JAKARTA – Klaim “11 Jenderal Terancam Hukuman Mati” dalam kasus dugaan penyadapan ilegal ramai beredar di TikTok dan grup WhatsApp dalam beberapa hari terakhir. Faktanya, angka 11 itu bukan berasal dari keterangan resmi Bareskrim Polri, dan tidak ada satu pun tersangka yang didakwa dengan pasal berancaman hukuman mati.
Angka 11 itu berasal dari pernyataan pengamat politik dan militer Dr. Selamat Ginting dalam sebuah podcast yang tayang pada 3 November 2026. Ginting menyebut 11 nama perwira tinggi yang menurut data yang dimilikinya diduga terlibat dalam kasus penyadapan, dan mengimbau mereka menyerahkan diri. “Jadi ada 11 nama yang diduga terlibat di dalam kasus ini sehingga ini akan terus dikembangkan,” kata Ginting dalam podcast itu.
Asal Klaim 11 Jenderal
Pernyataan yang masih berupa dugaan dan analisis pribadi itu kemudian dipotong, diberi judul provokatif, dan digemakan berulang-ulang oleh banyak akun hingga terdengar seolah sudah menjadi fakta resmi. Klaim tersebut merupakan analisis pengamat dan belum dikonfirmasi secara resmi oleh Polri.
Bahkan daftar 11 nama yang beredar pun tidak konsisten. Satu versi daftar memuat nama Irjen Slamet Uliandi, versi lain tidak memuatnya. Ketidakkonsistenan itu menjadi penanda lain bahwa daftar tersebut bukan daftar resmi aparat penegak hukum, melainkan dugaan seorang pengamat yang disebarkan ulang.
Artikel ini sengaja tidak memuat daftar 11 nama itu. Daftar tersebut merupakan dugaan pengamat yang belum dikonfirmasi aparat penegak hukum, dan memuatnya kembali hanya akan memperluas tuduhan yang belum terbukti terhadap orang-orang yang namanya disebut. Tiga nama yang sudah resmi menjadi tersangka — Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso — sudah diumumkan Bareskrim secara terbuka.
Faktanya: Tersangka Baru 4 Orang
Bareskrim Polri mulanya menetapkan tiga orang sebagai tersangka pada Selasa malam, 3 November 2026, yakni Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Pengumuman itu disampaikan Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta. Dalam perkembangan terkini, Bareskrim juga menetapkan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka baru pada Kamis, 5 November 2026, setelah sebelumnya berstatus saksi.
Tiga tersangka pertama telah ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, sejak 5 November 2026. Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan setelah sakit. Dengan demikian, jumlah tersangka yang telah diumumkan Bareskrim hingga hari ini tetap empat orang, bukan sebelas.
Hoaks serupa juga dibantah Bareskrim pada Minggu (8/11/2026). Kabareskrim Asep Safrudin menegaskan kabar penangkapan dua mantan Kapolri, Tito Karnavian dan Idham Azis, sebagai tersangka baru adalah tidak benar. “Infonya tidak benar,” kata Asep saat dikonfirmasi wartawan. Nama Tito Karnavian dan Idham Azis tidak termasuk dalam daftar tersangka yang telah diumumkan Bareskrim.
Hukuman Mati Hanya Indikasi, Bukan Dakwaan
Pasal yang digunakan penyidik sejauh ini masih pasal penyadapan, dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Ancaman hukuman mati yang ramai disebut-sebut baru sebatas indikasi mengarah ke makar, bukan pasal yang sudah didakwakan penyidik.
Sebutan makar dalam kasus ini merupakan penafsiran politik, bukan dakwaan. Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra menyebut dugaan penyadapan itu sebagai tindakan yang mengarah pada makar. “Saya pikir itu adalah suatu tindakan yang ilegal dan mengarah ke makar,” ujar Herindra kepada awak media saat hendak memasuki ruang Istana Kepresidenan, Jumat siang (6/11/2026).
Menteri Koordinator Bidang Hukum Yusril Ihza Mahendra menyebut indikasi itu masih kesimpulan sementara. “Kesimpulan sementara, belum kesimpulan final, bahwa terdapat tanda-tanda atau indikasi-indikasi yang mengarah ke tindakan makar,” ungkap Yusril di Museum Tsunami Aceh, Banda Aceh, Rabu (4/11/2026).
Tim redaksi media yang menelusuri klaim ini menyebut pola penyebarannya sebagai gema berantai. “Ini bukan lagi sekadar salah info, tapi pola gema. Satu orang ngomong, dipotong, lalu digemakan puluhan akun lain sampai publik mengira itu sudah putusan resmi,” ujar tim redaksi EX-POSE.NET.
Pola yang Sama: Video Lama Roy Suryo
Pola gema berantai yang sama juga terjadi pada kasus ijazah. Video Roy Suryo dan dr. Tifa memakai rompi oranye yang sejatinya terjadi pada 22 Juni 2026 saat pelimpahan ke Kejaksaan, kembali beredar dengan narasi seolah keduanya baru ditahan hari ini.
Padahal, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan saat itu memutuskan untuk tidak menahan keduanya. Roy Suryo dan dr. Tifa hanya dikenakan wajib lapor dan kini berstatus terdakwa yang tengah disidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jokowi telah bersaksi dalam sidang itu pada Kamis (5/11/2026), dan sidang lanjutan dijadwalkan Kamis, 12 November 2026.
Publik diminta selalu membedakan tiga hal: keterangan resmi aparat, opini pengamat, dan video lama yang diunggah ulang. Jika sebuah video tidak mencantumkan tanggal, sumber media, dan lokasi kejadian secara jelas, jangan langsung dibagikan. Penyidikan kasus penyadapan sendiri terus berjalan di Bareskrim Polri, dan Komisi III DPR dijadwalkan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada Kamis, 12 November 2026, untuk membahas dalang dan motif perkara ini.
Comment