PIDIE – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengambil langkah tegas atas penembakan di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh, yang menewaskan satu warga dan melukai belasan lainnya. Desakan itu disampaikan Anggota Komnas HAM Amiruddin al-Rahab melalui keterangan tertulis pada Minggu, 8 November 2026. Peristiwa berdarah tersebut terjadi saat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada Rabu, 4 November 2026.
Amiruddin menyatakan TNI harus bertanggung jawab atas jatuhnya korban jiwa dan warga yang terluka akibat dugaan tembakan aparat. Ia juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban yang meninggal dunia serta berharap para korban luka segera pulih. “Atas jatuhnya korban jiwa dan luka-luka tersebut, Komnas HAM turut menyampaikan duka cita yang mendalam, berharap keadaan segera kembali pulih, dan semua pihak bisa menahan diri,” kata Amiruddin.
Teguran Keras dan Uji Balistik
Amiruddin meminta Panglima TNI menegur keras komandan satuan yang bertugas di Aceh, dan bila perlu mencopotnya dari jabatan. Menurut dia, pengerahan prajurit bersenjata untuk menghadapi warga dalam suasana damai tidak dapat dibiarkan tanpa sanksi. “Panglima TNI, atas terjadinya peristiwa di Tiro, Pidie tersebut perlu menegur keras komandan satuan yang ada di Aceh, kalau perlu mencopotnya, karena telah menggunakan anggota TNI berhadapan langsung dengan masyarakat dalam situasi damai,” ujar Amiruddin.
Selain sanksi terhadap pimpinan satuan, Komnas HAM menuntut pemeriksaan terbuka terhadap komandan lapangan beserta prajurit yang melepaskan tembakan. Proses hukum itu, menurut Amiruddin, harus berjalan transparan agar akuntabilitas institusi TNI terjaga. Langkah pertama yang ia usulkan adalah mengamankan seluruh senjata yang dipakai saat kejadian untuk diperiksa melalui uji balistik. “Langkah awal untuk hal itu adalah Panglima perlu memerintahkan pengamanan semua pucuk senjata yang digunakan saat peristiwa terjadi untuk diperiksa dalam uji balistik,” kata Amiruddin.
Tim Gabungan dan Investigasi Independen
Komnas HAM juga mengusulkan pembentukan Tim Gabungan Investigasi oleh Panglima TNI atau Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam). Tim itu diusulkan dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrachman, dengan melibatkan unsur pemerintah lain serta perwakilan masyarakat Aceh. Amiruddin menilai tim bersama semacam itu diperlukan agar hasil pengusutan dipercaya publik. Pembentukan tim tersebut hingga kini masih berupa usulan Komnas HAM.
Di luar tim gabungan, Komnas HAM memastikan akan menjalankan penyelidikan sendiri secara independen. Hasil kerja lembaga itu diposisikan sebagai bahan pembanding terhadap penyelidikan dan penyidikan aparat penegak hukum. “Investigasi Komnas HAM bukan sebagai pengganti dari tanggung jawab pemerintah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Hasil investigasi Komnas HAM, posisinya adalah sebagai informasi pembanding dari hasil penyelidikan aparat hukum,” ujar Amiruddin.
Tim pemantau Komnas HAM dijadwalkan turun ke Pidie pada Minggu, 8 November 2026, dan hingga laporan ini disusun belum ada laporan lapangan pertama dari tim tersebut yang dipublikasikan.
Kronologi Bentrokan di Tiro
Bentrokan bermula ketika prajurit TNI berupaya menurunkan bendera Bulan Bintang yang dikibarkan warga di kompleks meunasah tempat peringatan Maulid Nabi. Aparat gabungan TNI dan Polri sebelumnya sudah mencoba pendekatan persuasif dengan panitia agar bendera itu tidak dinaikkan, tetapi tidak tercapai kesepakatan. Ketegangan kemudian meningkat ketika massa melempari personel dengan batu dan kayu, sementara sejumlah orang terlihat membawa senjata tajam. Aparat lalu membubarkan massa dengan peralatan anti huru-hara sebelum melepaskan tembakan peringatan.
