JAKARTA – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menyoroti kurangnya alokasi anggaran pemerintah dalam mendukung kinerja Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas).
Menurutnya hal ini bisa berdampak pada kurangnya sarana dan prasarana serta SDM yang mendukung kerja Basarnas.
“Yang paling menjadi perhatian khusus adalah pembiayaan negara, karena (anggaran) Basarnas ini sangat kecil setiap tahun. Tapi bahwa komisi V setiap tahun menyuarakan itu hanya anggaran pemerintah (memang) sangat terbatas,” ujar Ridwan usai rapat kunjungan kerja yang diadakan di Kantor SAR Denpasar pada Kamis (15/6/2023).
Politisi Partai Golkar ini lantas menyampaikan bahwa perlu ada perhatian lebih dari pemerintah terhadap lembaga tersebut mengingat kerja Basarnas menyangkut dengan penyelamatan nyawa manusia.
“Tetapi harusnya pemerintah Basarnas ini menjadi pemikiran utama karena ini menyangkut persoalan jiwa manusia. Oleh karena itu kita harap mungkin barangkali pemerintah setelah keuangan yang memadai tidak mustahil akan menjadi perhatian nanti,” lanjutnya.
Kepala Kantor SAR Denpasar, Gede Darmada dalam paparannya menyebutkan satu contoh kendala yang dihadapi oleh Kantor SAR Denpasar berkaitan dengan keterbatasan anggaran adalah ketidakmampuan dalam menyediakan hangar.
Selama ini Basarnas bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali untuk menyediakan hangar bagi helikopter Basarnas yang bertugas di wilayah tersebut. Sayangnya karena minimnya anggaran dan terhentinya dukungan Pemprov maka Kantor SAR Denpasar terpaksa harus menyimpan helikopternya di Surabaya, Jawa Timur.
Menanggapi hal tersebut, Komisi V meminta kepada Basarnas untuk segera mengembalikan helikopter itu pada wilayah kerjanya. Hal tersebut disampaikan langsung kepada Sekretaris Utama Basarnas, Abdul Haris Achadi yang hadir dalam rapat.
Legislator Sulawesi Tenggara itu juga menegaskan bahwa sebagai salah satu magnet pariwisata yang memiliki daya pikat bagi wisatawan asing, Maka segala aspek keselamatan harus benar-benar diperhatikan.
“Ya harus balik, tadi kita sudah minta itu. Kita tadi minta (dengan) keras. Pak Dewo, Pak Sigit minta keras agar segera kembalikan ke Bali. Karena apa? Karena Bali pusat wisata kita dan bahkan telah dikunjungi wisatawan dari berbagai belahan dunia. Nah kalau salah satu kejadian itu beritanya bukan bukan cuma Indonesia tapi di seluruh dunia, berita akan tersebar,” kata Ridwan kepada awak media yang hadir di Kantor SAR Denpasar.
Apresiasi Kerja Kantor SAR Denpasar
Pada kesempatan itu, Ridwan Bae secara khusus mengapresiasi kerja Kantor SAR Denpasar.
“Provinsi Bali merupakan daerah yang menjadi pusat wisata nasional Indonesia, baik wisata alam maupun wisata pantainya. Selain itu, di Bali sering juga diadakan acara-acara nasional dan internasional yang diselenggarakan oleh negara maupun swasta. Oleh karena itu, keberadaan Badan Pencarian dan Pertolongan sangat strategis dalam rangka keselamatan jiwa baik itu pada kecelakaan, bencana alam maupun kondisi yang membahayakan jiwa lainnya dengan waktu tanggap yang cepat (quick response time), tepat dan selamat,” tuturnya.
Dalam rapat tersebut hadir Sekretaris Utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Abdul Haris Achadi serta Kepala Kantor SAR Denpasar, Gede Darmada memberikan paparan mengenai kondisi terkini termasuk kinerja dan permasalahan yang ada di Kantor SAR tersebut.
Dari paparan yang disampaikan, Ridwan menilai Basarnas masih menemui kendala dalam jumlah SDM dan alat, khususnya bagi Basarnas yang bertanggung jawab atas kawasan Bali.
Menurutnya, sebagai episentrum wisata Indonesia, pemerintah harus menjamin keselamatan setiap wisatawan yang datang.
“Pemerintah masih perlu meningkatkan sumber daya manusianya dan juga masih perlu mengadakan peralatan-peralatan yang memadai. Kita berharap adalah Bali ini jangan ada celah (kecelakaan) saat dikunjungi, artinya saat dikunjungi para wisatawan kita, itu baik domestik maupun luar negeri mereka merasa nyaman terutama soal keselamatan mereka, itu sangat penting,” ujar Ridwan Bae.
Kunjungan kerja spesifik merupakan bagian dari pengamalan fungsi pengawasan yang diemban oleh DPR RI. Nantinya hasil dari kunjungan kerja ke Kantor SAR Denpasar ini akan dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) di tingkat pusat. (Min)
Discussion about this post