JAKARTA – Kementerian Sosial memproses penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tahap 4 untuk periode Oktober hingga Desember 2026. Penyaluran gelombang pertama mencakup 12.584.052 keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia. Dana masuk ke rekening secara bertahap, bukan serentak dalam satu tanggal.
Penyaluran tahap 4 menjadi penyaluran terakhir kedua program pada 2026. Setiap tahun, PKH dan BPNT disalurkan dalam empat tahap, masing-masing mencakup tiga bulan. Tahap 1 meliputi Januari hingga Maret, tahap 2 April hingga Juni, tahap 3 Juli hingga September, dan tahap 4 Oktober hingga Desember. Karena tahap 3 baru rampung pada akhir September, pencairan tahap 4 bergeser ke November hingga Desember.
Bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin dan rentan disalurkan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Besarannya dihitung berdasarkan komponen keluarga, seperti ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, lanjut usia, dan penyandang disabilitas berat. Sementara BPNT atau Program Sembako membantu kebutuhan pangan keluarga penerima manfaat melalui saldo non-tunai.
Gelombang Pertama 12,5 Juta Keluarga
Surat perintah penyaluran tahap 4 diterbitkan pada 10 November 2026 dan ditujukan kepada kepala dinas sosial kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Acuan tanggal Standing Instruction (SI), yakni perintah bank untuk memindahkan dana ke rekening penerima, adalah 2 November 2026. Pada gelombang pertama, Program Sembako mencakup 10.021.169 keluarga, sedangkan PKH mencakup 2.562.883 keluarga.
Proses administrasi masih berjalan di empat bank penyalur, yaitu BRI, BNI, Mandiri, dan BSI. Pengecekan di sistem SIKS-NG hingga Rabu malam, 11 November, menunjukkan sebagian penerima sudah berstatus SI, sementara sebagian lain masih berstatus SPM atau Surat Perintah Membayar. Status SI berarti instruksi pemindahbukuan dana dari kas negara melalui bank ke rekening penerima sudah diterbitkan. Status SPM berarti perintah pembayaran sudah diterbitkan untuk bank penyalur, tetapi dana belum masuk ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Surat edaran itu juga mengatur batas waktu transaksi. Saldo bantuan harus dipakai dalam 30 hari setelah bank penyalur mentransfer dana ke rekening KKS penerima. Penerima diimbau tidak menunda penggunaan saldo begitu dana masuk, agar bantuan tidak mengendap di bank penyalur.
Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Agus Zainal Arifin menyatakan, “Kementerian Sosial RI melalui Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial telah memproses penyaluran dana bantuan sosial.”
Besaran Bantuan per Komponen
Nominal PKH tahap 4 tidak berubah dari tahap sebelumnya dan dihitung per komponen keluarga. Ibu hamil atau nifas menerima Rp750.000 per tahap, begitu pula anak usia dini 0-6 tahun. Siswa SD menerima Rp225.000, siswa SMP Rp375.000, dan siswa SMA Rp500.000 per tahap. Lanjut usia 60 tahun ke atas serta penyandang disabilitas berat masing-masing menerima Rp600.000 per tahap. Korban pelanggaran HAM berat menerima Rp2.700.000 per tahap.
BPNT diberikan dengan nominal yang sama kepada seluruh keluarga penerima, yaitu Rp200.000 per bulan. Karena disalurkan per triwulan, penerima memperoleh Rp600.000 sekaligus untuk periode Oktober hingga Desember. Dana BPNT masuk ke rekening KKS dan dipakai untuk membeli kebutuhan pangan pokok. Berbeda dengan PKH, BPNT tidak dibedakan berdasarkan komponen keluarga.
Penerima PKH dan BPNT ditetapkan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang dimutakhirkan setiap triwulan. Sasaran kedua program adalah keluarga pada desil 1 hingga desil 4. Karena data dimutakhirkan berkala, nama yang tercatat pada tahap sebelumnya belum tentu masih tercantum pada tahap ini. Keluarga yang datanya berubah atau berstatus exclude tidak lagi menerima bantuan pada tahap berjalan.
Selain PKH dan BPNT, bantuan pangan beras juga disalurkan untuk periode yang sama. Sasarannya 33,2 juta keluarga dengan alokasi 10 kilogram beras per bulan, atau 30 kilogram untuk tiga bulan. Penyaluran beras dilakukan oleh Perum Bulog dan sudah berjalan di sejumlah daerah sejak akhir Oktober.
Tidak Ada Tanggal Cair Serentak
Pemerintah tidak menetapkan satu tanggal pencairan yang berlaku serentak untuk seluruh penerima. Waktu dana masuk ke rekening bisa berbeda antarwilayah dan antarpenerima, bergantung pada verifikasi data, kesiapan bank penyalur, dan mekanisme penyaluran di daerah. Penerima yang sudah berstatus SI umumnya menerima dana lebih dulu, sementara yang masih berstatus SPM menunggu proses berikutnya.
Sejumlah portal memproyeksikan dana utama masuk bertahap pada 15-30 November 2026. Angka itu masih berupa proyeksi dan bukan jadwal resmi yang ditetapkan pemerintah. Informasi yang menyebut tanggal pasti pencairan, apalagi yang beredar lewat pesan berantai, patut diwaspadai sebagai kabar bohong. Kepastian jadwal mengikuti pengumuman resmi dan perkembangan status di sistem penyaluran.
Perlu dipahami pula bahwa terdaftar sebagai penerima belum berarti dana sudah masuk ke rekening. Sebagian penerima masih mendapati aplikasi Cek Bansos menampilkan periode Juli-September, karena pembaruan data di aplikasi tertinggal dari proses di sistem internal. Status kepesertaan dan status pencairan adalah dua hal yang berbeda.
Cara Cek Status Penerima
Penerima dapat memeriksa status secara mandiri melalui situs resmi Cek Bansos di cekbansos.kemensos.go.id. Caranya, masukkan 16 digit NIK sesuai KTP, isi kode captcha, lalu klik Cari Data. Jika muncul status YA, NIK masih terdaftar sebagai penerima aktif. Layanan yang sama tersedia di aplikasi Cek Bansos.
Bagi keluarga yang belum terdaftar, pendaftaran mandiri kini dapat dilakukan lewat Perlinsos Digital, portal perlindungan sosial yang diluncurkan pada 10 November 2026. Pendaftaran tidak otomatis membuat seseorang ditetapkan sebagai penerima, karena penetapan tetap melewati pemadanan data, verifikasi, dan validasi. Pendaftaran mandiri ditujukan bagi keluarga yang merasa layak namun belum tercatat dalam DTSEN.
Status penyaluran yang lebih rinci, termasuk apakah sudah SI atau masih SPM, dapat ditanyakan ke pendamping PKH atau operator SIKS-NG di desa dan kelurahan. Aplikasi SIKS-NG tidak dapat diakses langsung oleh penerima, sehingga pendamping menjadi jalur resmi untuk memeriksa status tersebut. Penerima juga dapat memantau mutasi rekening KKS atau mendatangi kantor pos setempat bila penyaluran dilakukan lewat PT Pos.
Yang terpenting saat ini adalah memastikan data kependudukan tetap valid, rekening KKS masih aktif, dan status penerima tidak berstatus exclude. Selama tiga hal itu terjaga, peluang menerima pencairan tahap 4 tetap terbuka. Pantau kanal resmi dan jangan mudah percaya pada kabar tanggal pasti yang tidak bersumber dari pengumuman resmi.
Komentar