JAKARTA – Mahkamah Agung merilis putusan lengkap perkara kasasi yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Selasa (10/11/2026). Dalam amar putusan itu, MA memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencabut surat keterangan tersebut dan menyatakan dokumen itu batal.
Putusan lengkap perkara Nomor 742 K/TUN/2026 itu dimuat di laman resmi MA dan dilansir Kompas.com pada Selasa sore, pukul 17.03 WIB. Amar putusannya berbunyi, “Mewajibkan Tergugat (Kemendikdasmen) untuk mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019.”
Perkara ini bermula dari gugatan advokat Subhan Palal terhadap Kemendikdasmen di PTUN Jakarta. Gugatan itu sempat ditolak di tingkat pertama dan banding, sebelum MA mengabulkan kasasi pada 30 Oktober 2026 dan membatalkan putusan kedua pengadilan di bawahnya. Surat keterangan yang dibatalkan merupakan dokumen penyetaraan pendidikan luar negeri yang dipakai Gibran sebagai salah satu syarat pencalonan wakil presiden pada Pilpres 2024.
Rilis putusan lengkap ini datang di hari yang sama ketika Gibran menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan sekitar dua setengah jam di Istana. Gibran juga memohon kesempatan membuktikan keabsahan dokumennya melalui PTUN, sebuah langkah yang kini dipertanyakan sejumlah partai.
MA: Suket Hanya Berdasar Bukti Kehadiran
Dalam pertimbangan hukumnya, MA mengaitkan perkara ini dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa hasil Pilpres 2024. Putusan MK itu disebut sebagai fakta hukum baru yang mengubah keadaan hukum seputar objek sengketa, sehingga MA kemudian menguji substansi surat keterangan tersebut.
Hasil pengujian itu tegas. MA menyebut surat keterangan Gibran didasarkan pada certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades, dokumen yang menurut majelis hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan dan tidak dapat membuktikan keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu.
“Tegasnya, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat,” tulis putusan MA tersebut.
MA juga menilai penyetaraan satuan pendidikan berkurikulum internasional dengan satuan pendidikan berkurikulum nasional tanpa didukung ijazah, sertifikat, atau diploma hasil tamat belajar merupakan tindakan yang tidak cermat. Tindakan itu, menurut MA, memengaruhi fakta materiil dari keputusan tersebut sehingga penerbitan surat keterangan itu melanggar asas kecermatan formal.
PDIP Sebut Rencana PTUN Upaya Mengulur Waktu
Wakil Ketua Umum PDI-P Deddy Sitorus mempertanyakan langkah Gibran yang di satu sisi menyatakan niat mundur, tetapi di sisi lain meminta waktu menguji keabsahan dokumennya ke PTUN. Menurut Deddy, jalur itu tidak sejalan dengan kedudukan putusan MA yang sudah berkekuatan hukum.
“Aneh, apa urusannya sama PTUN? PTUN tidak bisa menganulir Putusan MA karena beda kamar, PTUN itu untuk mempersoalkan keputusan yang dibuat oleh pejabat negara/birokrasi,” kata Deddy.
“Kesempatan telah diberikan untuk melakukan klarifikasi dan pembuktian tetapi tidak dimanfaatkan oleh Kemendiknas dan pihak Gibran. Jadi saya melihatnya sebagai upaya mengulur waktu saja,” ujarnya.
Pernyataan Deddy itu merespons keterangan Mensesneg Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana pada Selasa siang. Prasetyo mengatakan Gibran memohon diberi kesempatan membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses peradilan tata usaha negara, setelah Prabowo memberi sejumlah saran dalam pertemuan mereka.
Golkar dan Puan Minta Tunggu Proses Konstitusi
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memilih menunggu proses yang berjalan. Ditemui sebelum Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional di Istana pada Selasa sore, Bahlil mengatakan partainya menghormati apa pun saran Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
“Kita jangan berandai-andai, kita tunggu saja prosesnya,” kata Bahlil.
Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia menambahkan, pengunduran diri seorang wakil presiden semestinya diumumkan kepada publik bila memang sudah menjadi keputusan. Ia juga menegaskan tidak ada aturan dalam undang-undang maupun konstitusi yang mewajibkan pengunduran diri wakil presiden diajukan kepada presiden.
“Kan tidak ada diatur dalam undang-undang, di konstitusi, bahwa pengunduran diri seorang wakil presiden itu harus disampaikan kepada presiden, kan tidak ada,” kata Doli. Menurut Doli, pengunduran diri wakil presiden disampaikan kepada MPR, dan bila Gibran mundur, MPR menggelar sidang istimewa untuk memilih wakil presiden baru.
Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pesan senada saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Selasa sore. “Kita jangan berandai-andai, kita lebih baik menyikapinya tenang, dan jangan membuat hal yang belum terjadi dan memicu keresahan di masyarakat,” kata Puan. Ia menegaskan DPR selalu mengedepankan mekanisme yang berlaku serta mengikuti konstitusi yang ada.
Gibran Masih Menjabat, Belum Ada Surat Resmi
Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan status Gibran tidak berubah setelah pertemuan dengan Prabowo. “Kan beliau masih menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, dan kemudian beliau tetap bekerja seperti biasa,” kata Prasetyo.
Hingga Selasa malam, belum ada surat pengunduran diri resmi yang diserahkan Gibran, dan belum ada gugatan PTUN yang terdaftar dengan nomor perkara maupun tanggal sidang. Hasil rapat pimpinan DPR yang membahas tindak lanjut putusan MA dan usulan hak menyatakan pendapat juga belum diumumkan.
Jumlah penandatangan hak menyatakan pendapat pun belum berubah. Angka yang beredar masih klaim 50 anggota dari enam fraksi menurut politikus PKS Mardani Ali Sera, yang berbeda dengan angka 48 yang ia sebut sebelumnya. Daftar nama penandatangan hingga kini tidak dipublikasikan.
Pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada Qurrata Ayuni menjelaskan pengunduran diri wakil presiden secara yuridis tidak memerlukan persetujuan presiden, karena kewenangan menerima dan memprosesnya ada pada MPR sebagai lembaga yang melantik wakil presiden. Pakar kepemiluan Titi Anggraini menambahkan prosesnya bersifat administratif-konstitusional melalui penciptaan kekosongan jabatan, dengan surat resmi kepada presiden dan/atau MPR, lalu MPR memilih pengganti sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 46-49 Undang-Undang MD3.
Putusan lengkap MA ini memperkuat dasar hukum bagi DPR yang tengah memproses usulan hak menyatakan pendapat, tetapi putusan itu sendiri bukan pemberhentian. MA hanya memutus keabsahan dokumen administrasi, sementara nasib jabatan wakil presiden ditentukan melalui mekanisme konstitusi di DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.
Comment