KENDARI — Wali Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) Siska Karina Imran secara terbuka mengakui kinerja pemerintahannya belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi masyarakat.
Pengakuan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Kendari terkait rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025, Selasa (28/4/2026).
Di hadapan pimpinan dan anggota DPRD yang dipimpin La Ode Muh Inarto, Siska menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang masih membelit Kota Kendari, mulai dari pengelolaan sampah, pengendalian banjir, hingga kondisi infrastruktur yang dinilai belum optimal.
Ia menegaskan, berbagai catatan dari DPRD akan menjadi bahan evaluasi penting untuk memperbaiki kinerja pemerintahan ke depan.
“Capaian pembangunan belum sepenuhnya menjawab harapan masyarakat. Ini menjadi perhatian serius kami untuk segera dibenahi,” ujarnya.
Ke depan, Pemkot Kendari berkomitmen mempercepat pembenahan, terutama pada sektor infrastruktur dasar dan lingkungan hidup. Langkah yang disiapkan antara lain perbaikan sistem drainase, penguatan pengelolaan persampahan, serta revitalisasi ruang terbuka hijau dan taman kota.
Selain itu, pemerintah juga akan mendorong inovasi serta kolaborasi lintas sektor guna mempercepat pembangunan, termasuk optimalisasi pelayanan publik berbasis teknologi.
Sementara itu, Ketua DPRD Kendari, La Ode Muh Inarto, menegaskan bahwa rekomendasi yang disampaikan merupakan bagian dari mekanisme evaluasi yang konstruktif.
Hal senada disampaikan Ketua Panitia Khusus LKPJ, Muslimin, yang menyebut pembahasan LKPJ bertujuan memperkuat kinerja pemerintah daerah, bukan mencari kesalahan.
DPRD akhirnya menerima LKPJ Wali Kota Kendari Tahun 2025 dengan sejumlah catatan strategis.
Namun, pengakuan Wali Kota menjadi sinyal kuat bahwa tantangan pembangunan di Kendari masih besar dan membutuhkan langkah konkret yang lebih cepat dan terukur. (MS Network)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
Comment