JAKARTA – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka (ASR), secara resmi mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Kamis (19/6/2025). Kunjungan ini menandai komitmen awal Gubernur Andi dalam mewujudkan pemerintahan bersih, transparan, dan akuntabel di Sultra.
Turut mendampingi dalam kunjungan ini, Ketua DPRD Sultra La Ode Tariala, Sekretaris Daerah Asrun Lio, dan sejumlah kepala perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Sultra.
Kunjungan Gubernur Andi Sumangerukka ke KPK merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Dalam pertemuan tersebut, seluruh kepala OPD diberi ruang berdialog langsung dengan jajaran KPK terkait tantangan, program kerja, serta strategi penguatan integritas di unit kerja masing-masing.
“Ini adalah bagian dari upaya kami membangun sistem yang bersih sejak dini. Pemerintah Provinsi Sultra harus menjadi contoh dalam transparansi dan akuntabilitas anggaran,” ujar Gubernur Andi Sumangerukka.
Plt Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK, Agung Yudha Wibowo, menyambut baik kunjungan tersebut.
Menurutnya, inisiatif Gubernur Andi patut diapresiasi karena menunjukkan keseriusan dalam mencegah tindak pidana korupsi sejak awal masa jabatan.
“Kami berterima kasih atas kunjungan Pak Gubernur. Ini merupakan langkah positif dan bentuk keterbukaan pemerintah daerah dalam membangun integritas,” kata Agung Yudha.
Visi Misi Antikorupsi Gubernur Andi Sumangerukka
Dalam visi pemerintahannya, Gubernur Andi Sumangerukka menekankan pentingnya mewujudkan pemerintahan yang berbasis pada nilai-nilai integritas, transparansi, efisiensi, dan pelayanan publik berkualitas.
Adapun misi utama yang diusung meliputi:
– Memperkuat sistem pengawasan internal di seluruh perangkat daerah.
– Menjalin sinergi berkelanjutan dengan KPK dan aparat penegak hukum lainnya.
– Meningkatkan literasi antikorupsi bagi ASN dan pejabat publik.
– Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan.
Kunjungan ke KPK ini menjadi awal dari rangkaian agenda reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan secara menyeluruh di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Pertemuan yang berlangsung dari pagi hingga siang hari itu ditutup dengan sesi wawancara bersama awak media yang telah menunggu di lobi gedung KPK. (MS)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
