JAKARTA – Istana Kepresidenan menyatakan menghormati proses politik di DPR terkait penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dalam merespons persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sikap itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana, Selasa (10/11/2026), beberapa jam setelah Gibran menyampaikan niatnya untuk mundur kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan sekitar dua setengah jam pada Selasa pagi.
Prasetyo menegaskan pemerintah tidak mencampuri langkah DPR. Ia menyebut HMP merupakan hak yang dimiliki DPR beserta para anggotanya, sehingga prosesnya harus dihormati oleh semua pihak. Pernyataan itu menjadi sikap resmi pertama Istana terhadap HMP Gibran, setelah sebelumnya Istana lebih dulu meluruskan kabar bahwa Prabowo menolak niat mundur Gibran.
Istana: Proses Politik di DPR Harus Dihormati
“Kalau berkenaan dengan proses yang terjadi di DPR itu tentunya adalah proses politik yang juga harus sama-sama kita hormati karena bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
“Kami tentu saja menghormati,” imbuh Prasetyo, seperti dikutip ANTARA. Dalam konferensi pers yang sama, ia menegaskan Istana menghormati mekanisme penyampaian hak konstitusional oleh DPR, termasuk penggunaan HMP yang kini ramai dibicarakan publik.
Dalam pemberitaan detik, anggota DPR Mardani Ali Sera mengklaim sudah ada 50 anggota DPR yang menandatangani usulan HMP. “Ada 50-an anggota yang sudah menandatangani,” kata Mardani. Ia juga mengklaim surat usulan itu sudah disampaikan ke pimpinan DPR. Angka tersebut masih berupa klaim satu sumber: sebelumnya, Mardani menyebut angka 48, dan daftar nama penandatangan hingga kini belum dipublikasikan di media mana pun.
Puan: Pimpinan DPR Akan Memproses Usulan
Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR sudah menerima berbagai masukan dari fraksi-fraksi selama masa reses. “Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut,” kata Puan, seperti dikutip ANTARA. Puan juga menegaskan Gibran masih menjabat sebagai Wakil Presiden.
Puan sebelumnya menyatakan usulan HMP akan diproses sesuai tata tertib DPR setelah masa sidang dibuka. Hingga Selasa sore, belum ada jadwal rapat paripurna maupun pemungutan suara terkait HMP yang diumumkan. Hasil rapat pimpinan DPR yang membahas tindak lanjut putusan Mahkamah Agung soal ijazah Gibran juga belum diumumkan hingga sore hari.
Bila Kursi Wapres Kosong, Ini Aturan UUD 1945
CNN Indonesia menjelaskan, bila jabatan Wakil Presiden kosong, Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 mengatur MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Pemilihan itu dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari.
Namun, skenario itu belum terjadi. Hingga Selasa sore, Gibran belum menyampaikan pernyataan langsung kepada publik dan belum ada surat pengunduran diri resmi yang ditampilkan. Yang disampaikan Gibran kepada Prabowo dalam pertemuan Selasa pagi adalah niat untuk mundur, disertai permohonan kesempatan membuktikan keabsahan ijazahnya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Istana juga menegaskan pemerintahan tetap berjalan normal. “Dalam dinamika apa pun, pemerintah yang dipimpin oleh Presiden tetap fokus bekerja,” kata Prasetyo, seperti dikutip CNN Indonesia. Prabowo disebut tetap memimpin rapat setiap hari dan mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, tanpa gangguan terhadap pelayanan pemerintah.
HMP Belum Bisa Langsung Dibahas di Paripurna
Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, menjelaskan HMP tidak bisa langsung dibahas dalam rapat paripurna setelah reses. Usulan itu harus diserahkan terlebih dahulu ke pimpinan DPR disertai dokumen pendukung, dan pengusulannya diperkirakan bisa dilakukan minggu ini.
Ubedilah juga mengklaim, menurut informasi yang diterimanya, delapan fraksi sepakat menggunakan HMP. Klaim itu berasal dari seorang pengamat, bukan dari pengusul HMP, dan perlu dibedakan dari klaim penandatangan: Mardani menyebut 50 anggota dari enam fraksi, sementara daftar nama yang menandatangani belum dipublikasikan.
Sebelumnya, rapat pimpinan DPR pada Selasa siang membahas aspirasi fraksi-fraksi soal tindak lanjut putusan Mahkamah Agung mengenai ijazah Gibran. Rapat itu berlangsung sejak siang hari, dan hingga sore belum ada pengumuman resmi mengenai hasilnya.
Dengan demikian, hingga Selasa sore, posisi Gibran belum berubah. Ia masih menjabat Wakil Presiden, proses HMP masih berada di tahap awal di DPR, dan publik masih menunggu hasil rapat pimpinan DPR serta langkah Gibran berikutnya, termasuk rencana pembuktian ijazah melalui PTUN.
Comment