JAKARTA – Pimpinan DPR menerima para anggota DPR pengusul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam rapat di Ruang Komisi VIII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Rapat tersebut dihadiri perwakilan delapan fraksi dan menjadi langkah formal pertama setelah berhari-hari usulan itu hanya beredar sebagai klaim para pengusul.
Para pengusul tiba di kompleks parlemen sekitar pukul 13.15 WIB dan langsung menuju ruang rapat. Di antara mereka tampak Ahmad Doli Kurnia Tanjung dari Golkar, Sarifuddin Sudding dari PAN, Benny K Harman dari Demokrat, Mardani Ali Sera dari PKS, dan Muhammad Khozin dari PKB. Sebelum masuk ruangan, Sudding menegaskan surat usulan akan diserahkan hari itu juga. “Kami menyerahkan surat usulan Hak Menyatakan Pendapat… Hari ini akan diserahkan kepada pimpinan DPR,” kata Sudding kepada wartawan.
Rapat ini menutup satu pertanyaan yang menggantung sejak Selasa. Sehari sebelumnya, pimpinan DPR mengaku belum menerima surat usulan HMP, sementara para pengusul mengklaim surat sudah berada di tangan pimpinan. Dengan digelarnya rapat penerimaan siang ini, usulan itu kini resmi disampaikan kepada pimpinan DPR beserta dokumennya, meski belum ada keputusan apa pun yang diambil.
Saan Mustopa Buka Rapat, Persilakan PDIP Bicara Dahulu
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa membuka rapat dan menjelaskan dasar hukum usulan tersebut. “Hak Menyatakan Pendapat selanjutnya diatur dalam Pasal 79 Ayat 4 Undang-Undang MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD),” ujar Saan, merujuk pada Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Ia juga menjelaskan dasar Pasal 20A Ayat 2 UUD 1945 sebelum mempersilakan para pengusul menyampaikan usulannya.
Saan menegaskan usulan itu harus disertai dokumen. “Usulan Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana dimaksud Pasal 191 disampaikan pengusul kepada pimpinan DPR. Berdasarkan UU MD3 pengusul Hak Menyatakan Pendapat tersebut disertai dokumen,” kata Saan.
Ia kemudian membuka sesi penyampaian usulan dengan giliran pertama untuk PDI Perjuangan. “Kami persilakan kepada para pengusul untuk dapat sampaikan usulannya. Saya mulai dari sesuai urutan partai saja yang di DPR. Saya persilakan kepada PDI-P,” ujar Saan.
Soal siapa yang memimpin rapat, kedua media yang meliput memberitakan hal yang tidak sepenuhnya sama. Kompas.com menulis rapat dipimpin oleh dua Wakil Ketua DPR, yakni Saan Mustopa dan Cucun Syamsurijal. Sementara itu, ANTARA hanya menyebut Saan sebagai pembuka rapat dan mencatat Cucun sebagai salah satu hadirin dari Fraksi PKB. Perbedaan itu belum ada penjelasannya hingga berita ini ditulis.
Delapan Fraksi Hadir, 16 Nama Tercatat
ANTARA mencatat 16 nama anggota DPR yang hadir dalam rapat, dua hingga tiga orang per fraksi. Dari PDI Perjuangan hadir Dolfie OFP dan Lasarus; dari Golkar hadir Ahmad Doli Kurnia dan Abraham Sridjadja; dari Gerindra hadir Budisatrio Djiwandono dan Bahtra Banong. Fraksi PKB diwakili Muhammad Khozin dan Cucun Ahmad Syamsurijal, Fraksi NasDem oleh Fauzi Amro dan Martin Manurung, sedangkan Fraksi PKS oleh Yanuar Prihatin, Mardani Ali Sera, dan Rahmat Saleh. PAN diwakili Sarifudin Sudding dan Demokrat oleh Benny K Harman.
Daftar itu perlu dibaca dengan hati-hati: nama-nama tersebut adalah hadirin rapat, bukan daftar penandatangan usulan HMP. Hingga Rabu siang, tidak satu pun media mempublikasikan daftar lengkap para penandatangan, dan tidak ada angka final penandatangan yang terverifikasi. Kehadiran delapan fraksi di ruangan itu menunjukkan luasnya dukungan politik terhadap usulan ini, tetapi belum membuktikan berapa banyak anggota yang benar-benar menandatangani dokumennya.
