JAKARTA – Polri resmi memberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) Irjen Ahrie Sonta Nasution, Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, buntut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Putusan itu dijatuhkan majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) setelah sidang etik yang digelar di Mabes Polri, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026).
Putusan PTDH diumumkan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Selasa malam. Isir menyatakan Ahrie terbukti melakukan pelanggaran dan sanksinya adalah pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri. Sidang etik terhadap Ahrie berlangsung sejak pukul 09.00 WIB dan berakhir sekitar pukul 20.10 WIB.
Sidang Pertama dari Empat Tersangka
Ahrie adalah tersangka pertama yang menjalani sidang etik dalam perkara ini. Divisi Propam Polri menggelar sidang kode etik terhadap Ahrie sesuai jadwal yang telah disusun, dan sidang terhadap tiga tersangka lainnya akan dilaksanakan secara bertahap. Isir sebelumnya mengatakan, “Secara bertahap sidang kode etik ini, dimulai pada saat ini kepada terperiksa AS.”
Dalam perkara dugaan penyadapan ilegal ini, Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Tiga di antaranya, Listyo, Ahrie, dan Eko, telah ditahan di Rutan Mako Brimob, Depok, sejak 5 November 2026, sementara Slamet tidak ditahan.
Usai sidang etik pada Selasa malam, Ahrie dibawa pergi dari Mabes Polri dengan kendaraan Brimob. Keberangkatan itu terjadi tidak lama setelah majelis KKEP membacakan putusan PTDH terhadapnya.
Dugaan Penyadapan Sejak 2025
Kasus ini bermula dari penyelidikan Bareskrim Polri terhadap praktik penyadapan tanpa prosedur hukum pada periode 2025-2026. Penyidik menduga sejumlah pihak melakukan penyadapan terhadap nomor telepon milik Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, tokoh media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha.
Praktik tersebut diduga dilakukan dengan memasukkan nomor telepon sasaran ke dalam server sistem intersepsi tanpa melalui prosedur yang semestinya. Penyadapan itu juga diduga tidak didasarkan pada permohonan penyidik, laporan polisi, ataupun kebutuhan penegakan hukum.
Atas dugaan perbuatannya, para tersangka dijerat sejumlah pasal, di antaranya Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman maksimal enam tahun, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman maksimal delapan tahun penjara.
Desakan Pemecatan Sudah Disuarakan
Desakan agar para jenderal tersangka dipecat tidak hormat sebenarnya sudah disuarakan sebelum sidang etik digelar. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD pada Jumat (6/11/2026) mendesak Polri segera menjatuhkan sanksi PTDH kepada Listyo, Ahrie, dan Eko, tanpa perlu menunggu proses peradilan pidana selesai.
Mahfud menilai terdapat dasar hukum yang memungkinkan sanksi administratif dijatuhkan lebih dahulu kepada pejabat yang tersangkut perkara pidana. Ia merujuk pada Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2000 tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Terpisah, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta Polri secara berkala menyampaikan perkembangan penyidikan kasus dugaan penyadapan ini. Komisioner Kompolnas M Choirul Anam mengatakan publik memiliki kepentingan besar untuk mengetahui perkembangan perkara tersebut, terlebih banyak informasi di media sosial mengenai kasus ini yang belum jelas kebenarannya.
Perkara Pidana Tetap Berjalan
Pemecatan tidak hormat terhadap Ahrie adalah sanksi etik dan administratif, bukan vonis pidana. Perkara pidana dugaan penyadapan ilegal terhadap keempat tersangka tetap berjalan dan ditangani tim khusus yang dibentuk Polri.
Ahrie sendiri sebelumnya, melalui kuasa hukumnya, menyatakan akan kooperatif dan mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan. Kuasa hukum Ahrie, Krisna Murti, menyebut kliennya bersedia mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan dalam perkara tersebut.
Dengan putusan PTDH ini, Ahrie menjadi jenderal pertama yang kehilangan keanggotaannya di Polri akibat kasus penyadapan tersebut. Sidang etik terhadap Listyo, Eko, dan Slamet dijadwalkan menyusul secara bertahap, sementara nasib jabatan dan proses hukum ketiganya masih menunggu giliran.
Isir sendiri belum mengungkap susunan majelis Komisi Kode Etik Polri yang memimpin sidang terhadap Ahrie, dan belum menjelaskan lebih jauh soal jalannya persidangan tersebut. Yang jelas, dengan tuntasnya sidang etik pertama ini, Polri telah memberi sinyal bahwa penegakan disiplin internal atas perkara penyadapan akan terus berjalan, seiring dengan penyidikan pidana yang masih ditangani tim khusus Bareskrim.
Comment