JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akhirnya tampil di depan publik untuk pertama kalinya sejak menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto pada Selasa pagi. Gibran mendampingi Prabowo dalam upacara Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11/2026) sore, namun ia tidak memberikan pernyataan apa pun kepada wartawan.
Penampilan itu terjadi beberapa jam setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan kepada publik bahwa Gibran telah menyampaikan niatnya untuk mundur dalam pertemuan sekitar dua setengah jam dengan Prabowo. Istana menegaskan Prabowo tidak menolak niat tersebut, melainkan memberi saran dan masukan. Gibran juga memohon kesempatan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Hingga Selasa sore, Gibran masih menjabat sebagai Wakil Presiden. Belum ada surat pengunduran diri resmi yang ditampilkan, dan belum ada gugatan PTUN yang terdaftar. Kehadirannya di Istana sore ini menjadi sinyal pertama dari Gibran sendiri sejak kabar niat mundurnya merebak, meski ia memilih diam di hadapan wartawan.
Tampil Perdana, Gibran Hanya Tersenyum
Dalam upacara penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional, Prabowo didampingi Gibran di Istana Negara. Prabowo mengenakan setelan abu-abu, sementara Gibran berjas hitam. Sebanyak 19 tokoh dianugerahi gelar Pahlawan Nasional dalam upacara tersebut, dan Gibran berdiri di jajaran tamu undangan di samping Ketua MPR Ahmad Muzani.
ANTARA melaporkan Gibran tidak memberikan pernyataan kepada wartawan. “Gibran tak memberikan pernyataan. Ia hanya tersenyum saat awak media menanyakan soal pengunduran dirinya,” tulis ANTARA dalam laporannya, Selasa sore.
Sikap diam itu kontras dengan derasnya pemberitaan sepanjang hari. Sejak Selasa pagi, kabar niat mundur Gibran menjadi sorotan utama, menyusul putusan Mahkamah Agung soal surat keterangan penyetaraan ijazahnya dan desakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR. Hingga sore hari, Gibran belum pernah berbicara langsung kepada publik tentang niatnya itu.
Kehadiran Gibran di samping Prabowo juga menjadi gambaran pertama kebersamaan keduanya setelah pertemuan pagi di Istana. Keduanya tampak berjalan bersama di lingkungan Istana Negara, tanpa ada pernyataan bersama maupun penjelasan tambahan dari Gibran.
Istana: Gibran Tetap Bekerja Seperti Biasa
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan Gibran tetap menjalankan tugasnya sebagai Wakil Presiden seperti biasa. “Walaupun demikian, beliau tetap bekerja seperti biasa. Beliau tetap bekerja,” kata Prasetyo, seperti dikutip ANTARA.
“Tidak ada dampaknya terhadap kinerja pemerintah,” imbuh Prasetyo. Penegasan itu disampaikan setelah konferensi pers sore hari, ketika Prasetyo menjelaskan isi pertemuan Prabowo dan Gibran pada Selasa pagi.
Dalam konferensi pers tersebut, Prasetyo menjelaskan Gibran menyampaikan niat mundur untuk menghadapi dinamika yang terjadi. Prabowo tidak menolak niat itu, tetapi memberi saran dan masukan. Gibran kemudian memohon kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya lewat jalur hukum di PTUN.
Istana juga menyatakan menghormati proses politik di DPR terkait HMP. Prasetyo menyebut HMP merupakan hak DPR beserta para anggotanya, sehingga prosesnya harus dihormati oleh semua pihak. Pemerintah, katanya, tetap fokus bekerja di tengah dinamika apa pun.
PKS: Mundur atau Pemakzulan; NasDem Minta Drama Disudahi
Reaksi dari partai politik terus bermunculan pada Selasa sore. Anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menilai pilihan Gibran kini hanya tinggal dua. “Kalau menurut saya, pilihannya tinggal dua, mundur atau pemakzulan,” kata Mardani, seperti dikutip Kompas.com.
Mardani menilai kedua pilihan itu sama-sama konstitusional. PKS sebelumnya menjadi salah satu pengusul HMP, dan Mardani mengklaim sudah ada 50 anggota DPR dari enam fraksi yang menandatangani usulan tersebut. Angka itu masih berupa klaim satu sumber, dan daftar nama penandatangan belum dipublikasikan.
Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim, meminta persoalan ini tidak berlarut-larut. “Kita harus menyudahi drama ini secepat mungkin,” kata Hermawi, seperti dikutip Kompas.com. Ia menilai niat mundur Gibran harus diproses sesuai konstitusi, secara transparan, dan tidak berlarut-larut.
Hermawi menambahkan opsi mundur maupun pemakzulan sama-sama dapat diterima, selama ditempuh melalui mekanisme konstitusional. Pernyataan NasDem itu menjadi reaksi pertama dari partai tersebut sejak kabar niat mundur Gibran diumumkan Istana pada Selasa siang.
Rapim Belum Umumkan Hasil, Aksi Kecil di Istana Wapres
Hingga Selasa sore, rapat pimpinan DPR yang membahas tindak lanjut putusan Mahkamah Agung soal ijazah Gibran belum mengumumkan hasilnya. Rapat itu berlangsung sejak Selasa siang, dan belum ada pengumuman mengenai jadwal rapat paripurna maupun pemungutan suara terkait HMP.
HMP juga belum bisa langsung dibahas di paripurna. Usulan beserta dokumen pendukungnya harus diserahkan terlebih dahulu ke pimpinan DPR. Ketua DPR Puan Maharani sebelumnya menyatakan pimpinan DPR akan memproses berbagai masukan fraksi setelah masa sidang dibuka, dan menegaskan Gibran masih menjabat sebagai Wakil Presiden.
Di luar Istana, suasana Istana Wakil Presiden di Jalan Medan Merdeka Selatan dilaporkan lengang pada Selasa sore, dengan aktivitas berjalan seperti biasa. CNN Indonesia melaporkan empat orang menggelar aksi di pintu belakang Istana Wapres, Jalan Kebon Sirih, membawa poster bertuliskan “Tangkap dan adili Jokowi; Gibran turun”.
Aksi kecil itu berbeda dengan aksi GEMA Keadilan di depan Gedung DPR pada siang hari, yang diterima oleh Badan Aspirasi Masyarakat DPR. Hingga sore hari, tidak ada pernyataan baru dari Puan maupun Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dan tidak ada klarifikasi atau kabar bohong baru yang material.
Dengan demikian, hingga Selasa sore, status Gibran belum berubah. Ia masih Wakil Presiden, tetap bekerja, dan memilih diam di depan publik, sementara DPR belum mengumumkan langkah formal berikutnya terkait HMP.
Comment