JAKARTA – Di tengah ledakan investasi smelter dan euforia hilirisasi nikel, Indonesia justru dinilai masih terjebak dalam pola industrialisasi dangkal.
Pertumbuhan industri pengolahan nikel disebut belum benar-benar memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal maupun membangun kemandirian industri nasional.
Direktur Kolaborasi Internasional INDEF, Imaduddin Abdullah, menilai hilirisasi nikel saat ini masih didominasi investasi asing yang fokus membangun smelter dan mengekspor produk olahan, tanpa dibarengi transfer teknologi, penguatan industri domestik, dan peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal.
“Indonesia hanya mendapatkan lagu lama. Enclave lama berganti menjadi green enclave—hijau dalam narasi, tetapi tetap enclave dalam hasil pembangunan,” kata Imaduddin dalam webinar Menggali Wawasan Tata Kelola Mineral Kritis di Indonesia: Progres dan Perspektif, Rabu (6/5/2026).
Menurutnya, hilirisasi tidak cukup hanya mengejar angka investasi dan pertumbuhan ekspor.
Indonesia harus mulai masuk ke tahap capabilities capture, yakni memperkuat kemampuan industri nasional melalui riset dan pengembangan (R&D), penguatan pemasok lokal, pelatihan tenaga kerja berkelanjutan, hingga alih teknologi dan manajemen.
Sorotan tajam juga diarahkan pada minimnya dampak hilirisasi terhadap masyarakat di daerah penghasil nikel. Meski smelter tumbuh pesat, tenaga kerja lokal disebut belum menjadi pemain utama di kawasan industri tambang.
Industri nikel modern saat ini membutuhkan pekerja dengan kemampuan teknis, digital, geospasial, hingga standar keselamatan kerja tinggi. Namun di sisi lain, mayoritas tenaga kerja di wilayah tambang masih memiliki tingkat pendidikan di bawah SMA atau sederajat.
INDEF mencatat kebutuhan tenaga kerja berpendidikan tinggi di sektor ini mencapai 72,3 persen, sementara ketersediaannya baru sekitar 12,74 persen. Kesenjangan itu membuat banyak perusahaan lebih memilih mendatangkan pekerja dari luar daerah dibanding merekrut warga lokal.
Kondisi tersebut dinilai memperlihatkan bahwa nilai tambah nikel belum otomatis berubah menjadi nilai tambah bagi SDM Indonesia, khususnya di daerah penghasil tambang seperti Sulawesi dan Maluku.
INDEF juga mengkritik desain kebijakan hilirisasi yang dinilai belum tegas mewajibkan penyerapan tenaga kerja lokal berkualitas. Kurikulum pendidikan vokasi seperti SMK, politeknik, dan balai latihan kerja disebut masih tertinggal dari kebutuhan industri smelter modern.
Selain itu, investasi asing di sektor nikel juga dianggap belum dibarengi kewajiban transfer teknologi dan peningkatan kapasitas pekerja lokal secara serius.
Koordinasi antara kementerian dan pemerintah daerah pun disebut masih berjalan sendiri-sendiri tanpa indikator yang sinkron.
Di tengah derasnya arus investasi mineral kritis, lemahnya pengawasan perlindungan tenaga kerja di kawasan industri tertutup turut menjadi perhatian. Pemerintah daerah juga dinilai belum memiliki kapasitas yang cukup untuk mengimbangi laju ekspansi industri nikel.
Jika kondisi ini terus berlangsung, hilirisasi nikel dikhawatirkan hanya melahirkan pertumbuhan ekonomi jangka pendek tanpa menciptakan transformasi industri nasional yang berkelanjutan. (MS Network)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
Comment