JAKARTA – Nama Bahlil Lahadalia dikaitkan dengan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto di media sosial. Namun hingga kini, tidak ada bukti maupun pernyataan resmi yang mengaitkan Ketua Umum Partai Golkar itu dengan perkara tersebut.
Bahlil kini memegang tiga kursi strategis sekaligus: Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Ketua Umum Partai Golkar. Partai Golkar sudah membantah keras tudingan itu, dan Bareskrim Polri menegaskan tersangka dalam perkara ini tetap empat perwira tinggi Polri — Bahlil bukan salah satunya.
Klaim Beredar: Bahlil Disebut Terlibat
Spekulasi bermula dari pernyataan “pengamat intelijen” Sri Radjasa Chandra dalam sebuah wawancara daring yang viral. Ia mengklaim informasi dari perkara penyadapan itu mengindikasikan keterlibatan ketua umum sebuah partai besar parlemen — yang disebutnya sempat mendatangi pos penyadapan rahasia di kompleks Widya Chandra beberapa jam sebelum digerebek, dan dekat dengan Presiden ketujuh Joko Widodo. Ia tidak menyebut nama Bahlil dan tidak menunjukkan bukti yang bisa diverifikasi secara independen.
Setiyardi Budiono, pembawa acara kanal YouTube Obor Rakyat Reborn, pada Kamis, 5 November 2026, juga mengklaim seorang ketua umum partai “diduga terlibat” — lagi-lagi tanpa nama.
Warganet kemudian menyambungkan petunjuk itu ke Bahlil. Beredar pula postingan rantai konspirasi yang menghubungkan sejumlah inisial — Listyo, Idham Azis, Luhut Binsar Pandjaitan, Bahlil Lahadalia, Tito Karnavian, hingga Joko Widodo — sebagai satu jaringan penyadapan, tanpa bukti apa pun.
Golkar Membantah: Rumor Liar Tak Berdasar
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji angkat bicara pada Jumat, 6 November 2026, di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat. “Sesuatu yang tidak bisa dikonfirmasi, sebenarnya tidak perlu dihiraukan,” kata Sarmuji. Ia menyebut kabar itu rumor liar tak berdasar dan hoaks; kepada Detik ia menegaskan lebih lugas: “Hoaks semata.”
Sarmuji mengingatkan pola serupa pernah terjadi pada 2024. Ketua umum Partai Golkar saat itu dituduh menganiaya seorang perempuan — ternyata hoaks; pelakunya justru pimpinan partai yang tidak lolos parlemen. “Ternyata kan hoaks. Ternyata yang menganiaya waktu itu, ternyata adalah partai yang tidak lolos dalam parlemen,” ujarnya.
Bantahan itu diliput Tribun Video, VIVA, Bloomberg Technoz, iNews, dan IndonesiaNow. Bahlil sendiri sejauh ini belum berkomentar soal tudingan penyadapan itu.
Fakta Resmi: Tersangka Tetap Empat Jenderal
Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka dalam perkara ini. Tiga yang pertama — Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso — diumumkan Kepala Bareskrim Komjen Asep Safrudin pada Selasa, 3 November 2026, dan ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Tersangka keempat, Slamet Uliandi, diumumkan Kamis, 5 November 2026, dan belum ditahan karena sakit pascastroke.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Brigjen Suhermanto pada Kamis, 5 November 2026, juga mengingatkan publik agar tidak mudah percaya pada informasi yang belum tentu benar di media sosial.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, menurut laporan afu.id, belum menerima laporan resmi soal keterlibatan pimpinan partai dalam perkara ini. Adapun klaim afu.id bahwa “Polri akan menelusuri dugaan keterlibatan ketua umum partai dan aliran dana judi online” adalah klaim afu.id sendiri — bukan pernyataan polisi.
Munaslub dan “Geng Solo”: Rumor Susulan
Pada Jumat, 6 November 2026, beredar pula flyer seruan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di grup WhatsApp dan media sosial. Flyer itu mencantumkan foto Ahmad Doli Kurnia Tanjung sebagai calon ketua umum dengan slogan “Selamatkan Partai Golkar dari Geng Solo”. Sarmuji menyebut flyer itu hoaks. “Alah, isu opo,” katanya. Doli menegaskan namanya dicatut tanpa sepengetahuannya. Bahlil sendiri menepis kabar upaya pelengseran dirinya dan menegaskan kondisi internal Golkar berjalan normal.
Lalu mengapa nama Bahlil yang muncul? Petunjuknya memang tampak cocok: Ketua Umum Golkar sejak Agustus 2024; pernah menjadi Menteri Investasi di era Joko Widodo, lalu Menteri ESDM sejak 19 Agustus 2024; dan sejak 1 Oktober 2026 diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 104/P Tahun 2026, sambil tetap merangkap Menteri ESDM.
Namun “cocok dengan petunjuk” bukan bukti. Tidak ada dokumen, kesaksian, maupun pernyataan polisi yang mengaitkan Bahlil dengan penyadapan itu. Hingga polisi mengumumkan nama baru secara resmi, klaim soal Bahlil tetaplah rumor yang belum terverifikasi — dan publik sebaiknya menunggu pengumuman resmi daripada mempercayai tebak-tebakan di media sosial.
Comment