JAKARTA – Kabar pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu disambut gembira ribuan pegawai di seluruh Indonesia. Namun, pengangkatan itu tidak berlaku otomatis — ada mekanisme dan syarat yang harus dipenuhi, dan pelaksanaannya baru dimulai secara bertahap pada 1 Januari 2027.
Keputusan itu diambil dalam rapat koordinasi finalisasi pemerintah dan DPR RI di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2026). Keputusan diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Berbeda dengan kebijakan sebelumnya yang hanya mencakup guru, pengangkatan kali ini diperluas ke dosen, petugas pemadam kebakaran, Satpol PP, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis, pelayanan, dan pelaksana lainnya. “Setelah beberapa kali kita melakukan perhitungan, maka hari ini kita memutuskan PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu,” kata Prasetyo.
Tidak Otomatis, Ini Syaratnya
Payung hukum kebijakan ini adalah Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2026 tentang PPPK Paruh Waktu, yang ditandatangani Menteri PANRB Rini Widyantini pada 19 Juni 2026 dan diundangkan pada 26 Juni 2026. Pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu tidak dilakukan melalui seleksi baru, melainkan melalui mekanisme pengalihan status sebagaimana diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 peraturan tersebut.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif Fakrullah menegaskan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu sudah dapat dilakukan setelah masa kontrak satu tahun. Masa perjanjian kerja PPPK paruh waktu sendiri ditetapkan selama satu tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi kinerja.
Setidaknya ada empat hal yang menentukan apakah seorang PPPK paruh waktu bisa naik status. Pertama, masa kontrak satu tahun sudah dijalani. Kedua, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansinya mengusulkan pengangkatan.
Ketiga, tersedia anggaran untuk pengangkatan tersebut. Keempat, kinerja pegawai yang bersangkutan dinilai baik.
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja menekankan pengangkatan tidak berlangsung secara otomatis. “Pengangkatan dilakukan sesuai kebutuhan instansi, ketersediaan anggaran, dan kinerja yang bersangkutan,” tuturnya.
Tahapan pengalihan statusnya berjenjang. PPK mengusulkan pengangkatan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan hasil evaluasi kinerja, lalu mengusulkan rincian kebutuhan PPPK kepada Menteri PANRB. Menteri PANRB menetapkan rincian kebutuhan PPPK pada setiap instansi pemerintah, Kepala BKN memberikan pertimbangan teknis perubahan status, dan PPK menetapkan pengangkatan pegawai tersebut.
Siapa Saja yang Tercakup
PPPK paruh waktu merupakan skema kepegawaian yang dirancang sebagai solusi transisi dalam penataan tenaga non-ASN atau honorer. Status ini diberikan kepada warga negara Indonesia yang telah mengikuti seleksi pengadaan ASN tahun anggaran 2024, tetapi belum dapat diangkat menjadi PPPK karena keterbatasan formasi dan anggaran.
Tidak semua tenaga non-ASN dapat diangkat sebagai PPPK paruh waktu. Status tersebut hanya diberikan kepada yang terdaftar sebagai pegawai non-ASN dalam database BKN, mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 tetapi tidak lulus, atau mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK tahun anggaran 2024 namun belum memperoleh formasi dan belum dapat mengisi lowongan kebutuhan jabatan.
Jabatan yang dapat diisi PPPK paruh waktu adalah jabatan nonmanajerial sesuai kebutuhan instansi. Jabatan tersebut meliputi guru, dosen, tenaga kesehatan, pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, penata layanan operasional, serta jabatan nonmanajerial lainnya yang ditetapkan instansi pemerintah.
Berlaku Bertahap Mulai 1 Januari 2027
Prasetyo menegaskan keputusan penataan kepegawaian itu akan diberlakukan secara bertahap mulai 1 Januari 2027, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal negara. Artinya, tidak semua pegawai langsung berubah status pada November 2026. Keterangan resmi Sekretariat Negara pada 9 November 2026 juga menegaskan hal yang sama.
Skema paruh waktu sendiri hanya diberlakukan satu kali sebagai solusi transisi. Tidak ada rekrutmen PPPK paruh waktu baru pada 2026, karena tahun ini merupakan masa transisi untuk mengangkat pegawai honorer menjadi PPPK penuh. Dengan adanya revisi Undang-Undang ASN 2026 yang menghapus skema PPPK paruh waktu, ke depan sistem kepegawaian nasional hanya mengakui dua status ASN, yakni PNS dan PPPK penuh waktu.
Selain peningkatan status, pemerintah juga memberikan kesempatan kepada PPPK yang telah diangkat menjadi PPPK penuh waktu untuk mengikuti seleksi CPNS pada 2027. “Kemudian yang kedua, bagi saudara-saudara kita yang nanti sudah diangkat menjadi PPPK penuh waktu, maka akan diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti tes CPNS yang akan dimulai di tahun 2027,” kata Prasetyo. Pemerintah turut mempertimbangkan pengaturan khusus bagi bidang-bidang tertentu, terutama berkaitan dengan persyaratan batas usia apabila pegawai yang bersangkutan ingin mengikuti seleksi menjadi PNS.
Guru Non-ASN Diperpanjang, CPNS Dibuka November
Dalam kesempatan yang sama, pemerintah juga memutuskan memperpanjang masa kerja guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri dan telah terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), dengan masa perjanjian kerja berakhir pada Desember 2026. Kebijakan tersebut mencakup sekitar 172.323 guru, ditambah sekitar 2.482 guru di lingkungan Kementerian Agama. Perlakuan serupa juga akan diberikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga medis non-ASN.
Di sisi lain, pemerintah akan membuka rekrutmen CPNS yang proses pendaftarannya direncanakan mulai November 2026. Namun, sampai 9 November 2026, tanggal pasti pembukaan pendaftaran, jumlah formasi, daftar instansi, maupun persyaratan setiap jabatan belum diumumkan. Portal SSCASN milik BKN per 8 November masih menampilkan keterangan “Data tahapan belum tersedia”. Angka 4.770 formasi yang ramai beredar adalah kebutuhan sekolah kedinasan, bukan formasi CPNS umum.
Kepala BKN mengingatkan setiap PPPK paruh waktu agar menjaga integritas dan menunjukkan kinerja yang baik selama menjalankan tugas. Sebab pada akhirnya, pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu sangat ditentukan oleh ketersediaan anggaran, kebutuhan instansi, dan kinerja yang bersangkutan. Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2026 juga mengatur 13 kondisi pemberhentian PPPK paruh waktu, antara lain diangkat menjadi PPPK penuh waktu atau calon PNS, mengundurkan diri, dan mencapai batas usia pensiun.
Comment