HAMBALANG – Presiden Prabowo Subianto menerima sepuluh mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) beserta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026). Pertemuan itu berlangsung di tengah pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal yang telah menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka.
Berdasarkan keterangan resmi istana pada Minggu malam, pertemuan tersebut merupakan silaturahmi antara kepala negara dan para tokoh yang pernah memimpin institusi Polri pada berbagai periode. “Presiden Prabowo menyambut kedatangan para tokoh tersebut dengan jabat tangan hangat saat memasuki ruang pertemuan,” demikian tulis keterangan resmi tersebut. Isi pembicaraan tidak diumumkan, dan Istana sejauh ini hanya merilis rekaman video bagian awal pertemuan tanpa suara.
Silaturahmi di Tengah Pengusutan
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo dan para mantan Kapolri saling bertukar pandangan mengenai berbagai isu yang terjadi. Pertemuan ini turut menjadi momentum pertukaran pengalaman lintas generasi kepemimpinan. Dalam video yang diunggah Sekretariat Presiden, Prabowo duduk di tengah meja bundar, diapit Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di sisi kanan dan Kapolri Suyudi Ario Seto di sisi kiri.
Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Sejumlah laporan juga menyebut Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Tandyo Budi Revita, dan Wakil Menteri Pertahanan Yusuf Jauhari hadir dalam pertemuan itu.
Hingga kini belum ada keterangan resmi yang menghubungkan secara langsung pertemuan di Hambalang tersebut dengan pengusutan dugaan penyadapan. Istana hanya menyebut pertemuan itu sebagai silaturahmi, dan substansi pembicaraan belum diketahui secara terperinci.
Sepuluh Nama dan Dua yang Absen
Kesepuluh mantan Kapolri yang hadir adalah Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi, Jenderal Pol (Purn) Roesdihardjo, Jenderal Pol (Purn) Suroyo Bimantoro, Jenderal Pol (Purn) Da’i Bachtiar, dan Jenderal Pol (Purn) Sutanto. Hadir pula Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri, Jenderal Pol (Purn) Timur Pradopo, Jenderal Pol (Purn) Sutarman, Jenderal Pol (Purn) Badrodin Haiti, serta Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian. Mereka memimpin Polri pada rentang waktu 1998 hingga 2019.
Dua nama tidak tercantum dalam daftar peserta. Jenderal Pol (Purn) Idham Azis, yang memimpin Polri pada 1 November 2019 hingga 27 Januari 2021, tidak hadir dalam rombongan tersebut. Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga tidak hadir — ia telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penyadapan dan ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, sejak 5 November 2026.
Kehadiran Tito Karnavian turut menjadi perhatian, karena namanya sempat disebut-sebut dalam spekulasi publik soal kasus penyadapan. Spekulasi itu tidak berdasar: polisi tidak pernah menetapkan Tito sebagai tersangka, dan tidak ada bukti yang mengaitkannya dengan perkara tersebut. Tito sendiri pernah membantah tuduhan penyadapan yang dialamatkan kepadanya pada 2017.
Konteks: Kasus Penyadapan
Bareskrim Polri mulanya menetapkan tiga orang sebagai tersangka pada Selasa malam, 3 November 2026, yakni Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Dalam perkembangan terkini, Bareskrim juga menetapkan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka baru pada Kamis, 5 November 2026, setelah sebelumnya berstatus saksi.
Berdasarkan hasil penyidikan, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon tanpa mengikuti prosedur yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan secara sewenang-wenang ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS). Nomor-nomor tersebut mencakup milik Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha.
Pada Oktober 2026, para tersangka diduga berupaya menghilangkan jejak dengan memerintahkan penghapusan seluruh berkas hasil penyadapan dari komputer sistem LIMS. Pada November 2026, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan metode investigasi berbasis ilmiah, mencakup pemeriksaan sejumlah saksi dan ahli.
Sebutan makar dalam kasus ini merupakan penafsiran politik, bukan dakwaan. Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra menyebut dugaan penyadapan itu sebagai tindakan yang mengarah pada makar.
“Saya pikir itu adalah suatu tindakan yang ilegal dan mengarah ke makar,” ujar Herindra kepada awak media saat hendak memasuki ruang Istana Kepresidenan, Jumat siang (6/11/2026).
Menteri Koordinator Bidang Hukum Yusril Ihza Mahendra menyebut indikasi itu masih kesimpulan sementara.
“Kesimpulan sementara, belum kesimpulan final, bahwa terdapat tanda-tanda atau indikasi-indikasi yang mengarah ke tindakan makar,” ungkap Yusril di Museum Tsunami Aceh, Banda Aceh, Rabu (4/11/2026).
Mensesneg Prasetyo Hadi sebelumnya menyebut pemerintah menganggap penyadapan itu sebagai makar.
Di hari yang sama dengan pertemuan Hambalang, Polri membantah kabar penangkapan dua mantan Kapolri. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada 7 November menyebut penyadapan terhadap Presiden Prabowo sebagai tindakan makar, dan Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan upaya pengalihan isu penyadapan menjadi rumor calon wakil presiden adalah hoaks.
Apa Selanjutnya
Publik kini menunggu apakah Istana atau Kapolri Suyudi akan memberi keterangan lebih lanjut soal pertemuan di Hambalang. Sejauh ini, tidak ada pernyataan resmi yang mengaitkan pertemuan itu dengan jalannya penyidikan, dan penyidikan kasus penyadapan terus berjalan di Bareskrim Polri.
Sejumlah agenda terkait kasus ini masih menggantung. Tanggal sidang etik terhadap Listyo dan tiga jenderal tersangka lainnya belum diumumkan. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyadapan yang didorong Ketua Komisi III DPR Habiburokhman diperkirakan baru dimulai pada Desember 2026. Tenggat somasi 3×24 jam yang dilayangkan Bahlil Lahadalia kepada penyebar tuduhan keterlibatannya dalam kasus penyadapan jatuh pada Selasa, 10 November 2026, hari yang sama dengan dimulainya masa sidang DPR.
Pertemuan di Hambalang menunjukkan Prabowo mengumpulkan para pendahulu Kapolri di tengah badai kasus penyadapan, tetapi maknanya masih terbuka untuk ditafsirkan. Yang jelas dari keterangan resmi: pertemuan itu disebut silaturahmi, dan pengusutan kasus penyadapan tetap berjalan tanpa pernyataan baru dari Istana.
Comment