KENDARI – Program Makan Bergizi (MBG) di Sulawesi Tenggara mulai menunjukkan skala besar yang mencengangkan.
Hingga awal Mei 2026, program prioritas nasional ini telah menjangkau 667.305 penerima manfaat di seluruh kabupaten dan kota di Sultra, dengan total anggaran yang telah tersalurkan mencapai Rp725,41 miliar.
Data tersebut diungkap Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara dalam siaran persnya, Rabu, 6 Mei 2026.
Program ini menyasar peserta didik, balita, ibu hamil dan menyusui, hingga tenaga kependidikan sebagai bagian dari strategi besar pemerintah membangun kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi.
Masifnya pelaksanaan MBG di Sultra didukung oleh 273 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 17 kabupaten/kota.
Kota Kendari menjadi daerah dengan konsentrasi layanan terbesar sekaligus penerima manfaat terbanyak, mencapai lebih dari 102 ribu orang. Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Konawe dan Kabupaten Muna.
Tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan dan pendidikan, program ini juga memicu efek ekonomi yang besar. Sedikitnya 12.600 tenaga kerja telah terserap melalui pelaksanaan MBG yang melibatkan kolaborasi lintas sektor, termasuk dukungan TNI dan Polri.
Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara, Iman Widhiyanto menyebut capaian tersebut sebagai hasil sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh mitra pelaksana di lapangan.
“Program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi daerah melalui keterlibatan tenaga kerja dan pelaku usaha lokal. Kami akan turut mendukung agar program ini berjalan optimal, akuntabel, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Meski demikian, pelaksanaan MBG masih menghadapi berbagai tantangan serius. Pemerintah harus memastikan ketersediaan bahan baku di tengah fluktuasi harga pasar serta keterbatasan pasokan di sejumlah wilayah. Tantangan lain muncul di daerah kepulauan yang memiliki kondisi geografis lebih kompleks.
Selain itu, aspek kesehatan dan lingkungan juga menjadi perhatian utama, mulai dari kewajiban Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), hingga ketersediaan energi seperti gas dan BBM untuk operasional SPPG di wilayah luar perkotaan.
Pemerintah juga menaruh fokus besar pada keterlibatan UMKM dan optimalisasi sumber daya lokal agar program MBG menciptakan multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Ke depan, arah kebijakan MBG di Sulawesi Tenggara akan dipusatkan pada peningkatan kualitas layanan, perluasan jangkauan penerima manfaat, serta penguatan keberlanjutan program.
“Kami berharap pelaksanaan MBG semakin efektif, tepat sasaran dan disiplin dalam pengelolaan keuangannya sesuai ketentuan yang berlaku. Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar program ini terus berkembang dan adaptif terhadap berbagai tantangan,” tambah Kepala Kanwil DJPb Sultra.
Dengan cakupan yang kini telah menyentuh seluruh wilayah Sulawesi Tenggara, Program MBG dinilai menjadi salah satu program sosial terbesar yang sedang berjalan di daerah, sekaligus fondasi penting dalam membangun generasi sehat dan produktif di masa depan. (MS Network)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
Comment