JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 19 tokoh dalam upacara di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 10 November 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Prosesi dimulai sekitar pukul 16.00 WIB dan gelar diserahkan langsung kepada perwakilan keluarga atau ahli waris masing-masing tokoh. Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 93/TK/Tahun 2026 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional, yang ditetapkan di Jakarta pada 10 November 2026.
Jumlah final sebanyak 19 tokoh itu bertambah satu dari angka yang diumumkan sebelumnya. Menteri Kebudayaan Fadli Zon pada 6 November menyatakan Presiden telah memilih 18 tokoh, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf pada 9 November menyebut Kementerian Sosial mengusulkan 18 nama. Namun, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan pada hari upacara bahwa sebanyak 19 orang ditetapkan menerima gelar tersebut. Jumlah tahun ini hampir dua kali lipat dari 10 tokoh yang dianugerahi gelar pada 2025.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hadir mendampingi Prabowo dalam upacara tersebut dan ikut menyerahkan gelar kepada ahli waris. Kehadiran Gibran menjadi sorotan karena pada Selasa pagi ia bertemu empat mata dengan Prabowo selama sekitar dua setengah jam dan menyatakan niat mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Meski demikian, Gibran tetap menjalankan tugas protokoler karena pemberhentian definitif Wakil Presiden harus melalui mekanisme konstitusional di MPR.
Daftar Lengkap 19 Pahlawan Nasional
Kesembilan belas tokoh yang ditetapkan berasal dari berbagai daerah dan latar belakang profesi, mulai dari militer, kepolisian, ulama, diplomat, hingga sastrawan. Daftar resmi sesuai Keputusan Presiden adalah Jenderal Polisi Purnawirawan Hoegeng Iman Santoso dari DKI Jakarta, Raden Mas Margono Djojohadikusumo dari Jawa Tengah, dan Mr. Ali Sastroamidjojo dari Jawa Timur. Berikutnya adalah Abdoel Moethalib Sangadji dari Maluku, Frans Seda dari Nusa Tenggara Timur, dan Sutan Takdir Alisjahbana dari DKI Jakarta.
Nama berikutnya adalah Jenderal KKO Purnawirawan Ali Sadikin dari DKI Jakarta, Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah atau Marhum Pekan dari Riau, dan Jenderal TNI Purnawirawan Maraden Panggabean dari Sumatera Utara. Daftar dilanjutkan Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Soengkono dari Jawa Timur, Marsekal TNI Purnawirawan R. Suryadi Suryadarma dari Jawa Barat, dan Kiai Haji M. Yusuf Hasyim atau Pak Ud dari Jawa Timur.
Tujuh nama terakhir adalah Kiai Haji Wasyid dari Banten, Muslim Muhammad Khalifah atau Kiai Modjo dari Sulawesi Utara, Mohamad Roem dari DKI Jakarta, Kiai Haji Abbas Abdul Jamil atau Abbas Buntet dari Jawa Barat, Jenderal TNI Purnawirawan M. Jusuf dari Sulawesi Selatan, Sultan Ibrahim Chaliluddin dari Kalimantan Timur, dan Letkol Moch. Sroedji dari Jawa Timur. Daftar ini terverifikasi identik di tiga sumber independen dan cocok pula dengan daftar yang dimuat di ensiklopedia daring.
Beberapa nama dalam daftar itu dikenal luas oleh masyarakat. Hoegeng Iman Santoso adalah mantan Kapolri kelima yang menjabat pada 1968 hingga 1971 dan menjadi simbol integritas dan kejujuran Polri. Margono Djojohadikusumo adalah pendiri sekaligus Presiden pertama Bank Negara Indonesia pada 1946 dan anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ali Sadikin adalah mantan Gubernur DKI Jakarta yang memodernisasi ibu kota, sementara Mohamad Roem adalah diplomat yang memimpin delegasi Indonesia dalam Perjanjian Roem-Roijen.
Dari kalangan ulama, terdapat Kiai Haji Yusuf Hasyim, pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng pada 1965 hingga 2006 dan putra bungsu Kiai Haji Hasyim Asy’ari, serta Kiai Haji Wasyid, pemimpin perlawanan rakyat dalam peristiwa Geger Cilegon 1888. Dua tokoh Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Abbas Abdul Jamil dan Kiai Haji Yusuf Hasyim, masuk dalam daftar tahun ini. Empat nama usulan DKI Jakarta disetujui, yakni Ali Sadikin, Hoegeng Iman Santoso, Sutan Takdir Alisjahbana, dan Mohamad Roem.
Dari 18 Menjadi 19 Nama
Perubahan jumlah dari 18 menjadi 19 menunjukkan keputusan akhir berada di tangan Presiden. Fadli Zon, yang juga menjabat Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, menyatakan pada 6 November bahwa Presiden telah memilih 18 tokoh dari yang memenuhi syarat. Rekomendasi dewan gelar sudah diserahkan ke Presiden di Istana Merdeka pada Rabu, 4 November, dengan dihadiri Fadli Zon, Mensesneg Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, melunakkan kepastian itu pada 9 November. Ia menyebut Kementerian Sosial mengusulkan 18 nama, yang berasal dari 10 usulan baru dan 30 usulan lama yang tersisa, tetapi menegaskan jumlah akhir belum pasti. Ia mengatakan jumlahnya bisa lebih atau bisa kurang, tergantung Presiden. Pernyataan itu terbukti benar ketika keputusan final menetapkan 19 nama.
