KENDARI — Sulawesi Tenggara sedang menghadapi salah satu krisis lingkungan paling serius dalam sejarah modernnya. Banjir besar yang menerjang delapan kabupaten dan kota pada Mei 2026 ini tidak lagi hanya dipandang sebagai bencana musiman akibat hujan deras.
Di balik luapan sungai, lumpur sedimentasi, longsor, hingga ribuan rumah terendam, tersimpan persoalan yang jauh lebih besar: keruntuhan ekologi yang berlangsung perlahan selama bertahun-tahun.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Tenggara mencatat sedikitnya 8.616 jiwa terdampak dan 2.326 rumah terendam banjir di Kota Kendari, Kabupaten Konawe Selatan, Konawe, Konawe Utara, Konawe Kepulauan, Kolaka, Kolaka Timur, hingga Buton Utara. Sungai meluap hampir serentak. Jalan lumpuh. Permukiman tenggelam. Infrastruktur rusak. Bahkan korban jiwa kembali jatuh di Kota Kendari.
Namun di tengah bencana yang meluas itu, muncul pertanyaan besar: mengapa hampir seluruh wilayah utama Sulawesi Tenggara kini begitu mudah lumpuh hanya karena hujan beberapa hari?
Jawabannya mengarah pada satu kenyataan pahit: daya dukung lingkungan Sulawesi Tenggara telah melemah secara drastis.
Dari Hutan Menjadi Tambang
Dalam dua dekade terakhir, Sulawesi Tenggara berubah menjadi salah satu pusat industri nikel terbesar di Indonesia. Kabupaten Kolaka, Konawe, Konawe Utara, hingga Bombana berkembang menjadi wilayah eksploitasi tambang berskala masif.
Smelter tumbuh cepat. Kawasan industri bermunculan. Jalan hauling tambang membelah hutan. Bukit dikupas. Kawasan resapan berubah menjadi konsesi pertambangan dan permukiman industri.
Di atas kertas, ledakan industri nikel membawa pertumbuhan ekonomi besar bagi daerah. Investasi ratusan triliun rupiah masuk ke Sulawesi Tenggara. Kawasan industri seperti Indonesia Pomalaa Industrial Park (IPIP), Kawasan Industri Nikel di Morosi dan berbagai proyek smelter terus berkembang.
Namun di saat bersamaan, tekanan terhadap lingkungan meningkat sangat ekstrem.
Daerah Aliran Sungai (DAS) yang sebelumnya menjadi penyangga hidrologi alami mulai kehilangan tutupan vegetasi. Pembukaan lahan skala besar mempercepat erosi tanah. Lumpur dari kawasan hulu mengalir ke sungai dan teluk. Sedimentasi meningkat hampir di banyak wilayah pesisir.
Krisis ini paling nyata terlihat di Kota Kendari.
Sungai Wanggu dan Teluk Kendari Sedang Sekarat
Sungai Wanggu selama puluhan tahun menjadi tulang punggung sistem hidrologi Kota Kendari. Sungai ini mengalir dari kawasan hulu di Kabupaten Konawe Selatan sebelum bermuara ke Teluk Kendari.
Namun kapasitas Sungai Wanggu terus menurun akibat sedimentasi, penyempitan badan sungai, pembukaan lahan, kerusakan DAS, hingga tekanan pembangunan yang tak terkendali.
Saat hujan ekstrem datang, air tidak lagi mampu ditahan oleh kawasan resapan di hulu. Limpasan permukaan meningkat tajam. Sungai meluap cepat menuju kawasan permukiman.
Situasi diperparah oleh kondisi Teluk Kendari yang mengalami pendangkalan berat akibat sedimentasi lumpur bertahun-tahun.
Lumpur yang mengalir dari kawasan hulu kini membentuk delta sedimentasi di muara Sungai Wanggu. Akibatnya, kemampuan Teluk Kendari mengalirkan air ke laut terus menurun.
Dalam istilah sederhana, sistem pembuangan alami Kota Kendari sedang tersumbat.
Ketika hujan deras turun, air tertahan lebih lama di daratan. Banjir menjadi lebih luas dan lebih sulit surut.
