KENDARI – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara mulai memacu percepatan kinerja 2026 dengan menggelar Dialog Kinerja Organisasi guna memetakan peluang optimalisasi pada Triwulan II.
Meski capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil mencapai 118,15 dan rata-rata KPPN sebesar 116,65, sejumlah persoalan strategis masih menjadi sorotan, terutama tertundanya penyaluran Dana Desa dan mandeknya realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.
Beberapa indikator utama seperti Kualitas Operasional Treasury, Laporan Government Finance Statistics (GFS), dan Kinerja Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tercatat berhasil dicapai secara maksimal. Namun, evaluasi internal mengungkap masih adanya sejumlah hambatan yang mempengaruhi percepatan pelaksanaan anggaran di daerah.
Indeks Kualitas IKPA K/L Kanwil misalnya baru mencapai 2,5 dari target 3,5. Hal itu dipengaruhi belum diperhitungkannya komponen capaian output secara penuh serta masih adanya deviasi pada Halaman III DIPA.
Sementara indikator Tingkat Kepuasan Layanan juga belum dapat dinilai sepenuhnya karena kegiatan edukasi dan komunikasi Bidang SKKI baru dijadwalkan berlangsung Juni 2026.
Selain itu, implementasi Learning Organization baru mencapai angka 70,26 akibat komponen CNC yang belum diverifikasi Kantor Pusat. Persoalan birokrasi juga memperlambat penyelesaian PSP kendaraan jabatan yang membutuhkan waktu hingga tiga sampai empat bulan sejak permohonan diajukan.
Di tingkat KPPN, berbagai kendala teknis masih menghambat percepatan penyaluran anggaran.
KPPN Kendari mencatat penggunaan Cash Management System (CMS) baru mencapai 63 persen. Rendahnya penggunaan CMS dipicu pergantian pejabat satker, minimnya pemahaman operator, hingga kekhawatiran biaya transfer antarbank.
Yang paling disorot yakni realisasi DAK Fisik di wilayah KPPN Kendari yang masih nol persen karena pemerintah pusat belum menerbitkan PMK dan petunjuk teknis terbaru.
Penyaluran Dana Desa untuk Kabupaten Konawe Kepulauan dan Konawe Utara juga masih tertunda akibat dokumen persyaratan dari pemerintah daerah belum diterima.
KPPN Kolaka yang mencatat NKO tertinggi sebesar 118,90 pun menghadapi tantangan serupa. Belanja modal belum berjalan optimal karena dua satker dengan pagu terbesar masih menunggu persetujuan Menteri terkait kontrak multiyear yang baru akan dimulai Juni mendatang.
Sementara itu, KPPN Raha dan Baubau masih fokus menyelesaikan kasus retur pembayaran berulang, khususnya Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang gagal disalurkan akibat kesalahan validasi rekening penerima.
Menanggapi berbagai hambatan tersebut, Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara, Iman Widhiyanto, menegaskan komitmennya untuk mempercepat pencapaian target kinerja 2026.
“Kita menargetkan seluruh satker non-Dekon mampu mendorong nilai IKPA di atas 89, memperluas penggunaan CMS hingga 70 persen satker, serta mempercepat penyaluran TKD dan Dana Desa agar tidak ada daerah yang tertinggal,” jelasnya, Senin (18/5/2026).
Dengan sinergi antara Kanwil, KPPN, satker, dan pemerintah daerah, DJPb Sultra optimistis mampu mengendalikan berbagai risiko dan merealisasikan target indikator kinerja utama (IKU) tahun 2026 secara optimal. (MS Network)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
Comment