JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akhirnya buka suara. Setelah seharian menjadi sorotan karena Istana menyebut ia telah menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto, Gibran berbicara kepada wartawan di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (10/11/2026) sore, dan menegaskan pilihannya: tetap berjuang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pernyataan itu menjadi pernyataan langsung pertama Gibran sejak dinamika soal nasibnya memanas. Sejak pagi, berbagai pihak menanti apakah ia akan mengundurkan diri, sementara DPR menyiapkan hak menyatakan pendapat (HMP) dan Mahkamah Agung (MA) merilis putusan lengkap yang memerintahkan pencabutan surat keterangan penyetaraan ijazahnya. Gibran memilih jalur hukum, bukan pengunduran diri.
“Saya menghormati seluruh apresiasi kritik dan saran dari masyarakat terkait dinamika saat ini, saya tidak ingin dinamika menjadi polemik politik berkepanjangan,” ujar Gibran di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa.
Ia menegaskan akan mengikuti saran Presiden Prabowo. “Beliau memberi saran dan masukan terkait dinamika, salah satunya agar saya tetap fight di PTUN,” kata Gibran. Hingga Selasa malam, tidak ada surat pengunduran diri resmi yang ditampilkan atau dipublikasikan ke DPR maupun MPR.
Gibran Buka Suara di Kantor Wapres
Gibran berbicara kepada wartawan setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan kepada publik bahwa Gibran telah menyampaikan niat mundur kepada Prabowo dalam pertemuan sekitar dua setengah jam di Istana, Selasa pagi. Prasetyo juga meluruskan bahwa tidak benar Presiden menolak niat tersebut, dan menyebut Gibran memohon kesempatan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui PTUN.
Pernyataan Gibran sore ini menegaskan arah yang ia pilih. Ia tidak mengumumkan pengunduran diri, melainkan menegaskan akan berjuang di jalur hukum. Pilihan itu sekaligus menjawab spekulasi yang berkembang sepanjang hari tentang apakah niat mundur yang disampaikan ke Prabowo akan segera diwujudkan dalam surat resmi.
Sejak putusan MA dirilis lengkap, tekanan kepada Gibran datang dari berbagai arah. Sebanyak 50 anggota dari enam fraksi DPR disebut mengusulkan HMP, sementara sejumlah partai mendesak Gibran mundur secara sukarela. Namun hingga Selasa malam, Gibran masih menjabat sebagai Wakil Presiden dan tetap bekerja seperti biasa.
Saran Prabowo dan Rencana PK ke MA
Menurut Gibran, saran Prabowo tidak hanya soal PTUN. Ia menyebut akan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan dari SD sampai S1, serta berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke MA.
Rencana itu penting karena putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang dirilis lengkap Selasa ini memerintahkan Kemendikdasmen mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Putusan tersebut menyatakan surat keterangan itu batal, karena penyetaraan dilakukan tanpa ijazah atau diploma luar negeri sebagai dasar, melainkan hanya berdasarkan certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades.
Namun ada versi lain tentang isi saran Prabowo yang beredar pada hari yang sama. CNN Indonesia mengutip seorang petinggi negara yang tidak disebutkan namanya, yang menirukan saran Prabowo berbunyi, “Sarannya kalau memang putusan MK dan MA sudah kuat, ya mundur saja,” serta, “Sehingga, tidak perlu berlama-lama, dan jangan sampai kemudian ini menjadi persoalan di masyarakat.”
Versi anonim itu berbeda nuansa dengan pernyataan langsung Gibran, yang menyebut saran Presiden adalah tetap berjuang di PTUN. Perbedaan ini belum dijelaskan oleh Istana. Yang pasti, hingga Selasa malam, tidak ada pernyataan resmi Istana yang mengubah penjelasan Mensesneg bahwa Presiden memberi saran dan Gibran memohon kesempatan membuktikan dokumennya lewat PTUN.
Yusril: Putusan MA Final dan Mengikat
Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan putusan MA soal penyetaraan pendidikan Gibran sudah final. Ia menyampaikan hal itu saat menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
“Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu,” kata Yusril.
Yusril menjelaskan putusan itu berlaku surut sejak surat keterangan diterbitkan. “Artinya, batal dan tidak sah itu terhitung sejak dikeluarkan pada Agustus 2019, kalau saya tidak salah,” ujarnya.
Ia juga memperkirakan Kemendikdasmen tidak akan mengajukan PK. “Nampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung,” tuturnya.
Penegasan Yusril ini penting karena bersinggungan langsung dengan rencana Gibran. Yusril menjelaskan Gibran bukan pihak dalam perkara MA tersebut, sehingga tidak dapat mengajukan banding, dan bila Kemendikdasmen mengeksekusi putusan, objek gugatan di PTUN — di mana Gibran menjadi tergugat intervensi — tidak lagi ada. Artinya, jalan PK yang disebut Gibran masih menyisakan pertanyaan hukum yang belum terjawab.
Fraksi Menunggu, HMP Belum Bergerak
Di DPR, partai-partai masih menahan langkah. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar memilih menunggu perkembangan. “Kita tunggu saja. Apa pun yang terjadi perkembangannya kita pada posisi menunggu,” kata Muhaimin, Selasa.
Ia menambahkan, “Saya menghormati proses dan mekanisme yang ada di DPR.” Fraksi PKB disebut masih menunggu konsolidasi internal.
Sikap serupa datang dari NasDem. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan partainya masih menunggu arahan Ketua Umum Surya Paloh. “Saat ini kami masih menunggu arahan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh,” kata Sahroni.
Sahroni menambahkan, “Kalau memang dokumennya benar, kami mendukung. Jangan ditekan-tekan juga, yang berhak menilai adalah lembaga yang berwenang.”
Sementara itu, hasil rapat pimpinan DPR yang membahas tindak lanjut putusan MA dan HMP belum juga diumumkan hingga Selasa malam. Usulan HMP sendiri belum dibahas di paripurna, karena dokumen pendukung formal disebut belum diajukan. Angka penandatangan pun belum berubah: klaim 50 anggota dari enam fraksi masih bertumpu pada satu sumber, dan daftar nama penandatangan belum dipublikasikan.
Gibran sendiri menegaskan akan tetap bekerja. Dinamika kini bergantung pada tiga hal: langkah hukum yang ia tempuh di PTUN, eksekusi putusan MA oleh Kemendikdasmen, dan keputusan DPR soal HMP. Ketiganya belum menemukan titik akhir pada Selasa malam ini.
Comment