Kondisi inilah yang membuat banyak akademisi dan pegiat lingkungan mulai menyebut Kendari sedang memasuki fase krisis ekologis perkotaan.
Banjir Tidak Lagi Berdiri Sendiri
Yang terjadi di Sulawesi Tenggara hari ini bukan hanya banjir.
Di Kolaka, banjir datang bersamaan dengan longsor. Di Konawe, sawah dan fasilitas pendidikan terendam. Di Buton Utara, jembatan putus diterjang arus. Di Kendari, sedimentasi lumpur mengalir hingga ke teluk.
Semua itu memperlihatkan satu pola yang sama: bentang alam Sulawesi Tenggara mulai kehilangan kemampuan alaminya menyerap dan mengendalikan air.
Kerusakan ekologis kini saling terhubung.
Ketika hutan di hulu berkurang, erosi meningkat. Ketika erosi meningkat, sedimentasi sungai dan teluk membesar. Ketika sungai dangkal, banjir menjadi lebih mudah meluap. Ketika tata ruang buruk, permukiman tumbuh di kawasan rawan bencana.
Dan ketika industri ekstraktif berkembang tanpa pengendalian ekologis yang ketat, seluruh sistem lingkungan mulai runtuh perlahan.
Industri Nikel dan Luka Ekologi Sulawesi Tenggara
Ledakan industri nikel di Sulawesi Tenggara memang menghadirkan paradoks besar.
Di satu sisi, daerah ini menjadi barometer hilirisasi nasional dan pusat pertumbuhan ekonomi baru Indonesia Timur. Smelter dibangun. Investasi asing masuk. Kawasan industri berkembang pesat.
Namun di sisi lain, tekanan ekologis juga meningkat pada level yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Di berbagai wilayah tambang, masyarakat mulai menghadapi perubahan bentang alam secara drastis: sungai keruh, banjir lumpur, kerusakan jalan desa, berkurangnya sumber air bersih, hingga konflik agraria.
Beberapa kawasan pesisir yang sebelumnya menjadi ruang hidup nelayan juga mulai mengalami sedimentasi berat akibat limpasan material dari daratan.
Pulau-pulau kecil di Sulawesi Tenggara, termasuk kawasan pertambangan nikel di kepulauan, mulai menghadapi ancaman ekologis serius akibat pembukaan lahan dan eksploitasi sumber daya yang berlangsung masif.
Kondisi ini diperparah oleh lemahnya pengawasan lingkungan dan tata ruang yang sering kalah oleh kepentingan investasi.
Kasus korupsi di sektor tambang nikel yang mulai diungkap aparat penegak hukum juga memperlihatkan adanya persoalan tata kelola yang serius di balik ekspansi industri ekstraktif tersebut.
Sulawesi Tenggara Memasuki Titik Kritis
Bencana Mei 2026 seakan menjadi alarm keras bahwa Sulawesi Tenggara sedang mendekati titik kritis ekologinya.
Hujan ekstrem memang menjadi pemicu. Tetapi kerusakan lingkungan membuat dampaknya menjadi jauh lebih besar.
Jika rehabilitasi DAS tidak dilakukan serius, jika kawasan resapan terus dikonversi, jika sedimentasi sungai dan teluk dibiarkan, serta jika eksploitasi tambang terus berlangsung tanpa disiplin ekologis ketat, maka banjir besar kemungkinan hanya tinggal menunggu waktu untuk kembali terulang dengan skala lebih parah.
Krisis ini tidak bisa lagi diselesaikan hanya dengan membangun drainase, tanggul, atau proyek fisik jangka pendek.
Sulawesi Tenggara membutuhkan pemulihan ekologi menyeluruh: rehabilitasi hutan dan DAS, pengendalian tambang, perlindungan kawasan resapan, normalisasi sungai, pengendalian sedimentasi pesisir, hingga evaluasi tata ruang yang selama ini terlalu longgar terhadap ekspansi industri ekstraktif.
Sebab jika tidak, maka yang runtuh bukan hanya sungai, teluk, atau hutan.
Yang runtuh adalah masa depan ekologis Sulawesi Tenggara itu sendiri. (Newsroom)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini
Comment