YOGYAKARTA – Indonesia menguasai lebih dari separuh pasokan nikel dunia dan menjadi motor utama rantai pasok kendaraan listrik global. Namun, di balik ledakan industri hilirisasi yang mencatat pertumbuhan ekonomi spektakuler, daerah-daerah penghasil nikel justru masih bergulat dengan kemiskinan, kerusakan lingkungan, hingga ketimpangan fiskal.
Fenomena tersebut menjadi sorotan utama dalam POLGOV Policy Forum bertajuk Adil Berbagi: Memastikan Pembagian Manfaat Mineral Kritis yang Berpihak pada Komunitas Lokal dan Berkelanjutan yang digelar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 26 Juni 2026.
Ketua Departemen Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM, Dr. Ari Dwipayana, mengungkapkan bahwa banyak pemerintah daerah merasa tidak memperoleh manfaat yang sebanding dengan besarnya kekayaan alam yang mereka hasilkan.
“Daerah menghasilkan triliunan rupiah dari sumber daya alam, tetapi kapasitas fiskalnya tetap terbatas. Mereka justru harus menanggung berbagai dampak sosial, lingkungan, dan kerusakan infrastruktur akibat aktivitas pertambangan, sementara ruang fiskal untuk mengatasinya sangat terbatas,” ujarnya.
Pertumbuhan Tinggi, Kemiskinan Tetap Membayangi
Dosen Ilmu Politik dan Pemerintahan UGM, Dr. Hasrul Hanif, menyebut kondisi tersebut sebagai paradox of plenty atau paradoks kelimpahan.
Menurutnya, provinsi-provinsi kaya nikel seperti Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia berkat pesatnya pembangunan industri smelter. Hingga 2025, Indonesia telah memiliki sekitar 75 smelter.
Namun, pertumbuhan ekonomi tersebut belum mampu menekan angka kemiskinan secara signifikan.
“Daerah yang kaya sumber daya justru masih menghadapi persoalan kesejahteraan masyarakat yang serius,” katanya.
Kurang dari 1 Persen Nikel untuk Transisi Energi
Peneliti Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, mengungkapkan fakta yang mengejutkan. Menurutnya, kurang dari satu persen produksi nikel Indonesia benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung transisi energi global, termasuk sebagai bahan baku kendaraan listrik.
“Jadi sebenarnya kita mengarah ke mana industri ini?” ujarnya mempertanyakan arah kebijakan hilirisasi nasional.
Iqbal menilai desain hilirisasi sejak awal belum berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Sebaliknya, manfaat terbesar justru dinikmati negara-negara pengimpor yang mengembangkan industri kendaraan listrik mereka menggunakan bahan baku asal Indonesia.
Masyarakat Adat Dinilai Belum Mendapat Perlindungan
Dosen Kajian Gender dan Antropologi Universitas Indonesia, Dr. Mia Siscawati, menilai pemerintah perlu memberikan pengakuan yang lebih kuat terhadap hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal yang hidup di sekitar kawasan pertambangan.
Menurutnya, pembangunan industri ekstraktif tidak boleh mengabaikan hak sosial, budaya, maupun ruang hidup masyarakat yang telah lama bermukim di wilayah tersebut.
Kerusakan Lingkungan hingga Krisis Kesehatan
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako, Prof. Moh. Ahlis Djirimu, memaparkan dampak ekologis dan kesehatan yang ditimbulkan industri smelter di Sulawesi Tengah.
Ia menjelaskan penggunaan air laut sebagai sistem pendingin smelter yang kemudian dibuang kembali ke laut menyebabkan perubahan suhu perairan sehingga merusak ekosistem terumbu karang dan mengganggu keanekaragaman hayati.
Akibatnya, nelayan harus melaut hingga sekitar 20 mil laut hanya untuk memperoleh hasil tangkapan yang layak.
Di sisi lain, aktivitas industri juga memicu meningkatnya kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang berdampak pada produktivitas masyarakat.
Benefit Sharing Jadi Solusi
Kepala Bappeda Halmahera Tengah, Husain Ali, menilai ketimpangan tersebut terjadi karena kapasitas kelembagaan pemerintah daerah belum cukup kuat untuk mengelola manfaat ekonomi dari hilirisasi.
Ia menawarkan pendekatan benefit sharing atau pembagian manfaat industri sebagai solusi agar hasil pembangunan dapat dinikmati masyarakat secara lebih merata.
Model tersebut mencakup tiga strategi utama, yakni investasi pada pengembangan sumber daya manusia (human capital investment), penguatan perlindungan sosial (social protection), serta pembangunan kesejahteraan yang inklusif.
SDM Menjadi Kunci
Direktur Energi, Sumber Daya Mineral, dan Pertambangan Bappenas, Togu Pardede, menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penentu agar pertumbuhan ekonomi benar-benar menciptakan kesejahteraan.
Menurutnya, tanpa keterlibatan masyarakat lokal dalam aktivitas ekonomi, pertumbuhan sebesar apa pun tidak akan mampu mengurangi kemiskinan.
“Selama SDM tidak mampu mengisi dan terlibat dalam proses pembangunan ekonomi, masyarakat akan tetap miskin,” tegasnya.
Forum tersebut menegaskan bahwa masa depan industri nikel Indonesia tidak hanya ditentukan oleh besarnya produksi maupun nilai ekspor. Keberhasilan hilirisasi juga akan diukur dari sejauh mana manfaat ekonomi dapat dibagikan secara adil kepada masyarakat lokal, sembari memastikan keberlanjutan lingkungan dan perlindungan hak-hak komunitas di daerah penghasil mineral kritis. (MS Network)
Comment