KENDARI — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mulai menunjukkan keseriusan besar dalam membangun kekuatan ekonomi desa melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP).
Di tengah tekanan ekonomi global, ancaman perlambatan sektor tambang, dan tingginya ketergantungan daerah terhadap komoditas mentah, program koperasi ini diproyeksikan menjadi mesin baru penggerak ekonomi rakyat.
Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka (ASR) menegaskan bahwa saat ini sebanyak 75 unit Koperasi Merah Putih di Sultra telah siap beroperasi penuh. Jumlah tersebut menjadi bagian dari 771 unit koperasi yang sedang diproses pengembangannya di seluruh wilayah Bumi Anoa.
Menurut Andi Sumangerukka, progres pembangunan koperasi di Sultra menunjukkan perkembangan yang sangat cepat dibandingkan sejumlah daerah lain di Indonesia. Dari total koperasi yang dibangun, sebagian besar bahkan telah rampung secara fisik hingga 100 persen.
“Di Sulawesi Tenggara yang sudah operasional sudah seperti ini adalah 75 unit. Jadi dari jumlah yang sedang berproses yaitu 771 unit, yang 75 persen itu sudah rampung 100 persen secara fisik,” ujar Andi Sumangerukka usai mengikuti peresmian operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh Presiden RI secara virtual di Kendari, Sabtu (16/5/2026).
Pemerintah daerah kini mulai memasuki tahap paling menentukan, yakni pengisian komoditas pangan dan sembako ke seluruh jaringan koperasi agar aktivitas ekonomi segera bergerak di tingkat desa dan kelurahan.
Pemprov Sultra menargetkan distribusi logistik sembako mulai berjalan pada pekan kedua Juli 2026. Jika tahapan ini berjalan lancar, koperasi tidak hanya menjadi tempat simpan pinjam, tetapi juga berubah menjadi pusat distribusi kebutuhan pokok masyarakat, sekaligus pengendali ekonomi lokal.
“Nanti sembakonya akan di-drop ke pusat koperasi. Jadi fungsinya memang untuk memperkuat ketahanan pangan dan kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Langkah agresif Pemprov Sultra itu sekaligus menjadi jawaban atas tantangan ekonomi desa yang selama ini masih bergantung pada tengkulak, rantai distribusi panjang, dan lemahnya akses pasar masyarakat kecil.
Tidak hanya itu, Pemerintah Provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota juga mulai membuka aset-aset strategis untuk mendukung percepatan operasional koperasi. Mulai dari lahan, gedung, hingga fasilitas milik pemerintah disiapkan untuk memperkuat keberlangsungan program tersebut.
“Iya, karena ada beberapa daerah yang kesulitan mencari aset. Maka provinsi dan kabupaten/kota ikut menyiapkan aset yang dimiliki pemerintah untuk koperasi,” kata Andi Sumangerukka.
Di balik percepatan pembangunan itu, Sulawesi Tenggara ternyata mencatat capaian yang cukup mengejutkan.
Berdasarkan data perkembangan KDMP/KKMP per 7 Mei 2026, seluruh desa dan kelurahan di Sultra kini telah memiliki koperasi Merah Putih berbadan hukum.
Totalnya mencapai 2.273 koperasi berbadan hukum yang tersebar di berbagai wilayah Sulawesi Tenggara. Angka tersebut menjadikan Sultra sebagai salah satu daerah dengan percepatan legalisasi koperasi desa paling progresif secara nasional.
Capaian ini dinilai menjadi fondasi penting untuk membangun sistem ekonomi desa yang lebih mandiri, terstruktur, dan memiliki akses lebih luas terhadap pasar nasional bahkan internasional.
Salah satu contoh paling mencolok datang dari Desa Awunio, Kabupaten Konawe Selatan. Koperasi Desa Merah Putih Awunio berhasil melakukan ekspor perdana arang tempurung kelapa sebanyak 50 ton ke China melalui Pelindo TPK Kendari pada Februari 2026.
