JAKARTA – Penyidikan dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra) semakin berkembang.
Di tengah penelusuran keberadaan AK yang terdeteksi berada di luar negeri, Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali memeriksa lima saksi dari dua perusahaan pada Kamis (19/11/2026).
Pemeriksaan dilakukan Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS). Kelima saksi tersebut berasal dari PT BSJ dan PT DDR, dua perusahaan yang muncul dalam rangkaian penyidikan perkara dugaan penyimpangan tata kelola usaha pertambangan nikel periode 2013–2025.
Berdasarkan keterangan resmi Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, kelima saksi yang diperiksa masing-masing berinisial JY dari PT BSJ serta NP, H, KYT, dan N dari PT DDR.
Seluruh saksi hadir memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan. Pemeriksaan tersebut bertujuan memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara.
AK Terdeteksi Berada di Luar Negeri
Keberadaan AK menjadi salah satu perhatian dalam pengembangan perkara ini.
Pada 6 November 2026, Direktur Penyidikan JAM PIDSUS Kejagung, Saiful Bahri Siregar, mengungkapkan bahwa berdasarkan penelusuran penyidik, AK terdeteksi berada di luar negeri.
Kejagung menyatakan telah berkoordinasi dengan pihak imigrasi dan instansi terkait untuk menelusuri keberadaan yang bersangkutan.
Menurut Saiful, dugaan peran AK sebagai pengendali sejumlah perusahaan pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara didasarkan pada keterangan 38 saksi yang telah diperiksa penyidik hingga saat itu.
Dalam konstruksi sementara penyidik, AK disebut sebagai pengendali sekaligus beneficial owner atau pemilik manfaat dari sejumlah perusahaan pertambangan nikel.
Perusahaan-perusahaan tersebut meliputi PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ melalui holding PT DAA bersama LEI.
Namun, Kejagung pada 6 November menegaskan bahwa AK belum ditetapkan sebagai tersangka. Status hukum tersebut perlu dibedakan dari dugaan perannya sebagai pengendali perusahaan yang sedang didalami penyidik.
PT BSJ Resmi Menjadi Tersangka Korporasi
Perkembangan signifikan lainnya terjadi pada 10 November 2026. Kejagung menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengungkapkan bahwa PT BSJ diduga tetap melakukan aktivitas penambangan meskipun masa berlaku izin usaha pertambangannya telah berakhir.
Penyidik juga menduga perusahaan melakukan penambangan di kawasan hutan lindung dan menggunakan dokumen IUP perusahaan untuk menjual hasil tambang seolah-olah berasal dari wilayah izin tersebut.
Selain itu, PT BSJ diduga memberikan sejumlah uang kepada penyelenggara negara agar proses evaluasi dan verifikasi kelengkapan serta kebenaran dokumen tidak dilakukan.
Kejagung menyebut dugaan aktivitas tersebut memberikan keuntungan kepada korporasi dan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Nilai kerugian negara masih dalam proses penghitungan auditor.
Penetapan PT BSJ sebagai tersangka korporasi menjadi perkembangan penting karena penyidikan tidak hanya menyasar dugaan keterlibatan individu, tetapi juga pertanggungjawaban pidana badan usaha.
Geledah Enam Lokasi, Sita Rp11,795 Miliar
Sebelum penetapan PT BSJ sebagai tersangka korporasi, penyidik JAM PIDSUS telah melakukan penggeledahan di enam lokasi di Jakarta pada 5 November 2026.
Berdasarkan siaran pers Kejagung Nomor PR-471/015/K.3/Kph.3/11/2026 tertanggal 6 November 2026, penggeledahan menyasar rumah di Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, serta sejumlah kantor perusahaan yang diduga terafiliasi dengan AK.
Lokasi lainnya meliputi kantor PT BSJ, PT KAA, dan PT DAA di APL Tower Central Park, serta dua kantor PT DDR di kawasan Mid Plaza dan SCBD, Jakarta.
Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menemukan dokumen kegiatan operasional pertambangan nikel, perangkat elektronik berupa telepon genggam, laptop, CPU, dan server.
Penyidik juga menyita uang tunai yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebesar Rp11,2 miliar dan Rp595 juta. Total uang yang diamankan mencapai Rp11,795 miliar.
Dokumen yang ditemukan berkaitan dengan aktivitas perusahaan dan transaksi perusahaan dalam operasional lima perusahaan dengan pihak-pihak afiliasinya.
IUP Berakhir, Dugaan Manipulasi RKAB Didalami
Dalam pengembangan penyidikan, Kejagung juga menyoroti persoalan perizinan PT BSJ dan PT KAA.
Penyidik mengungkapkan bahwa IUP eksplorasi kedua perusahaan tersebut berakhir pada 2015. Namun, izin tersebut diduga tetap diperpanjang melalui skema suspend sebanyak tiga kali.
Padahal, hasil eksplorasi dan studi kelayakan kedua perusahaan disebut telah ditolak oleh pejabat Dinas ESDM Sulawesi Tenggara karena wilayah izin seharusnya dikembalikan kepada negara.
Penyidik menduga terjadi penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara negara sehingga penolakan tersebut kemudian dicabut.
Kejagung juga mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada penyelenggara negara untuk memanipulasi persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan-perusahaan terkait agar aktivitas pertambangan dapat tetap berjalan.
Rangkaian dugaan penyimpangan tersebut kini menjadi bagian dari pembuktian perkara yang mencakup periode panjang, yakni 2013–2025.
Pemeriksaan lima saksi terbaru dari PT BSJ dan PT DDR menunjukkan penyidikan masih berlanjut. Di sisi lain, penelusuran keberadaan AK, penetapan PT BSJ sebagai tersangka korporasi, serta penyitaan uang dan dokumen dalam penggeledahan menjadi rangkaian perkembangan penting dalam pengungkapan dugaan korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara.
Kejagung menegaskan proses penyidikan dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah serta prinsip kehati-hatian. (MS Network)

Komentar