Proses seleksi gelar Pahlawan Nasional berlangsung berjenjang. Usulan dari masyarakat dan pemerintah daerah diteliti oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi, lalu diteruskan ke Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat di Kementerian Sosial.
Setelah itu, sidang Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan menghasilkan rekomendasi kepada Presiden. Proses ini melibatkan akademisi, sejarawan, dan Kementerian Sosial, serta mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Beberapa nama sudah diusulkan berulang kali, bahkan sampai tujuh kali, sebelum akhirnya dipilih.
Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pemerintah merencanakan penganugerahan gelar kepada tokoh-tokoh dari berbagai daerah dan latar belakang profesi. Ia mengatakan setelah melalui proses panjang dan berjenjang, mulai dari pengusulan di daerah hingga tahap finalisasi oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, diputuskan sebanyak 19 orang menerima gelar Pahlawan Nasional tahun ini. Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Wahyu Yudhayana membacakan Keputusan Presiden dalam upacara tersebut.
Margono dan Sorotan Konflik Kepentingan
Nama Margono Djojohadikusumo menjadi sorotan karena ia adalah kakek Presiden Prabowo dari pihak ayah. Margono adalah pendiri Bank Negara Indonesia pada 1946, ayah dari Soemitro Djojohadikoesoemo, dan dua putranya gugur dalam Pertempuran Lengkong 1946. Ia diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Kiai Haji Sholeh Darat, dan kajiannya dilakukan oleh tim bentukan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Dinas Sosial Jawa Tengah menyebut keluarga Presiden semula belum berkenan Margono diajukan, tetapi pemerintah provinsi tetap meneruskan pengajuan itu.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan Margono memenuhi syarat dan diusulkan melalui mekanisme yang berlaku. Ia mengatakan Margono adalah salah satu yang memenuhi syarat dan diusulkan, serta menegaskan usulan berasal dari masyarakat dan pemerintah daerah, bukan keputusan pusat semata. Tidak ditemukan kritik formal atau tuduhan nepotisme dari tokoh atau lembaga tertentu dalam sumber-sumber yang diverifikasi hingga Selasa sore, sehingga artikel ini tidak menulis tuduhan tersebut sebagai fakta.
Sejarawan Tundjung Wahadi Sutirto dari Universitas Sebelas Maret menekankan bahwa penilaian harus benar-benar didasarkan pada bukti sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan semata-mata popularitas tokoh, desakan kelompok tertentu, atau kepentingan politik sesaat. Sebuah analisis media menambahkan bahwa hubungan keluarga calon dengan Presiden membuat kebutuhan akan keterbukaan proses menjadi semakin relevan, tetapi fakta itu tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya intervensi atau penyimpangan. Yang perlu diuji, menurut analisis itu, adalah apakah setiap calon dinilai dengan standar yang sama dan bukti sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan.
Prasetyo Hadi juga menyampaikan penghargaan khusus kepada Hoegeng Iman Santoso. Ia menyebut Hoegeng merupakan tokoh kepolisian yang hingga saat ini menjadi teladan bagi semua pihak, khususnya bagi institusi Kepolisian. Dalam upacara, Prabowo memimpin peserta mengheningkan cipta untuk mengenang dan menghormati arwah serta jasa para pahlawan bangsa yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan, kehormatan, dan kemajuan bangsa Indonesia.
Udin Bernas Tidak Masuk Daftar
Satu nama yang sempat ramai dibicarakan tetapi tidak masuk daftar final adalah wartawan Fuad Muhammad Syafruddin, yang dikenal sebagai Udin Bernas. Sejumlah media pra-upacara menulis seolah Udin masuk daftar 18 nama. Faktanya, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia baru mengusulkan Udin ke Kementerian Sosial pada 3 November 2026, dan berkasnya belum lengkap. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyatakan tahapan pengusulan 2026 sudah selesai dan daftar calon sudah berada di meja Presiden, sehingga Udin diminta disiapkan untuk periode berikutnya.
Udin adalah wartawan harian Bernas Yogyakarta yang dibunuh pada era Orde Baru karena tulisan-tulisan kritisnya. Usulan agar ia menjadi Pahlawan Nasional datang dari kalangan jurnalis, tetapi prosesnya belum selesai pada tahun ini. Artikel ini menegaskan Udin tidak termasuk dalam 19 nama 2026, agar pembaca tidak terkecoh oleh laporan pra-upacara yang keliru.
Peringatan Hari Pahlawan 2026 mengusung tema Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan. Pada Selasa pagi, Gus Ipul memimpin upacara ziarah nasional di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan, untuk mewakili Presiden. Wakil Menteri Sosial bersama pimpinan DPR dan MPR memimpin tabur bunga di laut, sementara kegiatan lain berlangsung di tempat berbeda. Prasetyo Hadi menutup keterangannya dengan harapan agar momentum ini menjadi refleksi bagi semua anak bangsa untuk terus berupaya memberikan yang terbaik bagi bangsa, negara, dan rakyat yang dicintai.
Comment