Ekspor tersebut tidak hanya bernilai miliaran rupiah, tetapi juga membuka peluang kerja baru bagi masyarakat desa.
Keberhasilan itu menjadi bukti bahwa koperasi desa bukan lagi hanya dipandang sebagai organisasi administratif, tetapi sudah masuk langsung ke rantai bisnis ekspor global.
Keberhasilan KDMP Awunio mulai memunculkan optimisme baru bahwa desa-desa di Sultra sebenarnya memiliki potensi ekonomi besar apabila didukung akses pasar, logistik, standardisasi produk, dan tata kelola yang baik.
Selain sektor ekspor, koperasi Merah Putih juga mulai diarahkan masuk ke rantai pasok program strategis pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pemerintah Kota Kendari bahkan telah mendorong agar bahan baku program MBG diprioritaskan berasal dari masyarakat lokal melalui koperasi.
Skema ini dipandang mampu menciptakan perputaran ekonomi yang lebih sehat karena petani, nelayan, UMKM pangan, dan koperasi lokal akan menjadi pemasok utama kebutuhan masyarakat.
Tidak berhenti di sektor pangan, koperasi Merah Putih juga mulai merambah sektor energi. Sebanyak 100 koperasi di Sulawesi Tenggara telah mengajukan kemitraan dengan PT Pertamina (Persero).
Dari jumlah tersebut, sekitar 30 pengajuan sudah memasuki tahap tindak lanjut. Jika terealisasi, koperasi desa berpotensi menjadi pusat distribusi energi masyarakat di wilayah pelosok.
Namun di tengah optimisme besar itu, tantangan serius masih membayangi.
Meski seluruh koperasi telah berbadan hukum, koperasi yang benar-benar aktif menjalankan usaha diperkirakan masih berada di bawah 21 persen. Masalah kualitas sumber daya manusia, lemahnya tata kelola, keterbatasan akses pasar, hingga minimnya konektivitas internet masih menjadi hambatan utama.
Wilayah kepulauan dan daerah terpencil seperti Konawe Kepulauan dan Kolaka Timur masih menghadapi persoalan jumlah anggota koperasi yang terbatas serta akses ekonomi yang belum stabil.
Digitalisasi koperasi juga belum berjalan maksimal. Implementasi QRIS, pelaporan digital, pencatatan transaksi real time, hingga audit internal masih terkendala jaringan internet dan blank spot di banyak desa.
Karena itu, pemerintah daerah mulai mendorong kerja sama dengan operator telekomunikasi agar agenda digitalisasi koperasi tidak berhenti di atas kertas.
Penguatan kapasitas SDM juga menjadi perhatian serius. Pengurus koperasi didorong mengikuti pelatihan intensif mulai dari tata kelola keuangan, penyusunan bisnis, manajemen risiko, pengendalian internal, hingga strategi ekspor dan negosiasi pasar.
Pemerintah berharap koperasi di Sultra tidak hanya bertahan sebagai lembaga ekonomi kecil, tetapi mampu naik kelas menjadi pemain besar dalam rantai industri pangan, energi, perdagangan, hingga ekspor.
Dukungan lembaga keuangan seperti Bank Sultra juga mulai diarahkan untuk memperkuat ekosistem koperasi melalui layanan digital, virtual account, QRIS, hingga instrumen pengawasan transaksi.
Dengan pembangunan fisik yang terus berjalan, dukungan APBN, legalitas yang telah tuntas, peluang ekspor yang mulai terbuka, serta integrasi dengan program nasional, Koperasi Merah Putih kini dipandang sebagai proyek besar transformasi ekonomi desa di Sulawesi Tenggara.
Jika berhasil dijalankan secara konsisten dan profesional, koperasi-koperasi tersebut bukan hanya menjadi pusat distribusi sembako, tetapi juga dapat berubah menjadi benteng ekonomi rakyat di tengah ancaman krisis global dan ketidakpastian ekonomi nasional. (MS Network)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
Comment