KENDARI – Ketahanan fiskal Sulawesi Tenggara (Sultra) tengah diuji di tengah tekanan global yang kian tak menentu.
Di balik pertumbuhan ekonomi yang masih solid, sejumlah indikator justru memunculkan sinyal peringatan serius.
Fakta ini mengemuka dalam Rapat Komite ALCo Regional yang digelar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Sultra belum lama ini.
Rapat strategis ini dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil DJPb Sultra, Iman Widhiyanto, yang menegaskan pentingnya kewaspadaan fiskal daerah itu.
Tekanan Global Menghantam, Sultra Masih Bertahan
Iman Widhiyanto menegaskan bahwa konflik geopolitik global terus memicu fluktuasi harga minyak dan menekan nilai tukar rupiah. Meski ekonomi nasional masih tumbuh 5,11% pada 2025, risiko eksternal belum mereda.
Di tingkat daerah, Sultra menunjukkan resiliensi dengan pertumbuhan ekonomi triwulan IV-2025 mencapai 5,94% (y-on-y), ditopang sektor pertambangan dan konstruksi.
“Namun, di balik angka tersebut, terdapat sinyal bahaya: surplus neraca perdagangan Sultra pada Januari 2026 merosot tajam hingga 56,45% dibandingkan tahun sebelumnya,” ujarnya dikutip Jumat (17/4/2026).
Penerimaan Negara Naik, Tapi “Bocor” di Restitusi
Kinerja penerimaan negara memang terlihat impresif.
Hingga Februari 2026, realisasi pendapatan negara di Sultra melonjak 50,72% (yoy) menjadi Rp747,4 miliar.
Kepala KPP Pratama Kendari melaporkan pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 15%, dengan sektor pertambangan masih menjadi tulang punggung.
Sementara itu, KPPBC TMP C Kendari mencatat devisa ekspor naik 13% menjadi USD281 juta, didominasi produk hilirisasi nikel seperti stainless steel dan ferronickel.
Kontribusi PNBP dari KPKNL Kendari dan KPPN Baubau juga menunjukkan kinerja optimal, terutama dari pemanfaatan aset negara dan jasa kepelabuhanan.
Namun, kondisi ini tidak sepenuhnya aman.
Kepala KPP Pratama Kolaka mengungkapkan tingginya angka restitusi pajak di awal tahun yang mencapai Rp46,27 miliar. Akibatnya, penerimaan netto justru mengalami kontraksi.
Risiko lain juga mengintai, mulai dari perpindahan wajib pajak ke unit vertikal lain hingga dampak kebijakan penertiban kawasan hutan terhadap basis pajak.
THR Dikebut, Dana Desa Tersendat
Menjelang Idulfitri, percepatan belanja negara menjadi fokus utama.
KPPN Kendari melaporkan penyaluran THR untuk satker pusat telah mencapai hampir 90% dan berjalan lancar.
Namun, untuk pemerintah daerah, penyaluran masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP). Kendala juga terjadi di Bombana terkait dokumen DBH Pajak, meski kini dalam tahap percepatan rekonsiliasi.
Di sisi lain, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) rata-rata telah melampaui 15%. Meski demikian, sejumlah hambatan masih muncul, terutama pada Dana Desa di wilayah KPPN Raha dan Baubau.
Di Baubau, sebanyak 70 desa di Kabupaten Wakatobi masih dalam proses verifikasi dokumen.
Ketergantungan Tambang Jadi Titik Lemah
Seorang ahli lokal dari Universitas Halu Oleo menyoroti kerentanan struktural ekonomi Sultra.
Menurutnya, ketergantungan pada sektor pertambangan dan ekspor membuat daerah ini sangat rentan terhadap gejolak eksternal.
Ia juga mengungkap adanya pergeseran pola inflasi.
Jika sebelumnya didominasi bahan pangan seperti beras, kini tekanan inflasi lebih dipicu oleh tarif listrik, harga emas, dan biaya angkutan udara.
Untuk jangka panjang, pemerintah daerah didorong memperkuat kemandirian fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan inovasi pengelolaan keuangan, guna mengurangi ketergantungan pada transfer pusat.
Waspada, Tapi Tetap Optimistis
Pada kesempatan itu, Iman Widhiyanto menyampaikan apresiasi atas sinergi seluruh unit vertikal Kementerian Keuangan di Sultra.
Ia menegaskan bahwa pengawalan ketat terhadap penyaluran THR dan TKD menjadi kunci menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“Sinergi dan kewaspadaan adalah kunci. Kita harus memastikan seluruh instrumen fiskal bekerja optimal di tengah ketidakpastian global,” tegasnya.
Di tengah tekanan dan sinyal peringatan yang muncul, Sultra memang masih bertahan. Namun, tanpa pembenahan struktural, alarm fiskal yang mulai berbunyi bisa berubah menjadi krisis nyata. (MS Network)
Comment