News
Beranda / News / Jumlah Menteri Digugat ke MK, Diminta Dibatasi 34 Orang

Jumlah Menteri Digugat ke MK, Diminta Dibatasi 34 Orang

Presiden Prabowo Subianto saat pelantikan menteri Kabinet Merah Putih
Presiden Prabowo Subianto saat pelantikan menteri Kabinet Merah Putih. Sumber: Carifakta

JAKARTA – Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara resmi digugat ke Mahkamah Konstitusi. Dua warga negara meminta majelis hakim mengembalikan batasan jumlah menteri menjadi maksimal 34 orang. Permohonan uji materiil itu tercatat dengan Nomor Perkara 429/PUU-XXIV/2026 pada Senin, 16 November 2026. Perkara ini baru diregistrasi dan belum ada sidang maupun putusan.

Para pemohon menilai penghapusan batas maksimal jumlah menteri menimbulkan ketidakpastian hukum dan membebani anggaran negara. Dalam dokumen permohonannya, mereka menyebut pembentukan 49 kementerian jauh melampaui batas sebelumnya. Pemerintah, DPR, dan Istana belum memberikan tanggapan atas gugatan ini hingga Selasa, 17 November 2026.

Gugatan Terdaftar di MK

Permohonan tercatat di laman registrasi perkara Mahkamah Konstitusi pada Senin, 16 November 2026, pukul 06.00 WIB. Pemohon pertama adalah Dimas Yoga Pratama, sedangkan pemohon kedua adalah Syamsul Jahidin, seorang advokat sekaligus mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur. Dimas Yoga Pratama dikenal sebagai pengamat tata kelola pemerintahan. Keduanya menggugat sebagai warga negara pembayar pajak.

Perkara ini menguji Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Status perkara masih pada tahap awal: Mahkamah Konstitusi masih harus memeriksa dan mempertimbangkan argumentasi para pemohon sebelum menentukan sikap. Gugatan ini belum merupakan putusan hukum, dan belum ada jadwal sidang yang diumumkan.

Pada hari yang sama, Syamsul Jahidin juga tercatat sebagai pemohon perkara 430/PUU-XXIV/2026, yang menguji aspek formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia bersama Kharisma Jomenta Surbakti. Perkara itu berbeda dari gugatan Pasal 15 dan tidak memengaruhi jalannya perkara 429. Mahkamah Konstitusi akan memeriksa kelengkapan berkas dan kedudukan hukum para pemohon sebelum menetapkan jadwal sidang pendahuluan.

Gempa M7,1 Guncang Maluku Tenggara, Tak Berpotensi Tsunami

Pasal 15 yang Dipersoalkan

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 sebelumnya membatasi jumlah kementerian paling banyak 34. Ketentuan itu diubah melalui Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024, yang menghapus batas maksimal dan menyerahkan jumlah kementerian pada kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden. Perubahan itu membuka ruang bagi pembentukan kabinet yang jauh lebih besar dari sebelumnya.

Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo, jumlah kementerian konsisten dibatasi pada angka 34. Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto kini beranggotakan 49 kementerian berdasarkan dokumen permohonan pemohon. Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga yang berwenang menguji apakah ketentuan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Alasan Pemohon: Beban Fiskal

“Penghapusan batas maksimal jumlah kementerian memperluas ruang diskresi Presiden secara signifikan yang termanifestasi dalam pembentukan 49 kementerian yang jauh melampaui batas sebelumnya, menimbulkan beban APBN dan potensi inefisiensi birokrasi,” tulis pemohon dalam dokumen permohonannya. Para pemohon menilai pembengkakan kabinet menciptakan beban pengeluaran rutin jangka panjang yang mempersempit ruang fiskal negara. Dokumen permohonan menyebut defisit APBN 2026 diproyeksikan 2,85 persen terhadap produk domestik bruto.

Pemohon juga membandingkan jumlah kementerian Indonesia dengan sejumlah negara lain. Brasil memiliki 31 kementerian, Filipina 22 departemen eksekutif, Korea Selatan 19 kementerian, Meksiko 19 sekretariat, Turki 17 kementerian, Amerika Serikat 15 departemen, dan Argentina 7 kementerian. Berdasarkan perbandingan itu, pemohon menyebut Indonesia menjadi salah satu kabinet presidensial terbesar di dunia. Perbandingan dan angka defisit tersebut berasal dari dokumen permohonan pemohon, bukan temuan independen.

Belum Ada Tanggapan Pemerintah

Dalam petitumnya, para pemohon meminta Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai bahwa jumlah keseluruhan menteri dibatasi paling banyak 34 orang. Mereka juga meminta Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh permohonan dan memuat putusan nantinya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Petitum itu bertujuan menjaga efektivitas pemerintahan dan kesehatan fiskal nasional.

Indonesia Lolos Piala Asia U-17 Usai Bantai Afghanistan 4-0

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah, DPR, maupun Istana atas gugatan tersebut. Semua pemberitaan yang tersedia sejauh ini hanya memuat dalil pemohon yang bersumber pada laman Mahkamah Konstitusi. Proses pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi akan berlanjut ke tahap pemeriksaan, dan hasilnya baru akan diketahui setelah majelis hakim memutus perkara ini.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *