JAKARTA — Konsep Blue Food atau pangan biru mulai mencuri perhatian sebagai strategi baru untuk ketahanan pangan nasional dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Dalam konteks ini, Provinsi Sulawesi Tenggara dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi pusat produksi blue food Indonesia, berkat kekayaan laut, garis pantai yang panjang, serta tradisi maritim masyarakatnya.
Hal ini mengemuka dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, yang diselenggarakan di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (15/7/2025). Kegiatan ini mengangkat tema “Tata Ruang Laut untuk Ekonomi Biru Menuju Indonesia Emas”, dan dihadiri para pemangku kepentingan nasional, termasuk Menteri Kelautan dan Perikanan RI, pejabat dari Kementerian BUMN, Kemendagri, hingga kepala dinas kelautan dari berbagai provinsi, termasuk Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Hugua.
Perubahan Iklim Bisa Dikelola, Bukan Ditakuti
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengkritik sikap panik berlebihan terhadap perubahan iklim.
Ia menyebut bahwa kepala daerah punya potensi besar dalam menjadikan tantangan iklim sebagai peluang ekonomi.
“Perubahan iklim bukan akhir segalanya. Justru bisa menjadi sumber nilai ekonomi baru jika dikelola secara tepat,” tegas Menteri Sakti.
Pandangan ini memperkuat urgensi ekonomi biru sebagai strategi pembangunan yang ramah lingkungan dan produktif, khususnya bagi provinsi-provinsi kepulauan seperti Sulawesi Tenggara.
Blue Food: Solusi Gizi, Ekonomi, dan Keberlanjutan
Deputi Bidang Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan RI, Dandy Satrya Iswara, menjelaskan bahwa blue food — pangan dari laut dan perairan tawar seperti ikan, rumput laut, dan kerang — menjadi kunci dalam menjawab tantangan swasembada pangan, gizi nasional, dan perubahan iklim.
“Penataan ruang laut menjadi sangat krusial untuk memastikan keberlanjutan produksi pangan biru, dari hulu hingga hilir,” ujarnya.
Dengan populasi yang terus meningkat, laut menjadi cadangan pangan masa depan. Oleh karena itu, wilayah seperti Sulawesi Tenggara yang kaya sumber daya laut memiliki peran strategis dalam rantai pasok pangan biru nasional maupun ekspor global.
Potensi utama Sulawesi Tenggara terletak pada sektor budidaya rumput laut, yang telah terbukti menjadi komoditas ekspor unggulan dengan permintaan pasar global yang terus meningkat. Selain itu, kawasan pesisir di Bombana, Buton, Wakatobi, dan Muna juga menyimpan potensi besar untuk pengembangan: Perikanan budidaya berkelanjutan, Konservasi ekosistem laut seperti mangrove dan terumbu karang, Pengendalian pencemaran laut hingga Peningkatan nilai tambah produk kelautan lokal.
Namun, sejumlah tantangan masih mengemuka, seperti ketidaksesuaian antara luas tambak dengan dokumen RTRW dan rendahnya akses teknologi budidaya berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah mendorong integrasi kebijakan tata ruang laut, digitalisasi pemetaan, dan harmonisasi perizinan melalui sistem berbasis GIS, Big Data, dan AI.
Sinergi Pusat-Daerah Menuju Indonesia Emas 2045
Rakernis ini menegaskan bahwa untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, sinergi antara pusat dan daerah sangat penting dalam mewujudkan pembangunan kelautan berbasis ruang. Penataan ruang laut dan darat harus saling mendukung, memastikan keberlanjutan dan kepastian hukum bagi investasi serta perlindungan hak masyarakat pesisir dan adat.
Wakil Gubernur Sultra, Hugua, menyampaikan bahwa Sulawesi Tenggara siap mendukung transformasi ekonomi biru dengan memperkuat regulasi, mempercepat RDTR kelautan, dan mendorong partisipasi aktif nelayan serta UMKM pesisir dalam pengembangan blue food.
Dengan kekayaan sumber daya kelautan yang melimpah dan komitmen kuat pemerintah daerah, Sulawesi Tenggara sangat berpeluang menjadi pusat produksi blue food nasional.
Transformasi ekonomi berbasis laut ini bukan hanya menjawab kebutuhan pangan, tetapi juga membuka peluang investasi hijau, meningkatkan kesejahteraan pesisir, dan memperkuat posisi Indonesia di pasar pangan global. (MS)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini