JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tertutup di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026) pagi. Pertemuan itu berlangsung kurang lebih dua setengah jam dan menjadi perkembangan paling menentukan sejak polemik ijazah Gibran bergulir ke DPR.
Kabar itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana, Selasa siang. Prasetyo mengatakan Gibran menyatakan niat mundur karena menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Hingga berita ini ditulis, belum ada surat pengunduran diri resmi yang ditampilkan ke publik.
Perkembangan ini mengubah situasi secara mendasar. Sejak pagi, Istana dan Gibran masih diam, sementara DPR menggelar rapat pimpinan untuk membahas tindak lanjut putusan MA. Kini Istana sudah bicara, meski Gibran sendiri tidak tampil dalam konferensi pers tersebut.
Pertemuan 2,5 Jam di Istana
Prasetyo menjelaskan pertemuan Gibran dan Prabowo berlangsung sekitar dua setengah jam pada Selasa pagi. Dalam pertemuan itu, kata dia, Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA.
Pernyataan itu disampaikan Prasetyo di hadapan wartawan di Istana, Jakarta Pusat. Ia tidak merinci jam pasti pertemuan dimulai dan berakhir, juga tidak menjelaskan apakah pertemuan itu hanya dihadiri keduanya atau ada pejabat lain.
Yang jelas, pertemuan tersebut terjadi di tengah tekanan politik yang meningkat. Di DPR, puluhan anggota dari enam fraksi telah menandatangani usul hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran, dan rapat pimpinan DPR sedang membahas langkah selanjutnya.
Istana: Prabowo Tak Menolak, Gibran Minta Waktu ke PTUN
Prasetyo menegaskan Presiden Prabowo tidak menolak niat Gibran tersebut. “Tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” kata Prasetyo dalam konferensi pers itu.
Menurut Prasetyo, Prabowo justru memberikan sejumlah saran kepada Gibran dalam diskusi tersebut. Ia tidak merinci apa saja saran yang diberikan Presiden.
Di sisi lain, Gibran memohon diberi kesempatan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Bapak Gibran Rakabuming Raka … memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara,” kata Prasetyo.
Permintaan itu menjadi penanda penting. Gibran tidak langsung menyerahkan surat pengunduran diri, melainkan meminta ruang untuk menempuh jalur hukum atas dokumen yang dipersoalkan. Sampai Selasa sore, belum ada penjelasan resmi tentang kapan dan bagaimana proses PTUN itu akan ditempuh.
HMP Tetap Berjalan, Angka 48 atau 50?
Sementara itu, proses di DPR tetap berjalan. CNN Indonesia melaporkan sebanyak 50 anggota DPR yang mewakili enam fraksi telah menandatangani usul HMP untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran. Angka itu berbeda dengan klaim sebelumnya.
Sebelumnya, anggota DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyebut jumlah penandatangan mencapai 48 orang, dengan rincian 12 dari PKS dan sekitar 36 dari fraksi lain. Perbedaan angka 48 dan 50 ini belum dijelaskan, dan daftar nama lengkap penandatangan belum dipublikasikan.
Ketua DPR Puan Maharani menegaskan Gibran saat ini masih menjabat wakil presiden. “Mas Gibran sekarang masih Wapres,” kata Puan, Selasa siang. Ia mengatakan tindak lanjut usulan HMP akan diproses sesuai mekanisme dan konstitusi setelah pembukaan masa sidang.
Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menilai Gibran sebaiknya mundur. Bila tidak, kata dia, proses konstitusional di DPR akan berjalan. Sementara itu, Fraksi Gerindra belum menandatangani HMP, dan rapat internal partai itu digelar pada hari yang sama.
Hasil rapat pimpinan DPR yang digelar Selasa siang untuk membahas aspirasi fraksi soal tindak lanjut putusan MA belum diumumkan hingga Selasa sore. Belum ada jadwal paripurna maupun pemungutan suara yang ditetapkan.
Demo di DPR dan Langkah Berikutnya
Di luar gedung parlemen, massa dari GEMA Keadilan menggelar aksi di depan kompleks DPR dan diterima Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR di Gedung Nusantara II. Wakil Ketua Umum GEMA Keadilan Zaki Ahmad Rifai menuntut Gibran mundur secara gentleman.
Ketua BAM DPR Ahmad Heryawan mengatakan ada dua opsi yang bisa dijalankan, dan mundur dinilai lebih cepat daripada dimundurkan. Pemunduran, kata dia, harus melalui proses di DPR, lalu Mahkamah Konstitusi, lalu MPR, dengan syarat dua pertiga anggota hadir dan tiga perempat dari yang hadir menyetujui.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya mengatakan pemerintah mengamati pembahasan di DPR dan menunggu salinan putusan MA. Sikap itu disampaikan sebelum konferensi pers Istana pada Selasa siang.
Yang masih terbuka kini adalah langkah Gibran berikutnya. Apakah ia akan menyerahkan surat pengunduran diri resmi, menempuh PTUN terlebih dahulu, atau menunggu proses di DPR, belum ada jawaban resmi. Yang pasti, hingga Selasa sore, Gibran masih menjabat Wakil Presiden Republik Indonesia.
Comment