Kehadiran PDI Perjuangan patut dicatat. Sehari sebelumnya, Selasa (10/11/2026), Fraksi PDI Perjuangan menyatakan bulat menempuh jalur HMP usai rapat pleno tertutup fraksi. Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto saat itu menyebut seluruh 110 anggota fraksi sepakat mengambil jalan konstitusi tersebut. Golkar pun sudah menyatakan ikut menandatangani melalui Ahmad Doli Kurnia, sementara NasDem mengaku telah mengajukan dokumen HMP fraksinya ke pimpinan DPR sejak Selasa.
Klaim 50 Lebih Masih Satu Sumber
Soal jumlah penandatangan, angka yang beredar masih berupa klaim. Mardani Ali Sera pada Rabu siang mengatakan jumlah pengusul “50 lebih, ada yang terus bertambah”. Sehari sebelumnya, kepada Kompas.com, Mardani menyebut “Iya (48 tanda tangan), hampir 50,” dengan rincian “PKS ada 12, ada yang 13, dan ada yang 4 dan 4,” serta “ada sekitar 36 tanda tangan dari anggota DPR fraksi lainnya”.
Angka lain datang dari Muhammad Khozin dari PKB, yang juga tidak tegas. Kepada detik.com, Khozin mengatakan soal jumlah per Selasa: “Kalau kemarin itu 40 atau 45 atau 50 mungkin bisa lebihlah.” Rentang yang ia sebutkan tidak konsisten dengan klaim Mardani, dan keduanya tidak disertai daftar nama yang bisa diperiksa publik. Karena itu, angka penandatangan dalam pemberitaan ini disajikan sebagai klaim para pengusul, bukan sebagai fakta yang terverifikasi.
Bahkan soal jumlah fraksi, pernyataan Mardani sendiri tidak konsisten. Dalam artikel CNN Indonesia pada Rabu siang, Mardani dikutip berkata, “Total ada 50 anggota lebih… Ada tujuh fraksi yang ikut tanda tangan. Delapan fraksi…” Sementara ANTARA dan Kompas.com sama-sama melaporkan delapan fraksi hadir dalam rapat penerimaan. Undang-Undang MD3 mensyaratkan usulan HMP diajukan sedikitnya 25 anggota DPR dari minimal dua fraksi, dan syarat minimum itu diklaim sudah terlampaui.
Paripurna Belum Terjadwal, Sidang PTUN Digelar Besok
Rapat penerimaan ini belum menghasilkan keputusan apa pun. Tidak ada tanggal rapat paripurna yang diumumkan, dan tidak ada pernyataan pimpinan DPR soal kapan usulan HMP akan dibacakan di paripurna. Mardani hanya menyampaikan harapan agar paripurna Kamis (12/11/2026) membacakan bahwa surat usulan sudah masuk, sementara Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu NasDem Sugeng Suparwoto juga hanya berharap paripurna digelar besok. Ketua DPR Puan Maharani pada Selasa mengatakan pihaknya sudah menerima laporan soal HMP dan akan menindaklanjutinya setelah pembukaan masa sidang.
Di hari yang sama, pakar hukum tata negara Denny Indrayana menilai langkah Gibran yang memilih “bertarung” di PTUN sebagai “pembangkangan terhadap konstitusi (constitutional disobedience)”. Denny berpendapat putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung soal ijazah Gibran sudah final dan mengikat, serta Gibran tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan peninjauan kembali karena bukan pihak dalam perkara. Ia mendorong proses berjalan melalui Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945 dan menilai syarat minimum 25 anggota DPR untuk HMP telah terlampaui.
Perhatian kini beralih ke dua agenda berikutnya. Sidang lanjutan perkara 255/G/2026/PTUN.JKT, gugatan soal surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran, dijadwalkan digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Kamis (12/11/2026) pukul 10.00 WIB. Di DPR, publik menunggu apakah pimpinan benar-benar membacakan surat usulan HMP dalam rapat paripurna terdekat, sebagaimana diharapkan para pengusul.
Hingga Rabu sore, Gibran masih menjabat sebagai Wakil Presiden dan belum ada surat pengunduran diri resmi yang diterbitkan. Gibran pada Selasa sore (10/11/2026) pukul 17.37 WIB menyatakan akan tetap menempuh jalur hukum di PTUN dan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah soal peninjauan kembali, tetapi hingga kini belum ada konfirmasi dari kementerian tersebut. Nasib usulan HMP kini berada di tangan pimpinan DPR.
Comment