JAKARTA – Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Asep Safrudin membantah kabar penangkapan dua mantan Kapolri terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Bantahan itu disampaikan saat Asep dikonfirmasi wartawan pada Minggu, 8 November 2026, di Jakarta.
“Tidak benar,” kata Asep singkat menanggapi kabar tersebut. Ia juga menegaskan, “Infonya tidak benar,” saat dikonfirmasi mengenai kabar penangkapan dua mantan Kapolri berinisial IA dan MTK, yang merujuk pada Idham Azis dan Tito Karnavian.
Kabar yang dibantah itu beredar di media sosial dan menyebut keduanya ditangkap atau ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus penyadapan. Asep tidak memberi penjelasan lebih lanjut mengenai asal kabar tersebut.
Mabes Polri menegaskan belum ada pemanggilan, pemeriksaan, ataupun penetapan tersangka terhadap Tito Karnavian maupun Idham Azis. Penyidikan kasus penyadapan tetap mengacu pada bukti material yang dimiliki penyidik.
Tersangka Penyadapan Tetap Empat
Bareskrim menegaskan tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal tetap empat orang. Keempatnya adalah Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.
Tiga tersangka pertama ditetapkan pada 3 November 2026, yakni Listyo yang merupakan mantan Kapolri, Ahrie yang menjabat Kepala Divisi Hukum Polri, dan Eko yang merupakan widyaiswara utama Sespim Lemdiklat Polri. Slamet Uliandi, mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri, menyusul sebagai tersangka keempat pada 5 November 2026.
Listyo, Ahrie, dan Eko ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Slamet Uliandi belum ditahan karena sakit pascastroke dan masih menjalani pemulihan.
Para tersangka disangkakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara, Pasal 332 KUHP dengan ancaman maksimal 6 tahun, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman maksimal 8 tahun.
Dugaan penyadapan berlangsung pada periode 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi, dan para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur sesuai Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan.
Sasaran dugaan penyadapan meliputi Presiden Prabowo serta sejumlah pihak lain, antara lain pejabat negara, elite partai politik, pengusaha, aktivis, dan media. Kasus ini terungkap setelah seorang petugas melaporkan dugaan praktik penyadapan pada 30 Oktober 2026, dan penanganannya masih berada pada tahap awal penyidikan.
Idham Azis Absen di Hambalang
Bantahan Kabareskrim itu muncul pada hari yang sama dengan pertemuan Presiden Prabowo dengan 10 mantan Kapolri di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Minggu, 8 November 2026. Idham Azis tidak hadir dalam pertemuan tersebut, begitu pula Listyo Sigit yang sedang ditahan.
Sepuluh mantan Kapolri yang hadir adalah Roesmanhadi, Roesdihardjo, Surojo Bimantoro, Da’i Bachtiar, Sutanto, Bambang Hendarso Danuri, Timur Pradopo, Sutarman, Badrodin Haiti, dan Tito Karnavian. Mereka adalah Kapolri periode 1998 hingga 2019.
Turut mendampingi Prabowo dalam pertemuan itu antara lain Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Panglima TNI Agus Subiyanto. Kapolri Suyudi Ario Seto juga hadir.
Keterangan resmi mengenai isi pertemuan hanya menyebut Prabowo dan para mantan Kapolri membahas berbagai isu yang tengah terjadi dan bertukar pandangan mengenai berbagai persoalan yang sedang berkembang. Istana baru merilis rekaman video bagian awal pertemuan tanpa suara pembicaraan, dan substansi diskusi belum diungkapkan ke publik.
Tidak ada penjelasan resmi yang ditemukan mengenai alasan ketidakhadiran Idham Azis, baik untuk pertemuan di Hambalang pada 8 November maupun untuk silaturahmi purnawirawan Polri bersama Kapolri Suyudi pada Kamis, 5 November 2026, yang juga tidak dihadiri Idham. Ketidakhadiran itu hanya dicatat sebagai fakta, tanpa alasan resmi yang diketahui.
Asal Isu Kapolri Kedua
Isu penangkapan mantan Kapolri lain dipicu unggahan politikus senior Akbar Faizal di akun X pribadinya pada Sabtu, 7 November 2026. Unggahan itu berbunyi, “Akhirnya Kapolri ‘Kedua’ Juga Digarap, Gelar Tikar!”
Unggahan Akbar Faizal sendiri tidak menyebut nama siapa pun. Kaitan ke Tito Karnavian dan Idham Azis merupakan tafsir warganet dan media, karena keduanya adalah pendahulu Listyo Sigit sebagai Kapolri, yakni Tito pada 2016 hingga 2019 dan Idham pada 2019 hingga 2021.
Akar spekulasi itu lebih awal lagi, yakni pernyataan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dalam sebuah siniar pada Selasa, 3 November 2026. Mahfud menyebut para jenderal yang terlibat dalam penyadapan terhadap Presiden ditangkap di dalam rumah mantan Kapolri.
Pernyataan Mahfud itu memicu pertanyaan mengenai identitas pemilik rumah yang dimaksud, dan kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, ikut disorot. Aktivis Guntur Romli menyebut lokasi penggerebekan bukan kediaman Listyo Sigit, melainkan rumah mantan Kapolri lainnya.
Narasi liar lain yang beredar di media sosial antara lain klaim mantan Kapolri dicegat di bandara saat hendak ke luar negeri. Semua klaim itu tidak terverifikasi dan hanya dilaporkan sebagai spekulasi media sosial, sehingga tidak ditulis sebagai fakta dalam pemberitaan ini.
Tito Masih Bertugas sebagai Mendagri
Fakta penyeimbang atas isu tersebut adalah Tito Karnavian masih menjalankan tugas sebagai Menteri Dalam Negeri pada Sabtu, 7 November 2026. Pada hari itu Tito memimpin penguatan registrasi Perlindungan Sosial Digital.
Tito juga sempat absen dari pertemuan Persatuan Purnawirawan Polri pada 5 November 2026. Ketidakhadiran itu dicatat sebagai bahan pembicaraan warganet, bukan sebagai bukti keterlibatan dalam kasus penyadapan.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto telah membentuk tim khusus untuk mengusut kasus penyadapan ini. Tim khusus tersebut dipimpin langsung Kabareskrim Komjen Asep Safrudin.
Komisi III DPR dan Kapolri dijadwalkan menggelar rapat kerja pada Kamis, 12 November 2026, untuk membongkar dalang dan motif kasus penyadapan. Rapat kerja itu baru bisa digelar Kamis karena masa sidang DPR baru dibuka pada Selasa, 10 November 2026.
Dengan bantahan resmi Kabareskrim ini, jumlah tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo tetap empat orang. Tidak ada tersangka baru yang ditetapkan hingga Minggu, 8 November 2026.
Comment