JAKARTA – Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden ke MPR, Kamis (12/11/2026) siang. Surat itu diterima langsung oleh pimpinan MPR di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, setelah pertemuan sekitar 20 menit.
Gibran tiba di kompleks parlemen sekitar pukul 11.16 WIB dengan mengenakan jas hitam, kemeja putih, dan dasi merah. Ia masuk ke dalam gedung tanpa memberikan komentar apa pun kepada wartawan yang sudah menunggu sejak pagi. Tampak hadir dalam pertemuan itu para Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat, Rusdi Kirana, Bambang Wuryanto, dan Edhie Baskoro Yudhoyono. Sekitar pukul 11.38 WIB, Gibran keluar dari gedung diantar Ketua MPR Ahmad Muzani beserta para wakil ketua MPR, lalu berpelukan dengan Muzani, Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade sebelum menaiki mobilnya dan meninggalkan lokasi.
Muzani kemudian menjelaskan maksud kedatangan Gibran dalam jumpa pers di kompleks parlemen. “Maksud kedatangannya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” kata Muzani. Gibran juga meminta MPR segera memproses surat tersebut. “Terhadap surat pengunduran diri tersebut, Mas Gibran meminta agar Majelis Permusyawaratan Rakyat segera memproses surat tersebut,” ujar Muzani.
Surat yang Sama Disampaikan ke Presiden
Menurut Muzani, surat pengunduran diri yang sama juga sudah disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto. “Surat yang sama, menurut beliau, juga sudah disampaikan ke Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto,” kata Muzani.
Sebelum bertolak ke Senayan, Gibran menemui Prabowo di Istana Kepresidenan pada Kamis pagi. Seorang sumber dekat Gibran menyebut surat itu sudah diserahkan kepada Presiden pada Rabu sore di Halim.
Muzani menegaskan Gibran tidak menjelaskan alasan pengunduran dirinya dalam pertemuan tersebut. Saat ditanya apakah Gibran memberi alasan, Muzani menjawab singkat: “Tidak.” Ia menambahkan, “Beliau tidak menyampaikan banyak hal. Cuma beliau menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk menyampaikan surat pengunduran diri, dan beliau meminta agar proses pengunduran diri tersebut segera diproses oleh majelis.”
Isi surat itu sendiri belum diketahui. Muzani mengaku pimpinan MPR belum membuka surat tersebut. “Kami belum buka surat pengunduran diri Gibran. Nanti akan kami buka ramai-ramai di depan pimpinan MPR,” ujar Muzani.
MPR Siapkan Proses Pemilihan Pengganti
MPR langsung menindaklanjuti surat itu pada hari yang sama. Pimpinan MPR menggelar rapat pimpinan, yang dilanjutkan dengan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi-fraksi MPR dan kelompok DPD untuk menentukan langkah-langkah berikutnya.
MPR juga akan mengirim surat kepada Presiden untuk meminta dua nama calon wakil presiden pengganti. “Batas waktu dari Presiden untuk memberikan dua nama sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk memberikan dua nama itu adalah 14 hari,” kata Muzani.
Secara konstitusional, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari sejak pengunduran diri untuk mendapatkan wakil presiden definitif. “Kita, menurut konstitusi, punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti Mas Gibran,” ujar Muzani.
Mekanisme penggantian diatur dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Setelah Presiden menyerahkan dua nama, MPR membentuk panitia khusus untuk memeriksa kelengkapan berkas kedua calon. Kedua calon wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan.
Dalam sidang paripurna, MPR memilih satu di antara dua calon tersebut, dan calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai wakil presiden. Jika suaranya sama banyak, pemilihan diulang satu kali. Jika hasilnya tetap sama, Presiden memilih salah satu dari keduanya, dan MPR kemudian melantik wakil presiden terpilih.
Paripurna HMP Dibatalkan
Di hari yang sama, DPR membatalkan rapat paripurna yang sedianya digelar pukul 14.00 WIB untuk mengumumkan usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Keputusan pembatalan diambil dalam rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah pada Kamis pagi, sekitar tiga jam sebelum paripurna dijadwalkan.
Pembatalan itu dikonfirmasi Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin. Ia menyatakan menghormati pilihan dan sikap Gibran untuk mengundurkan diri.
