JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) terus memperdalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2013–2025. Terbaru, penyidik memeriksa tiga saksi dari unsur pemerintah dan perusahaan swasta, Selasa (17/11/2026).
Pemeriksaan dilakukan Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS). Ketiga saksi tersebut masing-masing berinisial RD dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), LEA dari PT BSJ, serta V dari PT DDA.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut.
Pemeriksaan terhadap saksi dari Kementerian ESDM dan dua perusahaan ini menjadi bagian dari pendalaman penyidik terhadap dugaan penyimpangan tata kelola pertambangan nikel yang berlangsung selama lebih dari satu dekade.
PT BSJ Resmi Menjadi Tersangka Korporasi
Perkembangan penting dalam perkara ini terjadi pada 6 November 2026, ketika penyidik JAM PIDSUS menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya (PT BSJ) sebagai tersangka korporasi.
Penetapan tersebut diumumkan Kejagung pada 10 November 2026. PT BSJ diduga tetap melakukan kegiatan penambangan nikel meskipun izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan telah berakhir.
Penyidik juga menduga perusahaan tersebut melakukan aktivitas penambangan di kawasan hutan lindung serta menggunakan dokumen IUP perusahaan untuk menjual hasil tambang seolah-olah berasal dari wilayah izin pertambangannya.
Penetapan PT BSJ sebagai tersangka korporasi didasarkan pada hasil pengumpulan alat bukti dan gelar perkara oleh tim penyidik.
Status tersebut menjadi perkembangan penting dalam pengusutan dugaan penyimpangan tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara.
Enam Perusahaan Masuk Penelusuran Penyidik
Dalam perkembangan penyidikan, Kejagung turut menelusuri aktivitas sejumlah perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tata kelola pertambangan nikel tersebut.
Perusahaan-perusahaan yang disebut dalam konstruksi penyidikan antara lain PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ.
Kejagung juga mengungkap dugaan adanya pengendalian sejumlah perusahaan melalui struktur holding PT DAA bersama pihak berinisial LEI.
Menurut konstruksi perkara sementara yang disampaikan penyidik, terdapat dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam proses perizinan pertambangan.
Penyidik menduga adanya pemberian sejumlah uang kepada penyelenggara negara untuk memanipulasi persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan-perusahaan tersebut sehingga kegiatan operasional pertambangan dapat berlangsung secara melawan hukum.
Dugaan tersebut masih menjadi bagian dari proses pembuktian penyidik. Penyebutan perusahaan-perusahaan tersebut dalam proses penelusuran perkara tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa mereka telah ditetapkan sebagai tersangka.
Geledah Enam Lokasi, Sita Uang Rp11,795 Miliar
Sebelum penetapan PT BSJ sebagai tersangka korporasi diumumkan, penyidik JAM PIDSUS telah melakukan penggeledahan di enam lokasi di wilayah Jakarta pada 5 November 2026.
Penggeledahan dilakukan dengan melibatkan tim digital forensik. Lokasi yang diperiksa meliputi sebuah rumah di Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, serta sejumlah kantor perusahaan di kawasan APL Tower Central Park dan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat.
Dalam kegiatan tersebut, penyidik menemukan dokumen terkait operasional pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara, perangkat elektronik berupa telepon genggam, laptop, CPU, dan server.
Penyidik juga mengamankan uang tunai yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebesar Rp11,2 miliar di satu lokasi dan Rp595 juta di lokasi lainnya.
Dengan demikian, total uang yang diamankan mencapai Rp11,795 miliar.
Dokumen yang ditemukan disebut berkaitan dengan aktivitas dan transaksi sejumlah perusahaan tambang beserta pihak-pihak yang terafiliasi.
Kerugian Negara Masih Dihitung
Besarnya dugaan penyimpangan dalam perkara ini menjadi perhatian karena penyidikan mencakup aktivitas tata kelola pertambangan nikel selama periode 2013–2025.
Dalam keterangan resminya, Kejagung menyatakan penghitungan kerugian keuangan negara masih berlangsung oleh auditor.
Dengan demikian, nilai kerugian negara dalam perkara ini belum dapat dipastikan berdasarkan perkembangan penyidikan yang telah diumumkan.
Rangkaian pemeriksaan saksi, penggeledahan, penyitaan barang bukti, hingga penetapan PT BSJ sebagai tersangka korporasi menunjukkan bahwa penyidik terus menelusuri dugaan penyimpangan dalam rantai tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.
Pemeriksaan tiga saksi pada 17 November menjadi perkembangan terbaru dalam upaya penyidik memperkuat pembuktian dan melengkapi berkas perkara.
Kejagung menegaskan bahwa seluruh proses penyidikan dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah serta prinsip kehati-hatian.
Perkembangan selanjutnya akan menjadi perhatian publik, terutama terkait penelusuran aliran dana, proses penerbitan dan persetujuan RKAB, dugaan penyalahgunaan kewenangan, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam perkara tata kelola nikel tersebut. (MS Network)

Komentar