KENDARI – Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Konut) mulai memperketat pengawasan terhadap komitmen pascatambang perusahaan. Hal ini ditandai dengan dibukanya Forum Konsultasi Publik revisi rencana pascatambang PT Stargate Pasific Resources oleh Bupati Konut, Ikbar, di salah satu hotel di Kendari, Rabu (15/4/2026).
Forum ini menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa aktivitas pertambangan nikel tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab nyata terhadap pemulihan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan tersebut dihadiri Direktur PT Stargate Pasific Resources, F. Sandhy H. Hermawan, jajaran organisasi perangkat daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Konawe Utara, Camat Langgikima, serta para kepala desa di wilayah lingkar tambang.
Bupati Konawe Utara (Konut), Ikbar, saat membuka Forum Konsultasi Publik revisi rencana pascatambang PT Stargate Pasific Resources, di salah satu hotel di Kendari, Rabu (15/4/2026). PPID
Pada kesempatan itu, Ikbar menegaskan bahwa konsultasi publik ini menjadi ruang bersama untuk menyempurnakan rencana pascatambang agar benar-benar berdampak.
“Forum ini kita jadikan ruang bersama untuk memastikan bahwa setiap aktivitas pertambangan memiliki akhir yang bertanggung jawab, yaitu pascatambang yang berkelanjutan, berkeadilan, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, sektor pertambangan nikel memang menjadi salah satu penggerak utama ekonomi daerah. Namun, dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan, sosial, dan tata ruang tidak bisa diabaikan.
Karena itu, Bupati Konut menekankan tiga hal krusial.
Pertama, rencana pascatambang harus menjadi komitmen nyata perusahaan untuk mengembalikan fungsi lingkungan sekaligus menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.
Kedua, revisi rencana wajib mempertimbangkan secara matang aspek ekologis, sosial, serta keselarasan dengan arah pembangunan daerah.
Ketiga, keterlibatan masyarakat lokal harus menjadi bagian utama dalam setiap proses pengambilan keputusan, mulai dari pemerintah desa, BPD, hingga tokoh masyarakat.
“Jangan sampai ada kebijakan yang diputuskan tanpa mendengar suara masyarakat di sekitar wilayah tambang,” tegasnya.
Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah daerah tidak ingin aktivitas tambang meninggalkan persoalan jangka panjang.
Di akhir sambutannya, Ikbar berharap forum ini mampu melahirkan kesepahaman antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, sehingga pemanfaatan sumber daya alam hari ini tidak berubah menjadi beban bagi generasi mendatang.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi terbuka yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan sebagai bagian dari upaya menyempurnakan rencana pascatambang yang berkelanjutan dan berkeadilan. (MS Network)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
Comment