Usulan HMP itu sendiri sudah diterima pimpinan DPR pada Rabu (11/11). Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usulan tersebut, dengan rincian PDI Perjuangan 14 orang, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, PKB 18 orang, NasDem 19 orang, PKS 28 orang, PAN 1 orang, dan Demokrat 18 orang. Jumlah itu berbeda dengan angka 172 yang sempat disebut secara lisan dalam dinamika sidang sebelumnya.
Dengan pengunduran diri Gibran, usulan HMP tersebut tidak lagi memiliki objek yang sama. Sebelumnya, sejumlah anggota DPR menyatakan HMP akan tetap berjalan selama pengunduran diri belum resmi. Kini, setelah surat diserahkan, paripurna pengumuman HMP tidak jadi digelar.
Suket Dicabut, Sidang PTUN Diskors
Pada hari yang sama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Pencabutan itu ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah di Jakarta pada 11 November 2026, sebagai tindak lanjut putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 742/K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026.
Putusan kasasi itu mengabulkan gugatan Subhan secara keseluruhan, menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 batal, dan memerintahkan agar surat keterangan tersebut ditarik untuk dimusnahkan.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan putusan Mahkamah Agung sudah final. “Surat keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata Yusril.
Yusril menambahkan, batalnya penyetaraan pendidikan itu berimplikasi pada syarat pendidikan untuk menjadi wakil presiden. “Kalau penyetaraan pendidikannya sudah batal, berarti sejak awal yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan pendidikan untuk menjadi Wakil Presiden. Konsekuensi hukumnya tentu harus dilihat dalam kerangka ketentuan konstitusi, apakah yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan,” ujar Yusril.
Yusril juga menyebut Gibran tidak lagi memiliki upaya hukum atas putusan kasasi tersebut karena bukan pihak dalam perkara itu. Ia membantah anggapan dirinya menjadi ketua tim dalam polemik ijazah Gibran.
Di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sidang lanjutan gugatan PT Mercy Toga Kirana yang digelar Kamis pukul 10.00 WIB belum menghasilkan putusan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah selaku tergugat menyatakan suket sudah dicabut dan meminta sidang dihentikan karena objek sengketa sudah tidak ada. Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, sementara tergugat intervensi menolak permohonan pencabutan tersebut. Majelis hakim kemudian menskors sidang dan akan kembali bersidang pukul 14.30 WIB.
Sementara itu, Gibran kembali ke Istana Wakil Presiden sekitar pukul 12.26 WIB dan disambut para relawan yang sudah menunggu sejak pagi. Sejumlah gerobak pedagang makanan dan minuman berjejer di halaman Istana Wapres.
Seorang relawan, Tini Danke, menyatakan mendukung keputusan Gibran. “Kalau buat kami, relawan Mas Gibran, keputusannya dia kita support. Karena dia yang lebih tahu kan ke depannya,” kata Tini.
Gibran sendiri mengatakan akan menyampaikan keterangan kepada wartawan pada pukul 14.00 WIB di Istana. “Nanti jam 2 ya, di Istana,” kata Gibran singkat saat ditanya soal konferensi pers.
Dari Solo, Presiden ketujuh Joko Widodo menanggapi keputusan putranya itu. “Ya, dalam jabatan politik itu pasti ada dinamika politik. Itu biasa. Itu biasa,” kata Jokowi.
“Jadi saya sudah pesan ke Mas Gibran bahwa jabatan itu sementara, jabatan itu adalah sementara,” ujar Jokowi.
Jokowi mengaku sudah berbicara dengan Gibran sebelum keputusan itu diambil. Ia menegaskan tetap mendukung pemerintahan Presiden Prabowo. “Dan kita tetap terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo terutama dalam program-program yang berpihak pada rakyat,” ujar Jokowi.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, kakak ipar Gibran, menyatakan keluarga sudah mengetahui rencana itu. “Ya sudah, kami sudah tahu, ya kita ikuti saja,” kata Bobby.
Ia mengaku belum berkomunikasi langsung dengan Gibran dan belum mengetahui alasan pengunduran diri itu. “Belum tahu. Ke kami belum ada, saya belum ada,” ujar Bobby.
Fraksi PKB di MPR menyatakan siap menjalankan tugas konstitusional MPR apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden. Sementara itu, Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman menilai keputusan Gibran memberi kepastian di tengah polemik yang berlarut. “Negara butuh kepastian, bukan polemik tanpa ujung,” kata Andy.
Comment