JAKARTA – Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Surat pengunduran dirinya diterima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Kepastian itu disampaikan Ketua MPR Ahmad Muzani usai menerima kedatangan Gibran. Muzani menyebut Gibran datang untuk menyampaikan langsung surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR.
Surat Diserahkan ke MPR dan Presiden
“Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Muzani.
Muzani menambahkan, surat yang sama juga sudah disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto. “Surat yang sama, menurut beliau, juga sudah disampaikan ke Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto,” kata Muzani.
Gibran berharap proses pengunduran dirinya segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Muzani memastikan MPR akan menindaklanjuti surat tersebut melalui mekanisme konstitusional yang berlaku.
Tiba 11.15, Pergi 11.37 Tanpa Kata
Sebelum mendatangi kompleks parlemen, Gibran lebih dulu bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan. Pertemuan itu berakhir sekitar pukul 10.50 WIB.
Gibran tiba di lobi Gedung Nusantara III sekitar pukul 11.15 WIB. Ia mengenakan setelan jas hitam, dasi merah, dan peci, serta membawa sebuah map.
Setibanya di lokasi, Gibran langsung menuju ruangan pimpinan MPR di lantai atas. Sekitar lima menit kemudian, ia sudah berada di ruangan bersama para pimpinan MPR.
Dalam pertemuan itu, Gibran duduk bersebelahan dengan Muzani. Sejumlah pimpinan MPR lain yang hadir antara lain Edhie Baskoro Yudhoyono dan Kahar Muzakir.
Gibran meninggalkan kompleks parlemen sekitar pukul 11.37 WIB. Selama berada di lokasi, ia tidak memberikan keterangan apa pun kepada awak media yang menunggunya.
Saat keluar dari gedung, Gibran langsung menuju lobi dan menaiki kendaraan pribadinya. Mobil yang digunakannya tidak terlihat menggunakan pelat nomor RI 2.
Polemik Ijazah di Balik Pengunduran Diri
Pengunduran diri ini berlangsung di tengah polemik mengenai dokumen pendidikan yang digunakan saat pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024.
Pada Selasa (10/11/2026), Gibran bertemu Presiden Prabowo selama sekitar 2,5 jam di Istana. Dalam pertemuan itu, Gibran menyampaikan niatnya untuk mengundurkan diri di tengah dinamika yang berkembang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Prabowo tidak menolak niat tersebut. Sehari kemudian, Rabu (11/11/2026), Gibran disebut telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Prabowo di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Kabar itu dibenarkan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi. Gibran pun mengakhiri masa tugasnya sebagai wakil presiden setelah hampir 25 bulan menjabat.
MA sebelumnya mengabulkan gugatan warga bernama Subhan terkait surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran. Putusan itu pada pokoknya menyatakan surat keterangan yang menjadi objek gugatan tidak sah dan batal demi hukum.
MK pada 6 Oktober 2026 juga memutus gugatan yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran. Gugatan itu tidak diterima, tetapi sejumlah pertimbangan dalam putusan tersebut memunculkan perdebatan dan desakan politik agar Gibran mengundurkan diri atau menghadapi proses pemakzulan.
Di DPR, usulan penggunaan hak menyatakan pendapat terhadap Gibran yang ditandatangani 120 anggota dari delapan fraksi sudah bergulir. Rapat paripurna sempat dijadwalkan Kamis siang, dan belum ada keterangan resmi apakah agenda itu tetap berjalan setelah pengunduran diri ini.
Mekanisme Pengganti Wakil Presiden
Dengan diterimanya surat pengunduran diri ini, perhatian kini tertuju pada langkah kelembagaan yang akan ditempuh untuk memproses permohonan tersebut.
Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.
Pemilihan itu dilakukan paling lambat 60 hari sejak kursi wakil presiden kosong. Presiden mengusulkan dua nama calon beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.
Pengunduran diri ini tidak serta-merta mengakhiri seluruh persoalan hukum dan politik yang melatarbelakanginya. Mekanisme konstitusional terkait pemberhentian wakil presiden maupun pengisian jabatan yang ditinggalkan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Comment