi besar. Jangan pernah merasa terlalu kecil untuk melakukan perubahan. Dan jangan pernah berhenti peduli dan mencintai Indonesia,” kata Gibran.
Ia berharap ke depan tidak ada lagi hal seperti ini. Menurut dia, demokrasi perlu ditata lebih baik dan administrasi pemerintah harus bisa semakin memberi kepastian.
“Saya berharap ke depan tidak ada hal seperti ini lagi. Karena demokrasi perlu ditata lebih baik,” ujar dia.
“Administrasi pemerintah juga harus bisa semakin memberi kepastian. Karena masa depan Indonesia bukan hanya tentang siapa yang memimpin hari ini, tapi juga tentang bagaimana kita mempersiapkan generasi yang akan memimpin esok hari,” kata Gibran.
Gibran menyebut keputusannya berhenti justru merupakan langkah besar untuk menjaga kesanggupan pemerintah agar dapat melangkah jauh ke depan dengan lebih tenang, lebih utuh, dan lebih fokus.
“Justru sebuah langkah besar yang harus saya tempuh untuk menjaga kesanggupan pemerintah sehingga dapat melangkah jauh ke depan dengan lebih tenang, lebih utuh, dan lebih fokus,” kata dia.
Gugatan Ijazah Gugur Tanpa Upaya Hukum
Pernyataan Gibran itu datang di hari yang sama ketika gugatan atas surat keterangan penyetaraan pendidikannya dinyatakan gugur oleh pengadilan. Ketua Majelis Hakim Rachmadi menegaskan tidak ada ketentuan yang mengatur upaya hukum lain atas putusan gugur tersebut.
“Kami harap putusan gugur ini dapat menjadi titik akhir dari polemik berkepanjangan mengenai ijazah pendidikan Gibran,” kata Rachmadi.
Gugatan itu gugur karena objek sengketanya sudah tidak ada. Surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran telah dicabut oleh kementerian terkait melalui keputusan direktur jenderal yang diterbitkan pada Selasa, 11 November 2026.
Dengan putusan gugur itu, perkara di pengadilan tata usaha negara selesai. Kuasa hukum pihak yang mengajukan intervensi dalam perkara itu sebelumnya menyatakan akan melaporkan putusan tersebut kepada Gibran dan menunggu arahannya.
Pernyataan Gibran yang menegaskan dokumen pendidikannya sudah lengkap dan diserahkan ke pengadilan menjadi penegas sikapnya atas polemik tersebut. Ia tidak lagi menjelaskan lebih jauh soal dokumen itu di luar pernyataan video tersebut.
MPR Siapkan Pengganti, Bursa Masih Sebatas Prediksi
Sementara itu, proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden terus berjalan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan, MPR lebih dulu menggelar rapat untuk menyatakan terjadi kekosongan, lalu menulis surat resmi kepada Presiden.
Sebelum surat itu disampaikan, MPR memerlukan waktu tiga hari untuk menggelar rapat dan mempersiapkan pemberitahuan resmi tersebut. Setelah surat MPR diterima Presiden, Presiden memiliki waktu paling lambat 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden.
“Diharapkan semua proses ini bisa diselesaikan sebelum akhir bulan Desember tahun 2026 sekarang ini,” kata Yusril.
Dua nama itu sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden, yang boleh berkonsultasi dengan partai koalisi. Calon yang diajukan harus berasal dari partai atau gabungan partai pengusung pasangan Prabowo-Gibran.
MPR sendiri memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menyelenggarakan sidang pemilihan wakil presiden setelah menerima pengajuan dua nama dari Presiden. MPR akan menggelar rapat gabungan pada Jumat untuk membahas jadwal sidang paripurna penetapan kekosongan kursi wakil presiden serta menyusun agenda pemilihan.
Yusril juga menegaskan kekosongan jabatan wakil presiden tidak mengharuskan tugas dialihkan kepada siapa pun. Presiden menjalankan pemerintahan sendiri, dibantu para menteri yang tetap menjalankan tugas masing-masing.
“Tidak diisi oleh siapa-siapa. Oleh karena kalau tidak ada Wakil Presiden, Presiden kan menjalankan pemerintahan sendiri,” kata Yusril.
Di luar proses formal itu, nama-nama calon pengganti mulai beredar di ruang publik. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang namanya disebut-sebut dalam bursa hanya tertawa saat ditanya wartawan di Depok.
“Pertanyaannya mantap banget,” kata Pramono.
Pengamat politik Agung Baskoro menilai empat partai koalisi berpeluang mengirimkan nama ke Presiden. Dari Gerindra, nama yang ia nilai berpeluang antara lain Ketua MPR Ahmad Muzani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Dari Golkar, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dinilai berpeluang, tanpa namanya disebutkan dalam pemberitaan itu. Di PAN, Zulkifli Hasan, dan di Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. Semua itu masih prediksi pengamat, bukan nama resmi, dan peluang dari luar nama-nama itu tetap terbuka.
Comment