BOMBANA — Polemik utang daerah sebesar Rp210 miliar memicu gelombang protes mahasiswa di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra).
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Bombana menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Bombana, Senin (18/5/2026), sambil menyerukan evaluasi terhadap kinerja Bupati Bombana.
Aksi yang berlangsung sejak pukul 11.00 WITA itu mendapat pengamanan dari personel Satpol PP Bombana bersama aparat kepolisian guna memastikan situasi tetap aman dan kondusif.
Sekitar 30 massa aksi yang dikoordinir Juswiwing tiba di Kantor DPRD Bombana menggunakan enam unit sepeda motor dan satu mobil sound system.
Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti sejumlah kebijakan dan proyek pembangunan daerah yang dinilai tidak berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Sorotan utama massa aksi tertuju pada persoalan utang daerah Rp210 miliar yang dinilai harus dijelaskan secara terbuka kepada publik.
Mahasiswa mendesak pemerintah daerah membeberkan sumber pembiayaan, mekanisme pembayaran, serta dampaknya terhadap kondisi fiskal Kabupaten Bombana.
Selain itu, massa aksi juga meminta evaluasi terhadap sejumlah proyek pembangunan seperti pembangunan kolam renang anak dan GOR, penataan alun-alun, parkiran dan ruang terbuka hijau (RTH), pembangunan lanjutan bypass, peningkatan jalan, hingga pembangunan atap lapangan futsal dan Lapangan Arifai.
Mahasiswa juga mendesak DPRD Bombana untuk mengevaluasi kinerja Bupati Bombana agar lebih fokus dalam mengurus daerah dan menjawab berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Massa aksi diterima langsung Ketua DPRD Bombana, Iskandar, di aula Kantor DPRD Bombana.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD menyatakan akan meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan secara terbuka terkait berbagai proyek pembangunan dan persoalan utang daerah yang dipersoalkan mahasiswa.
DPRD juga berkomitmen mendorong evaluasi menyeluruh terhadap program pembangunan agar lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Menanggapi hal itu, mahasiswa kembali menegaskan agar DPRD Bombana benar-benar menjalankan fungsi pengawasan, termasuk melakukan evaluasi terhadap kinerja kepala daerah.
Aksi unjuk rasa berakhir sekitar pukul 13.15 WITA dalam kondisi aman, tertib, dan kondusif.
Kepala Satpol PP Bombana, H. Pajawa Tarika, mengatakan pengamanan dilakukan secara humanis dan persuasif bersama aparat kepolisian guna menjaga ketertiban umum selama aksi berlangsung.
“Personel Satpol PP bersama aparat Kepolisian melaksanakan pengamanan secara maksimal agar penyampaian aspirasi dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan tetap menjaga kondusivitas daerah,” ujarnya. (MS Network)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
Comment