JAKARTA – Kubu Roy Suryo menyerahkan surat resmi permohonan pemeriksaan dan pengujian ulang ijazah fisik Joko Widodo kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu, 11 November 2026. Surat itu meminta pengujian ulang dengan tiga ijazah pembanding yang disebut terverifikasi terbit pada November 1985. Hakim menerima surat tersebut, tetapi belum memberi tanggapan atau keputusan.
Sidang Rabu itu mengagendakan pemeriksaan saksi. Majelis hakim yang diketuai Christina Endarwati memeriksa AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah, ajudan Jokowi, dan Dian Sandi Utama. Keduanya diambil sumpah sebelum diperiksa, Syarif diperiksa lebih dulu sementara Dian menunggu di luar ruang sidang. Sidang semula dijadwalkan pukul 09.00 WIB dan diundur ke sekitar pukul 10.30 WIB.
Ajudan Mengaku Pernah Memegang Ijazah
Syarif mengaku pernah melihat langsung ijazah fisik S1 Jokowi sekitar 16 April 2025, sebelum Jokowi melapor ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025. Jokowi memperlihatkan ijazah itu lebih dulu kepadanya sebelum menunjukkannya kepada wartawan. Syarif sempat memegang dokumen tersebut dan membenarkan dokumen barang bukti yang ditunjukkan di sidang adalah ijazah yang sama. Ia mengatakan masih mengingat map tempat ijazah itu disimpan.
Syarif meyakini ijazah yang disita adalah asli karena Jokowi sudah menunjukkan kepadanya dan Universitas Gadjah Mada sudah menyatakan Jokowi lulusannya. Ia juga mengatakan Jokowi sudah sangat bersabar menghadapi tuduhan sejak masih menjabat. Setiap kali ditunjukkan video atau unggahan tudingan, mimik Jokowi berubah seperti menahan emosi, hingga akhirnya Jokowi melapor ke polisi untuk kepastian hukum dan efek jera.
Tiga Unggahan Awal Tanpa Nama Roy
Syarif mengaku dirinya yang pertama kali melaporkan tiga unggahan kepada Jokowi, yakni unggahan dari Eggi Sudjana, Balige Academy, dan dr. Tifa. Roy Suryo menegaskan dari ketiganya tidak ada nama Roy Suryo. Syarif juga mengaku mendampingi Jokowi sejak 2016 sebagai asisten ajudan dan tidak pernah melihat Jokowi berkumis atau memakai kacamata selama 2016 sampai 2026.
Roy Suryo mengklaim analisis perangkat lunak pengenal wajah menunjukkan foto Dumatno Budi Utomo, sepupu jauh Jokowi, 83 persen mirip foto di ijazah Jokowi. Roy juga menyebut Rismon Sianipar pernah menyampaikan angka hampir 90 persen. Kedua angka itu merupakan klaim sepihak yang belum ada verifikasi independen atas perangkat lunak maupun metodenya. Syarif mengaku pernah bertemu Dumatno, dan Dumatno membantah foto di ijazah adalah dirinya.
Surat Uji Ulang Diterima Hakim
Refly Harun, kuasa hukum kubu Roy Suryo, menyerahkan surat permohonan pemeriksaan dan pengujian ulang ijazah fisik Jokowi dengan tiga ijazah pembanding terverifikasi yang telah terbit pada November 1985. Surat itu ditembuskan kepada Presiden Prabowo Subianto, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Yudisial, Jaksa Agung, Ketua Ombudsman, Ketua Komisi III DPR, dan sejumlah pejabat peradilan serta penegak hukum lainnya. Hakim menerima surat itu dan belum memberi tanggapan.
Refly sebelumnya mengatakan pihaknya tidak percaya pada pengujian laboratorium forensik sebelumnya karena dilakukan saat Kapolri dijabat Listyo Sigit Prabowo. Menurutnya, pengujian baru yang independen perlu dilakukan di era Kapolri Suyudi Ario Seto dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Jokowi sendiri keberatan ijazah diuji ulang karena sudah diuji di laboratorium forensik Polri dan merupakan dokumen pribadinya. Kapolri Suyudi hingga Kamis pagi belum berkomentar soal uji ulang ijazah.
Sidang Berikut 18 November
Majelis hakim menjadwalkan sidang berikut pada Rabu, 18 November 2026, dengan agenda pemeriksaan saksi. Saksi yang disebut antara lain Adam Bayu Aji, Rismon Sianipar, dan Dumatno Budi Utomo. Dumatno sebelumnya disebut-sebut akan diperiksa pada 11 November, tetapi laporan pasca-sidang hanya menyebut Syarif dan Dian Sandi yang diperiksa, sehingga status pemeriksaan Dumatno pada 11 November belum terkonfirmasi resmi.
Perkara ini mendakwa Roy Suryo atas pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara itu, Komisi III DPR dijadwalkan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada Kamis, 12 November 2026, pukul 08.30 WIB. Dua pokok bahasan rapat itu adalah penanganan hukum dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo serta aktivitas lain yang dilakukan atau dikendalikan para tersangka. Rapat dipimpin Habiburokhman dan dijadwalkan membahas dalang serta motif di balik penyadapan.
Comment