JAKARTA – Pimpinan DPR RI resmi menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari 120 anggota DPR yang berasal dari delapan fraksi. Usulan tersebut akan dibacakan pada rapat paripurna DPR yang dijadwalkan berlangsung besok, Kamis (12/11/2026).
Kepastian itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa setelah memimpin rapat menerima para pengusul HMP di Ruang Rapat Komisi VIII, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Saan menyebut total pengusul yang menandatangani dokumen mencapai 120 orang dari delapan fraksi yang ada di DPR.
“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang, dari 8 Fraksi yang ada,” kata Saan Mustopa. Ia menambahkan, “Kita telah menerima usulan hak menyatakan pendapat anggota sebagaimana ketentuan Pasal 211 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.”
Rincian 120 Penandatangan Delapan Fraksi
Saan merinci komposisi 120 penandatangan itu: Fraksi PDI Perjuangan 14 orang, Fraksi Partai Golkar 11 orang, Fraksi Gerindra 11 orang, Fraksi NasDem 19 orang, Fraksi PKB 18 orang, Fraksi PKS 28 orang, Fraksi PAN 1 orang, dan Fraksi Partai Demokrat 18 orang. Angka-angka tersebut merupakan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul dalam rapat.
Dari Fraksi PDI Perjuangan, 14 nama pengusul dibacakan dalam rapat oleh Dolfie. “14 orang dari PDI Perjuangan telah meneguhkan semangat untuk menyampaikan hak menyatakan pendapat atas kekecewaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden RI,” kata Dolfie. Daftar itu antara lain mencakup Adian Napitupulu dan TB Hasanuddin.
Fraksi NasDem menyatakan seluruh anggotanya sepakat mengajukan HMP. “Ya seluruhnya bulat 69 telah menyatakan untuk ajukan hak pendapat,” kata Sugeng Suparwoto. Namun yang menandatangani dokumen, menurut Saan, hanya 19 orang dari Fraksi NasDem. Sementara dari Fraksi PAN, hanya satu legislator yang meneken, yakni Sarifuddin Sudding.
“Saya kira itu bagian dari perjuangan menegakkan konstitusi, menegakkan demokrasi, dan saya yakin apa yang kami lakukan ini adalah suara masyarakat, suara rakyat, dan suara kebenaran,” kata Sudding. Ia menegaskan tidak pernah memiliki masalah dengan Fraksi PAN dan akan tetap berjuang untuk kebenaran.
Dasar Hukum dan Alasan Pengajuan
Saan menjelaskan pengajuan HMP ini merujuk pada ketentuan Pasal 79 ayat 3 huruf c, yaitu HMP atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden. Ketentuan itu menjadi dasar bagi para pengusul untuk membawa persoalan ijazah Gibran ke forum DPR.
Ahmad Doli Kurnia Tandjung dari Fraksi Golkar menjelaskan alasan pengajuan tersebut. “Alasan untuk menyatakan pendapat ini adalah bahwa kami atau saya mewakili beberapa anggota melihat putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Agung yang linear berkaitan dengan soal legitimasi posisi wakil presiden. Dan kami menganggap urusan di wilayah hukum sudah selesai,” kata Doli. Ia menyebut para pengusul menyampaikan permohonan agar HMP diproses pada paripurna terdekat.
Mardani Ali Sera dari Fraksi PKS membacakan surat pengajuan fraksinya. “Dengan ini mengajukan usul hak menyatakan pendapat DPR, terhadap Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia atas dugaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” kata Mardani. Ia menambahkan, “Indikasi perbuatan tercela tersebut juga merupakan pelanggaran dan bertentangan dengan etika kehidupan.”
Selisih Angka yang Belum Klop
Meski total 120 penandatangan telah diumumkan resmi oleh pimpinan DPR, rincian per fraksi yang beredar masih menunjukkan selisih. Daftar nama Fraksi Golkar yang dimuat Kompas memuat 13 nama, berbeda dengan angka 11 yang disampaikan Saan. Pembacaan dalam rapat juga sempat menyebut Golkar 13 dan PKB 14, yang bila dijumlahkan dengan fraksi lain menjadi 118, bukan 120.
Selisih ini belum dijelaskan secara resmi hingga berita ini ditulis. Karena itu, rincian per fraksi dalam artikel ini disajikan sebagai klaim yang disampaikan para pengusul dan pimpinan DPR, bukan sebagai angka yang sudah terverifikasi dari daftar tanda tangan. Daftar nama penandatangan sendiri belum dipublikasikan secara resmi.
Sejumlah klaim angka lain yang beredar juga tidak dipakai dalam pemberitaan ini. Klaim “lebih dari 150 anggota” yang muncul di sebuah judul video televisi dan klaim “50 lebih” penandatangan PKS yang sempat disampaikan Mardani tidak sesuai dengan angka resmi: Fraksi PKS tercatat menandatangani sebanyak 28 orang.
MPR Menunggu Bola dari DPR
Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto, yang akrab disapa Bambang Pacul, menyatakan MPR menunggu proses di DPR selesai lebih dulu. “Nanti kita tunggu bola itu, oke?” kata Bambang Pacul saat ditemui di Kompleks Parlemen.
Ia menegaskan, “Itu MPR tuh kamar terakhir. Kamar terakhir setelah proses step by step selesai. Itu kamar terakhir di ujung, oke?”
“Itu keputusan organisasi, solid, selesai, iya toh? Jadi apa lagi? Itu jalan konstitusi yang ditempuh, clear,” kata Bambang Pacul. Pernyataan itu disampaikan setelah pimpinan DPR menerima usulan HMP dari delapan fraksi.
Langkah berikutnya adalah pembacaan usulan HMP pada rapat paripurna DPR besok, Kamis (12/11/2026). Setelah itu, proses akan ditentukan melalui mekanisme DPR, termasuk pembahasan di Badan Musyawarah. Di jalur hukum, sidang lanjutan perkara 255/G/2026/PTUN.JKT juga dijadwalkan berlangsung Kamis pukul 10:00 WIB.
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan baru dari Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Gibran, maupun Istana terkait pengajuan HMP ini. Belum ada pula konfirmasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah soal rencana peninjauan kembali yang sebelumnya disebut akan dikoordinasikan.
Comment