Gibran Pamit, MPR Tegaskan Berhenti Tak Bisa Dicabut

JAKARTA – Gibran Rakabuming Raka berpamitan dengan pegawai Sekretariat Wakil Presiden dan para relawan di Istana Wakil Presiden pada Kamis sore, 12 November 2026, beberapa jam setelah menyatakan berhenti dari jabatan wakil presiden. Ia tiba pukul 16.30 WIB dengan mobil, didampingi Kepala Sekretariat Wakil Presiden Muhammad Yusuf Permana, dan masih mengenakan setelan jas hitam serta dasi merah yang dipakainya sejak pagi.

Gibran terlebih dahulu menuju masjid, lalu menyalami pegawai Sekretariat Wakil Presiden satu per satu, dari petugas kebersihan hingga pejabat senior, dalam antrean yang panjang. Setelah itu ia berpamitan kepada para relawan yang hadir, antara lain Bolone Mase, Gibran Center, Gibran Fans, dan Gibran Team. Para relawan berfoto bersama dan meneriakkan “Gibran Presiden 2029!”.

Kepada wartawan yang hadir, Gibran hanya mengucapkan “Terima kasih”. Pukul 17.00 WIB ia meninggalkan Istana Wakil Presiden menuju Solo dengan kereta api dari Stasiun Gambir, didampingi Muhammad Yusuf Permana dan Wakil Kepala Sekretariat Wakil Presiden Sapto Harjono W.S.

Berhenti, Bukan Mundur

Ketua Kelompok Kerja III MPR Taufik Basari menegaskan penyebutan yang lebih tepat atas langkah Gibran adalah berhenti, bukan mundur. “Mundur itu kan seolah-olah dalam keadaan dia itu masih (menjabat) kemudian berhenti, mundur itu adalah bagian dari berhenti. Tetapi kan karena pengunduran diri itu diajukan dan sudah diterima MPR, sebenarnya itu sudah berhenti.”

Taufik juga menegaskan keputusan itu tidak bisa ditarik kembali. “Dia sudah mendeklarasikan, deklarasinya enggak bisa dicabut.” Kekosongan jabatan wakil presiden terjadi hari ini, sejak surat itu diserahkan.

Penegasan itu sejalan dengan pernyataan pimpinan MPR sebelumnya bahwa tidak ada aturan yang mengharuskan MPR merespons surat berhenti dengan suatu ketetapan. “Tidak ada diatur soal merespons surat berhenti tadi dengan suatu ketetapan. Jadi, enggak ada,” kata Taufik.

Mekanisme penggantian kini berjalan. Presiden punya waktu 14 hari untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden, dan MPR paling lambat 60 hari memilih satu di antaranya. Pemilihan pengganti bisa dipercepat dari batas waktu itu.

Pamitan di Istana Wapres

Momen perpisahan di Istana Wakil Presiden berlangsung setelah keterangan pers di Istana Merdeka, ketika Gibran berdiri di samping Presiden. Usai keterangan pers itu, Gibran memeluk Prabowo dan berkata, “Saya minta maaf, ya, Pak,” lalu bersalaman dengan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

Prabowo dalam keterangan persnya menyebut ada ketidaksesuaian dalam pemenuhan syarat pencalonan berdasarkan putusan hukum yang ada. “Di sisi lain, berdasarkan putusan hukum yang ada terdapat ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan persyaratan pencalonan,” kata Prabowo. “Atas dasar itu, beliau mengambil keputusan untuk mengajukan pengunduran diri.”

Presiden memuji sikap Gibran. “Bagi saya, beliau telah menunjukkan sikap yang ksatria, penuh tanggung jawab, dan menunjukkan sikap negarawan.” Prabowo juga menyampaikan keyakinannya atas masa depan Gibran. “Saya percaya beliau masih sangat muda dan memiliki masa depan yang sangat cerah.”

Prabowo menerima surat Gibran pada pukul 10.15 WIB. Dalam keterangan persnya, Presiden menyebut Gibran telah mengunjungi 149 kabupaten dan kota serta 303 titik proyek selama menjabat. “Saya yang atur, saya yang bikin [jadwal],” kata Prabowo soal kunjungan-kunjungan itu.

Rapim MPR Malam Ini

Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan pimpinan MPR akan segera menggelar rapat pimpinan pada hari ini untuk menindaklanjuti pengunduran diri Gibran. “Hari ini, pimpinan majelis akan segera mengadakan rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,” kata Muzani.

Rapat gabungan MPR tetap dijadwalkan Jumat, 13 November, pukul 14.00 WIB, dengan empat agenda: menetapkan tanggal sidang paripurna pengisian kekosongan jabatan wakil presiden, menyepakati pimpinan MPR menyurati Presiden untuk mengajukan dua nama, membentuk tim verifikasi berkas calon, dan menyepakati tim ad hoc yang menyiapkan draf ketetapan MPR.

Sementara itu, nasib Hak Menyatakan Pendapat DPR masih menjadi perdebatan. Sidang paripurna yang dijadwalkan membahas usulan itu dibatalkan setelah Gibran menyatakan berhenti. Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai tidak ada yang otomatis dalam proses itu. “Enggak ada otomatis-otomatis (berhenti) begitu dalam proses ini (HMP),” kata Bivitri, yang menilai HMP yang sudah ada bisa dipakai untuk memberikan pandangan terkait calon wakil presiden yang akan dipilih MPR.

Ketua Fraksi Golkar MPR Melchias Markus Mekeng meminta masyarakat tetap tenang. “Kepentingan nasional harus di atas kekuasaan, di atas segalanya,” kata Mekeng. “Masyarakat harus tetap tenang. Jangan menaruh harapan kepada siapapun, sebab yang memimpin negara ini adalah negara.”

Suket Dinyatakan Selesai

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran gugur dan sidang dihentikan, karena objek gugatan sudah dicabut.

Majelis hakim menyatakan tidak lagi terbuka ruang pemeriksaan maupun pembuktian lebih lanjut, dan tidak pula dapat diajukan upaya hukum. Penggugat dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp457.000.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat menyerahkan surat keputusan pencabutan surat keterangan itu ke pengadilan. Atip menyatakan persoalan keabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran sudah selesai. Surat keterangan itu dicabut melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 206 Tahun 2026, tertanggal 11 November 2026.

Dari Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono X berharap kehidupan pemerintahan dan politik bisa lebih tenang. Soal foto Gibran di instansi, Sultan menunggu arahan pemerintah pusat. “Ya ndak, itu kan urusannya keputusannya pemerintah, bukan saya,” kata Sultan.

Pasar merespons positif. Indeks Harga Saham Gabungan ditutup menguat 2,66 persen ke level 5.250,90 di tengah gejolak politik terkait Gibran.

Belum ada nama resmi calon wakil presiden pengganti. Titik keputusan berikutnya adalah rapat gabungan MPR pada Jumat siang, yang akan menetapkan tanggal sidang paripurna dan surat permintaan dua nama kepada Presiden.