Versi TNI AD, yang disampaikan Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Donny Pramono, menyebut tembakan peringatan dilepaskan secara bertahap, mula-mula dengan peluru hampa lalu peluru karet. Panglima Kodam Iskandar Muda Brigjen Mahesa Fitriadi menegaskan tidak ada amunisi tajam yang dipakai dalam peristiwa itu. “Saya yakini dan saya pertanggung jawabkan, tidak ada satu butir pun amunisi tajam,” kata Mahesa.
Ia menambahkan, tidak semua personel membawa senjata api dan peluru karet ditembakkan ke udara, bukan ke arah warga. Kodam Iskandar Muda menyatakan sedang melakukan investigasi internal, senjata yang dibawa saat kejadian telah dipisahkan untuk ditelusuri, dan personel terkait masih dikonsolidasikan di Kodim.
Data TNI AD mencatat 14 warga menjadi korban, terdiri atas satu orang meninggal dunia dan 13 orang luka-luka, sedangkan enam personel TNI juga mengalami luka-luka. Korban meninggal berusia 20 tahun dan berasal dari Desa Dayah Gampong Baro, Kecamatan Tiro. Ejaan nama korban masih diperdebatkan di media: laporan yang bersumber dari TNI AD dan BBC News Indonesia menulisnya Abzalul Riza, sementara laporan yang bersumber dari Detikcom dan CNNIndonesia.com menulisnya Abzalul Rizal.
Jenazah korban dimakamkan pada Kamis, 5 November 2026, sekitar pukul 01.00 WIB di pemakaman umum desa setempat. Ayah korban, M. Hasan Ali, meminta aparat yang bertanggung jawab atas kematian anaknya diproses secara hukum.
Penyebab Kematian Belum Dipastikan
Penyebab pasti kematian korban hingga kini belum dapat dipastikan. Direktur RSUD Tgk Abdullah Syafi’i, dr Kamaruzzaman, menyebut pemeriksaan luar menemukan luka robek pada dada atas sebelah kanan, dekat bahu.
“Cuma kami tidak bisa pastikan itu luka akibat tembakan atau hal lain karena kita hanya melakukan visum luar saja, tidak diautopsi,” ujar Kamaruzzaman. Karena itu, Komnas HAM meminta kepolisian segera melakukan autopsi forensik terhadap jenazah korban agar penyebab kematian terungkap secara ilmiah. “Hasil otopsi forensik ini juga diperlukan sebagai alat bukti dalam proses penegakan hukum,” kata Amiruddin.
Amiruddin juga menilai Polri seharusnya lebih dikedepankan dalam menangani kegiatan masyarakat di ruang publik, termasuk penyampaian pendapat secara damai. Ia mengingatkan Aceh telah hidup dalam perdamaian lebih dari 20 tahun dan peristiwa di Tiro tidak boleh mencoreng keadaan tersebut. “Kondisi Aceh yang sudah damai lebih dari 20 tahun ini, jangan sampai tercoreng oleh tindakan aparat dalam peristiwa seperti yang terjadi di Tiro, Pidie tersebut,” ujar Amiruddin. Ia pun mendesak dialog yang lebih produktif mengenai persoalan yang masih mengganjal di Aceh, termasuk status bendera daerah yang diatur Pasal 246 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dengan Menteri Dalam Negeri mengambil inisiatif.
Sementara itu, pemerintah pusat menyatakan menyerahkan penyelidikan peristiwa ini kepada Komnas HAM. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta belum diperlukan karena Komnas HAM memiliki mandat berdasarkan undang-undang. “Pemerintah menganggap belum perlu membentuk satu TGPF, Tim Gabungan Pencari Fakta, itu enggak perlu ya,” ujar Yusril pada Jumat, 6 November 2026. Keterangan tertulis Amiruddin disampaikan kepada media pada Minggu, 8 November 2026, dan hingga laporan ini disusun belum ada tanggapan Panglima TNI atas desakan tersebut yang tercatat dalam sumber-sumber yang dirujuk.
Comment