JAKARTA – Isu pencegahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bepergian ke luar negeri menguat sejak akhir pekan lalu, tetapi hingga Senin (9/11/2026) belum ada otoritas yang membenarkannya. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengaku belum mengetahui kebenaran kabar itu dan akan mengeceknya ke Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Direktorat Jenderal Imigrasi.
Kabar pencekalan itu beredar di tengah penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Tito, mantan Kapolri periode 2016-2019, disebut-sebut dalam spekulasi publik, tetapi Bareskrim Polri menegaskan belum ada pemanggilan ataupun penetapan tersangka terhadapnya.
Yusril: Saya Belum Bisa Jawab
Yusril menyampaikan hal itu pada Senin (9/11/2026), ketika dimintai tanggapan mengenai isu pencekalan Tito Karnavian yang beredar di tengah penanganan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Menurut Yusril, dirinya belum menerima laporan resmi mengenai status pencegahan tersebut.
“Kalau Pak Tito dicekal saya belum bisa jawabnya,” kata Yusril. Ia menyatakan akan melakukan pengecekan setelah kembali ke kantor untuk memperoleh kepastian dari pejabat yang berwenang.
Yusril menjelaskan bahwa dirinya belum mengetahui apakah otoritas Imigrasi telah menerbitkan keputusan pencegahan ke luar negeri terhadap Tito Karnavian. Ia mengarahkan wartawan untuk menanyakan langsung kepada Menteri Imigrasi atau Direktur Jenderal Imigrasi guna memastikan ada tidaknya perintah pencegahan atas nama Tito hingga hari ini.
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta instansi terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai isu tersebut. Tito pun belum menyampaikan pernyataan langsung soal isu ini.
Pencekalan sendiri tidak bisa dilakukan begitu saja. Aparat penegak hukum, seperti KPK, Kejaksaan Agung, dan Bareskrim, mengajukannya lewat Aplikasi Cekal Online milik Imigrasi. Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko pernah menegaskan bahwa Imigrasi hanya pelaksana teknis yang wajib menindaklanjuti permohonan dari penegak hukum.
Artinya, kepastian soal ada tidaknya pencegahan atas nama Tito berada di tangan Imigrasi dan penyidik pemohon. Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 yang mengubah Undang-Undang Keimigrasian mengatur bahwa pejabat Imigrasi dapat menolak keberangkatan seseorang yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan atas permintaan pejabat berwenang. Pencegahan berlaku paling lama enam bulan dan dapat diperpanjang paling lama enam bulan.
Kabar Penangkapan Sudah Dibantah
Isu penangkapan Tito lebih dulu dibantah. Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin pada Minggu (8/11/2026) menyebut kabar itu “tidak benar”. Hingga kini belum ada keterangan resmi yang menyatakan Tito ataupun mantan Kapolri Idham Azis dicekal, ditangkap, atau ditahan.
Humas Kementerian Dalam Negeri menyatakan Tito justru menghadiri silaturahmi bersama Presiden Prabowo Subianto di Hambalang pada Minggu (8/11/2026). Ia menghadiri acara itu bersama sejumlah mantan Kapolri, sehingga kabar penangkapan di Bandara Soekarno-Hatta dinyatakan hoaks.
Di tengah riuh itu, Tito tetap menjalankan tugasnya sebagai Mendagri. Pada Sabtu (7/11/2026), ia memimpin penguatan registrasi Perlindungan Sosial Digital untuk meningkatkan validasi penerima bantuan sosial sesuai skema UU Satu Data Indonesia.
Bareskrim pun meminta publik memverifikasi informasi sebelum memercayainya. Bareskrim menegaskan belum ada pemanggilan terhadap Tito maupun Idham Azis dalam kasus penyadapan tersebut.
Empat Pemicu Rumor
Nama Tito ikut terseret oleh empat pemicu yang saling bertumpuk, bukan lantaran bukti hukum. Pertama, Mahfud MD menyebut enam perwira ditangkap di rumah seorang mantan Kapolri. Ia tidak mengungkap nama pemilik rumah, sehingga publik menebak-nebak.
Kedua, politikus senior Akbar Faizal pada Jumat (7/11/2026) menulis, “Akhirnya Kapolri ‘Kedua’ Juga Digarap, Gelar Tikar!” Unggahan itu memicu beragam tafsir di media sosial.
Ketiga, Tito tak terlihat di silaturahmi Persatuan Purnawirawan Polri pada Rabu (5/11/2026). Keempat, sebuah akun Instagram menyebut ada menteri berinisial “TK” ditahan. Warganet lalu mengaitkan inisial itu dengan Tito. Faizal Assegaf bahkan mendesak Tito mengundurkan diri dari kursi Mendagri.
Namun, belum ada bukti resmi yang mengaitkan Tito dengan tindak pidana penyadapan itu. Bareskrim mengumumkan tiga tersangka pada 3 November 2026, dan satu tersangka bertambah pada 5 November 2026. Kini empat jenderal polisi berstatus tersangka: Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.
Mereka diduga menyadap lewat sistem LIMS tanpa mengikuti prosedur Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010, lalu menghapus berkas hasil sadapan sekitar Oktober 2026. Sasaran sadapan tak hanya Prabowo, tapi juga pejabat, politikus, jurnalis, dan pengusaha.
Sejumlah hal masih gelap: ada tidaknya permohonan cegah atas nama Tito, identitas pemilik rumah yang disebut Mahfud, serta motif dan isi sadapan. Istana mengaku belum mengetahui detailnya karena penyidikan masih berjalan.
Jangan Tertukar dengan Nusron Wahid
Perlu dibedakan, ada isu cekal lain yang terkonfirmasi, tetapi menyangkut menteri yang berbeda: Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan belum bisa mencekal Nusron bepergian ke luar negeri karena ia masih berstatus saksi, bukan tersangka, dalam dugaan kasus korupsi di Kementerian ATR/BPN.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan pada Senin (2/11/2026) bahwa berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pencegahan ke luar negeri hanya dapat diterapkan kepada seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam dugaan kasus korupsi senilai Rp106,3 miliar itu, Nusron masih berstatus saksi.
Nusron sendiri menyatakan dua kali absen dari panggilan KPK dan menegaskan perjalanan dinasnya ke luar negeri selalu disertai surat izin resmi. KPK meminta Nusron tetap kooperatif selama penyidikan berjalan.
Kini, perhatian tertuju pada pengecekan yang akan dilakukan Yusril ke Menteri Imigrasi dan Direktur Jenderal Imigrasi. Jawaban dari Imigrasi akan menentukan apakah isu pencekalan Tito benar adanya atau sekadar rumor yang berkembang di tengah kasus penyadapan. Rapat kerja Komisi III DPR dengan Kapolri Suyudi Ario Seto pada Kamis (12/11/2026) juga diperkirakan akan membahas perkembangan kasus penyadapan, termasuk soal siapa yang memerintahkan dan apa motifnya.
Comment