KENDARI — Di tengah optimisme pemerintah menjaga laju ekonomi daerah, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Sulawesi Tenggara (Sultra) mulai menghadapi tekanan serius.
Pasalnya, penyaluran Dana Desa mengalami kontraksi drastis hingga 62,79 persen pada 2026, memicu kekhawatiran terhadap keberlangsungan program pembangunan di ribuan desa.
Situasi itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tenggara bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Sultra pada 6 Mei 2026. Forum tersebut membedah kondisi fiskal daerah sekaligus mengungkap berbagai tantangan operasional pelaksanaan APBN di lapangan.
Hingga awal Mei 2026, realisasi belanja negara di Sulawesi Tenggara tercatat mencapai Rp7,23 triliun atau 34,52 persen dari total pagu anggaran. Kinerja ini ditopang pertumbuhan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar 40,99 persen, terutama dari lonjakan belanja modal dan belanja barang.
Peningkatan itu menunjukkan efisiensi anggaran yang diterapkan sejak tahun sebelumnya mulai memberikan dampak terhadap percepatan serapan anggaran.
Meski demikian, pemerintah pusat tetap menerapkan pengetatan belanja, termasuk pembatasan perjalanan dinas sejak April 2026 sebagai bagian dari strategi penguatan prioritas pembangunan nasional.
Memasuki triwulan kedua 2026, pemerintah mematok proyeksi realisasi anggaran sebesar Rp3,52 triliun. Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) diproyeksikan mencapai Rp6,16 triliun hingga akhir triwulan II meskipun pagu TKD tahun ini turun menjadi Rp26,55 triliun.
Namun di balik angka-angka optimistis tersebut, kondisi Dana Desa justru menjadi alarm serius.
Alokasi Dana Desa tahun ini anjlok tajam setelah sebagian anggarannya dialihkan untuk mendanai program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Dampaknya, hingga awal Mei 2026, baru Rp119,64 miliar atau sekitar 22,33 persen Dana Desa yang berhasil disalurkan kepada 1.034 desa di 13 kabupaten.
Bahkan, dua daerah di Sulawesi Tenggara yakni Kabupaten Buton Tengah dan Konawe Kepulauan dilaporkan belum memulai proses pencairan sama sekali.
“Kondisi ini berpotensi menghambat berbagai program pembangunan desa, mulai dari infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga program padat karya yang selama ini bergantung pada Dana Desa sebagai sumber utama pembiayaan,” demikian ulasan di forum tersebut yang disiarkan Humas DJPB Senin (11/5/2026).
Tidak hanya itu, penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik juga masih tertahan akibat belum terbitnya regulasi teknis terbaru dari Kementerian Keuangan.
Persoalan lain muncul dari blokir pagu anggaran DK/TP senilai Rp22,53 miliar pada tiga satuan kerja. Hambatan ini berdampak langsung pada keterlambatan penunjukan pejabat pengelola keuangan sehingga memperlambat proses pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Meski dihadapkan pada berbagai tekanan fiskal, roda ekonomi Sulawesi Tenggara masih menunjukkan daya tahan.
Hal itu tercermin dari realisasi kontrak yang mencapai Rp535,52 miliar. Selain itu, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah menyentuh Rp1,93 triliun, sementara pembiayaan Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp45,19 miliar.
Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara dan Bank Indonesia menegaskan bahwa sinergi antarlembaga menjadi langkah penting untuk mengurai hambatan birokrasi sekaligus memastikan APBN tetap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Namun, di tengah realisasi anggaran yang terus dipacu, pemangkasan Dana Desa dalam skala besar menjadi sinyal bahwa desa-desa di Sulawesi Tenggara kini sedang menghadapi ancaman perlambatan pembangunan yang tidak bisa dianggap sepele. (MS Network)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
Comment