JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) memperluas penyidikan dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra).
Tim penyidik menggeledah enam lokasi yang berkaitan dengan sejumlah perusahaan tambang di Kota Kendari, Kabupaten Konawe Utara (Konut), dan Kabupaten Buton Tengah (Buteng).
Penggeledahan yang dilakukan pada Selasa (10/11/2026) tersebut menyasar kantor dan lokasi pertambangan sejumlah perusahaan, yakni PT ANI, PT KAA, PT AMI, serta PT AMID.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan penggeledahan di sejumlah lokasi tersebut.
“Penggeledahan di beberapa tempat, yaitu kurang lebih enam tempat,” kata Anang di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
Berdasarkan informasi yang disampaikan, enam lokasi penggeledahan tersebut tersebar di tiga wilayah Sulawesi Tenggara.
Di Kota Kendari, penyidik menggeledah kantor PT ANI dan salah satu kantor PT AMID.
Di Kabupaten Konawe Utara, penggeledahan dilakukan di lokasi tambang PT ANI serta kantor PT KAA.
Sementara di Kabupaten Buton Tengah, penyidik menyasar kantor PT AMI dan PT AMID.
Penggeledahan ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013–2025.
PT BSJ Resmi Jadi Tersangka Korporasi
Perluasan penggeledahan tersebut berlangsung bersamaan dengan penetapan PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) sebagai tersangka korporasi dalam perkara yang sama.
Kejagung menduga perusahaan pertambangan nikel tersebut tetap melakukan aktivitas penambangan meskipun masa berlaku izin yang dimaksud telah berakhir pada 2014. Aktivitas pertambangan itu disebut berlangsung hingga 2025.
“PT BSJ ini sudah melakukan kegiatan penambangan nikel walaupun masa izinnya sudah berakhir di tahun 2014, tapi tetap melakukan kegiatan penambangan,” ungkap Anang.
Anang juga menyebut perusahaan tersebut dikelola oleh Arif Kurniawan, yang disebut sebagai pemilik manfaat (beneficial owner) dan salah satu pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas perusahaan.
“Dikelola oleh AK. Salah satu owner yang memperoleh keuntungan,” tuturnya.
PT Bumi Sentosa Jaya memiliki wilayah pertambangan bijih nikel di Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara.
Berdasarkan Laporan Konservasi Mineral Triwulan IV 2024 atas nama perusahaan, wilayah IUP operasi produksi PT BSJ tercatat seluas 1.030 hektare, meliputi Desa Boedingi dan Desa Boenaga.
Dokumen tersebut juga mencantumkan SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 731/DPMPTSP/XII/2020 terkait perizinan operasi produksi. Laporan ditandatangani pada 31 Januari 2025 oleh Dani Parjaman, yang tercantum sebagai direktur utama saat itu.
Dalam laporan yang sama, Arif Kurniawan tercatat sebagai komisaris utama. Sementara itu, Kejagung menyebut Arif sebagai pihak yang mengelola dan memperoleh manfaat dari kegiatan PT BSJ.
Dugaan Permainan Izin dan RKAB
Penyidikan Kejagung tidak hanya berfokus pada aktivitas penambangan yang diduga melanggar ketentuan perizinan.
Penyidik juga mendalami dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengelolaan pertambangan, termasuk penerbitan izin, persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), pengawasan produksi, hingga penjualan nikel.
Dalam pengungkapan sebelumnya, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Saiful Bahri Siregar, mengungkapkan dugaan pemberian uang oleh sejumlah perusahaan tambang kepada penyelenggara negara.
“Dalam proses-proses pengelolaan pertambangan, perusahaan-perusahaan ini telah melakukan pemberian sesuatu untuk mempermudah segala proses administrasi berupa suap kepada penyelenggara negara,” kata Saiful dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (6/11/2026).
Menurut Saiful, dugaan pemberian tersebut berkaitan dengan kewenangan pejabat dalam proses penerbitan perizinan, produksi, dan penjualan nikel.
Penyidik masih mendalami pihak-pihak yang diduga menerima pemberian tersebut serta hubungan antara dugaan suap dan proses administrasi pertambangan.
Mengurai Jaringan Bisnis Nikel Sultra
Rentang penyidikan 2013–2025 menunjukkan bahwa perkara ini mencakup aktivitas tata kelola pertambangan selama lebih dari satu dekade.
Penggeledahan terhadap enam lokasi perusahaan di Kendari, Konawe Utara, dan Buton Tengah menjadi langkah penting untuk menelusuri dokumen, aktivitas pertambangan, serta kemungkinan keterkaitan antarpihak dalam perkara tersebut.
Sulawesi Tenggara merupakan salah satu wilayah strategis dalam industri nikel nasional. Aktivitas pertambangan di daerah ini menjadi bagian penting dari rantai pasok bahan baku industri pengolahan dan hilirisasi mineral Indonesia.
Karena itu, pengusutan dugaan korupsi tata kelola nikel tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga menyangkut kepastian investasi, tata kelola sumber daya mineral, dan kredibilitas pengelolaan industri pertambangan nasional.
Kejagung kini dihadapkan pada pekerjaan besar untuk mengurai dugaan penyimpangan perizinan, aliran keuntungan, serta kemungkinan keterlibatan penyelenggara negara dalam perkara tersebut.
Meski demikian, penggeledahan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut tidak serta-merta menjadikan mereka tersangka. Penetapan status hukum setiap pihak tetap bergantung pada hasil penyidikan dan pembuktian sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (MS Network)
Comment