JAKARTA — Sebanyak 19 Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah dideportasi dari Malaysia dan dipulangkan ke daerah asal masing-masing melalui fasilitasi pemerintah. Dari jumlah tersebut, dua orang berasal dari Sulawesi Tenggara (Sultra).
Pemulangan para PMI tersebut difasilitasi Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) DKI Jakarta setelah menerima penyerahan dari BP3MI Kepulauan Riau melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Setibanya di Jakarta, 19 PMI yang terdiri atas 17 laki-laki dan dua perempuan itu dibawa ke Rumah Ramah Pekerja Migran Indonesia BP3MI DKI Jakarta untuk menjalani pendataan dan penanganan lebih lanjut.
Berdasarkan data daerah asal, para PMI tersebut terdiri atas 12 orang dari Nusa Tenggara Barat (NTB), tiga orang dari Jawa Timur, satu orang dari Jawa Tengah, dua orang dari Sulawesi Tenggara, dan satu orang dari Sulawesi Selatan.
Pendataan dilakukan untuk memastikan identitas, asal daerah, serta kebutuhan penanganan masing-masing PMI sebelum proses pemulangan dilaksanakan.
Pada Senin (9/11/2026), BP3MI DKI Jakarta memfasilitasi pemulangan 18 orang ke daerah asal. Sebanyak 12 PMI asal NTB dan tiga orang asal Jawa Timur diberangkatkan menggunakan bus melalui Terminal Kampung Rambutan.
Sementara itu, dua PMI asal Sulawesi Tenggara dan satu orang asal Sulawesi Selatan dipulangkan menggunakan pesawat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju daerah masing-masing.
Adapun satu PMI asal Jawa Tengah memilih pulang secara mandiri menggunakan bus melalui Terminal Kampung Rambutan.
Dengan demikian, seluruh 19 PMI yang dideportasi dari Malaysia telah mendapatkan penanganan dan kepastian kepulangan, baik melalui fasilitasi pemerintah maupun secara mandiri.
Kepala BP3MI DKI Jakarta, Arman Muis, mengatakan penanganan PMI bermasalah yang dideportasi merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memberikan pelindungan, termasuk setelah mereka kembali ke Indonesia.
“Setiap Pekerja Migran Indonesia yang kembali ke tanah air, khususnya yang mengalami permasalahan selama bekerja di luar negeri, harus mendapatkan penanganan dan pelindungan yang sesuai. Kami memastikan proses pendataan hingga pemulangan dapat berjalan dengan baik agar mereka dapat kembali ke daerah asal dengan aman,” ujar Arman.
Ia juga mengimbau masyarakat yang berencana bekerja ke luar negeri agar mengikuti prosedur penempatan resmi serta memastikan kebenaran informasi mengenai pekerjaan dan perusahaan penempatan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah praktik penempatan ilegal dan berbagai persoalan ketenagakerjaan yang dapat merugikan pekerja migran di negara tujuan.
Pemulangan 19 PMI ini sekaligus menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga dalam memastikan pekerja migran yang menghadapi persoalan di luar negeri memperoleh penanganan setelah kembali ke Tanah Air.
Bagi dua PMI asal Sulawesi Tenggara, kepulangan tersebut menjadi tahap awal untuk kembali ke daerah asal setelah menjalani proses deportasi dari Malaysia. (MS Network)
Comment